WAJO BreakingNewsPost,id — Sejarah Wajo mencatat Andi Ninnong Ranreng Tua Datu Tempe sebagai sosok perempuan yang berada di tengah pergolakan politik setelah Proklamasi Kemerdekaan. Ia bukan hanya bangsawan pewaris garis Arung Tempe dan Renreng Tua, tetapi juga pemimpin perlawanan yang mendorong Wajo mempertahankan orientasi kepada Republik Indonesia ketika pengaruh NICA dan Belanda kembali menguat di Sulawesi Selatan.
Andi Ninnong kemudian tercatat sebagai Arung Matoa Wajo ke-47 dan terakhir. Data sejarah yang dimuat Pemerintah Kabupaten Wajo mencatat masa jabatannya pada 1949–1950. Posisi tersebut menempatkannya sebagai pemimpin terakhir dalam rangkaian Arung Matoa Wajo sebelum sistem pemerintahan kerajaan beralih ke pemerintahan republik.
Latar belakang Andi Ninnong tidak terlepas dari kedudukannya sebagai pewaris tunggal dua garis bangsawan, yakni Arung Tempe dan Renreng Tua. Sumber biografis menyebut ayahnya meninggal ketika ia masih berusia enam tahun sehingga kedudukan keluarga dan garis keturunannya menjadi bagian penting dalam perjalanan hidupnya.
Pendidikan juga menjadi bagian penting dari perjalanan Andi Ninnong. Sumber biografis menyebut ia bersekolah di Sengkang dan kemudian menempuh pendidikan di Hollandsch-Inlandsche School (HIS). Ia disebut sebagai putri Bugis pertama yang menamatkan pendidikan di sekolah tersebut.
Namun, pendidikan dan status kebangsawanan tidak membuat Andi Ninnong mengambil jarak dari pergolakan politik. Setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, situasi di Sulawesi Selatan kembali tegang karena kedatangan pasukan Sekutu yang disertai aparat NICA untuk memulihkan kekuasaan Belanda.
Di Wajo, perbedaan sikap terhadap arah politik kerajaan kemudian muncul. Penelitian Universitas Negeri Makassar mencatat bahwa pendirian Penegak Republik Indonesia Wajo (PRIW) berawal dari ketidaksejalanan di kalangan anggota Petta Wajo mengenai arah dukungan kerajaan. Andi Ninnong kemudian mendirikan organisasi tersebut pada Oktober 1945.
PRIW bukan sekadar organisasi perlawanan bersenjata. Organisasi tersebut menjadi salah satu wadah perjuangan yang mendukung kemerdekaan Indonesia dan menentang upaya pengembalian kekuasaan kolonial. Dalam penelitian akademik, keberadaan PRIW disebut turut mengganggu kegiatan NICA di Wajo dan wilayah sekitarnya, meskipun gerakannya kemudian menghadapi keterbatasan logistik, persenjataan, dan sumber daya manusia sehingga mengalami kemunduran dan perpecahan.
Sikap Andi Ninnong berhadapan dengan pilihan politik yang tidak sederhana. Sejumlah sumber sejarah mencatat sebagian elite Wajo memilih bekerja sama dengan Belanda, sedangkan Andi Ninnong termasuk kelompok yang menentang posisi tersebut dan berpihak pada perjuangan Republik. Bahkan, ia disebut melepaskan jabatannya sebagai Ranreng Tua dalam konteks tekanan politik dan perlawanan terhadap kembalinya kekuasaan Belanda.
Pada Desember 1946, Wajo kemudian masuk ke dalam struktur Negara Indonesia Timur (NIT). Sumber sejarah mencatat bahwa Wajo menjadi salah satu swapraja dalam struktur tersebut. Namun, pada 1950, Wajo termasuk daerah yang menyatakan keluar dari NIT sebelum negara federal itu dibubarkan.
Dalam situasi politik yang berubah cepat itu, Andi Ninnong kembali memperoleh posisi penting. Pemerintah Kabupaten Wajo mencatat namanya sebagai Arung Matoa Wajo ke-47 pada periode 1949–1950. Pengangkatannya terjadi pada masa transisi ketika struktur kerajaan Wajo menuju akhir dan sistem pemerintahan republik mulai mengambil tempat.
Kedudukan itu membuat Andi Ninnong dikenang bukan semata sebagai tokoh bangsawan, melainkan sebagai figur perempuan yang terlibat langsung dalam menentukan arah politik Wajo pada masa revolusi kemerdekaan.
Perjuangannya juga menuntut pengorbanan keluarga. Sumber sejarah menyebut suaminya, Andi Mallingkang Karaeng ri Buraqné, terbunuh dalam kampanye Westerling, sedangkan salah seorang putranya gugur dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan di Jawa.
Warisan sejarah Andi Ninnong karena itu berada pada persimpangan antara kebangsawanan, kepemimpinan perempuan, dan perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Ia bergerak dari lingkungan kerajaan ke arena perjuangan republik ketika pilihan politik memiliki konsekuensi langsung bagi dirinya dan keluarganya.
Pemerintah Kabupaten Wajo sendiri mencatat pernyataan Andi Ninnong pada 1945 di hadapan Sam Ratulangi dan Lanto Dg Pasewang bahwa rakyat Wajo berdiri di belakang Negara Kesatuan Indonesia. Catatan tersebut menjadi salah satu versi sejarah yang berkaitan dengan perjalanan Wajo menuju integrasi dengan Republik Indonesia.
Dengan demikian, Andi Ninnong tidak hanya menempati posisi sebagai Arung Matoa Wajo ke-47 dan terakhir. Ia menjadi salah satu figur penting dalam masa transisi Wajo dari struktur kerajaan menuju pemerintahan republik.
Sejarah Andi Ninnong menunjukkan bahwa perjuangan kemerdekaan di tingkat daerah tidak selalu berlangsung melalui tokoh laki-laki atau medan perang terbuka. Di Wajo, seorang perempuan bangsawan mengambil posisi politik, membangun organisasi perjuangan, menghadapi tekanan kolonial, dan ikut menentukan arah daerahnya pada masa revolusi.
Andi Ninnong meninggalkan jejak sebagai simbol keberanian perempuan Bugis dalam mempertahankan pilihan politik Wajo untuk berpihak kepada Republik Indonesia. Perannya memperlihatkan bahwa sejarah kemerdekaan juga dibentuk oleh tokoh-tokoh daerah yang bekerja dalam tekanan, kehilangan banyak hal, tetapi tetap mempertahankan keyakinannya terhadap Indonesia.Red
