Scroll untuk baca artikel
Example 325x300
Example floating
Example floating
Berita

Dua Rekomendasi BBM Pertanian di Soppeng Disorot, Data Kelompok Tani Dipertanyakan

32
×

Dua Rekomendasi BBM Pertanian di Soppeng Disorot, Data Kelompok Tani Dipertanyakan

Sebarkan artikel ini

SOPPENG | BreakingNewspost.id — Dua surat rekomendasi pembelian BBM bersubsidi yang diterbitkan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Soppeng atas nama Baharuddin dan Syarifuddin dipersoalkan. Aktivis hukum Rudiandi menilai sejumlah data penting dalam kedua surat itu tidak tercantum secara jelas, mulai dari kelompok tani hingga luas lahan.

Rudiandi menyampaikan sorotan itu pada Jumat, 28 Agustus 2026. Ia mengatakan persoalannya bukan pada keberadaan surat, melainkan pada data yang menjadi dasar penerbitan rekomendasi.

Menurut Rudiandi, kedua surat tersebut tidak memperlihatkan nama kelompok tani sebagai penerima atau pengguna BBM. Informasi mengenai jenis kendaraan pengangkut BBM dari SPBU menuju lokasi petani beserta nomor polisi kendaraan juga disebut tidak tercantum.

“Yang kami pertanyakan adalah transparansi dan kelengkapan data pendukung. Kalau rekomendasi diberikan untuk kegiatan pertanian, harus jelas kelompok tani, luas lahan, alat pertanian, lokasi kegiatan, dan dasar penghitungan kebutuhan BBM,” kata Rudiandi.

Ia juga menyoroti tidak terlihatnya luas lahan dan titik koordinat lokasi kegiatan dalam dokumen tersebut. Menurut dia, informasi itu penting untuk menelusuri dasar penghitungan kebutuhan BBM dan memastikan rekomendasi berkaitan dengan kegiatan pertanian yang dimaksud.

Rudiandi meminta dinas penerbit menjelaskan dasar penerbitan kedua surat tersebut. Ia juga meminta penjelasan mengenai dokumen pendukung, proses verifikasi, dasar penghitungan volume BBM, serta pengawasan setelah rekomendasi digunakan.

“Bagaimana kebutuhan BBM dihitung dan diverifikasi jika data luas lahan dan lokasi kegiatan tidak terlihat dalam dokumen? Ini perlu dijelaskan,” ujarnya.

Menurut Rudiandi, keterbukaan data diperlukan agar penyaluran BBM bersubsidi dapat ditelusuri dari penerima, lokasi kegiatan, kebutuhan hingga volume yang direkomendasikan.

Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Soppeng belum memberikan penjelasan mengenai dasar penerbitan kedua rekomendasi dan sejumlah data yang dipersoalkan hingga berita ini diterbitkan. Red

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *