SOPPENG | BreakingNewspost.Id — Pemadaman listrik di sejumlah wilayah Kabupaten Soppeng Senin (31/8/2026) dikeluhkan masyarakat karena terjadi di tengah aktivitas warga dan perdagangan. Gangguan pasokan tersebut dinilai berpotensi menghambat operasional UMKM serta pedagang kaki lima yang mengandalkan listrik, terutama pada sore hingga malam hari.
Keluhan warga itu mendapat sorotan dari aktivis hukum Rudiandi, C.BJ., C.EJ., C.In. Ia meminta pihak terkait tidak membiarkan informasi mengenai pemadaman berkembang tanpa penjelasan yang jelas kepada masyarakat.
Menurut Rudiandi, persoalan utama bukan hanya padamnya listrik, tetapi juga kepastian informasi mengenai penyebab gangguan, wilayah yang terdampak, serta waktu pemulihan.
> “Pemadaman listrik tentu berdampak terhadap masyarakat. Pemerintah dan pihak PLN perlu menjelaskan penyebabnya serta memastikan pelayanan kembali normal,” ujarnya.
Ia mengatakan pelaku UMKM dan pedagang kaki lima menjadi kelompok yang paling mudah merasakan dampak ketika listrik padam pada jam aktivitas ekonomi. Penerangan yang terganggu dapat menyulitkan pedagang berjualan, sementara peralatan usaha yang membutuhkan listrik tidak dapat digunakan secara normal.
Bagi sebagian pedagang, kondisi tersebut bukan sekadar persoalan kenyamanan. Pemadaman pada jam ramai berpotensi mengurangi waktu operasional dan menghambat transaksi dengan konsumen.
Rudiandi meminta pihak PLN memberikan informasi yang mudah diakses masyarakat setiap kali terjadi gangguan. Menurut dia, informasi tersebut setidaknya harus menjelaskan penyebab pemadaman, wilayah terdampak, dan perkiraan waktu listrik kembali menyala.
“Yang dibutuhkan masyarakat adalah kepastian. Jika terjadi gangguan, harus ada informasi yang jelas mengenai penyebab dan kapan listrik diperkirakan kembali normal,” katanya.
Ia menilai keterbukaan informasi penting untuk mencegah munculnya berbagai spekulasi di tengah masyarakat. Tanpa penjelasan resmi, warga hanya mengandalkan informasi yang beredar dari satu orang ke orang lain.
Selain meminta penjelasan, Rudiandi berharap PLN melakukan evaluasi terhadap gangguan yang terjadi apabila pemadaman berlangsung berulang atau berdampak luas. Evaluasi diperlukan untuk mengetahui apakah gangguan berkaitan dengan jaringan, pemeliharaan, beban listrik, maupun faktor teknis lainnya.
Menurut dia, pelayanan kelistrikan memiliki kaitan langsung dengan aktivitas masyarakat. Karena itu, penanganan gangguan harus dilakukan secara cepat dan disertai komunikasi yang baik kepada pelanggan.
Keluhan pelaku usaha kecil juga perlu menjadi perhatian. UMKM dan pedagang kaki lima memiliki keterbatasan dalam menghadapi gangguan operasional karena sebagian besar mengandalkan pendapatan harian.
Rudiandi berharap pemerintah daerah turut mendorong koordinasi dengan pihak PLN agar persoalan kelistrikan yang berdampak terhadap aktivitas ekonomi masyarakat dapat segera ditangani.
Namun, ia menegaskan bahwa penyebab pemadaman tetap harus berdasarkan informasi resmi dan pemeriksaan teknis, bukan asumsi.Red
