SOPPENG | BreakingNewspost.id — Kekeringan mulai mengancam ketersediaan air bersih di sejumlah wilayah Kabupaten Soppeng, Sulawesi Selatan, Kamis (3/9/2026). Sumber air warga terus menyusut, sementara kebutuhan rumah tangga tetap berjalan. Kondisi tersebut mendorong aktivis masyarakat Rudiandi, C.Bj., C.Ej., C.In., mendesak Pemerintah Kabupaten Soppeng segera mengambil langkah konkret untuk memastikan warga terdampak tetap memperoleh air bersih.
Rudiandi menilai persoalan tersebut tidak boleh dianggap sebagai masalah musiman semata. Menurut dia, warga yang bergantung pada sumur akan menjadi kelompok yang paling rentan ketika debit air terus menurun.
«“Air bersih merupakan kebutuhan dasar masyarakat. Ketika sumber air mulai mengering, pemerintah harus hadir dengan langkah konkret, bukan menunggu kondisi semakin parah,” kata Rudiandi.»
Ia meminta Pemkab Soppeng segera memetakan wilayah terdampak dan mendata jumlah warga yang membutuhkan pasokan air bersih. Data tersebut dinilai penting agar distribusi bantuan berdasarkan kebutuhan dan memiliki skala prioritas yang jelas.
«“Pemerintah harus tahu wilayah mana yang terdampak, berapa warga yang membutuhkan air, dan bagaimana memastikan distribusinya tepat sasaran,” ujarnya.»
Menurut Rudiandi, pemerintah daerah juga perlu menyiapkan langkah darurat sekaligus strategi jangka panjang. Distribusi air bersih, penyediaan sumber air alternatif, dan penguatan infrastruktur air baku harus berjalan sesuai tingkat kebutuhan masyarakat.
Sebelumnya, jajaran Polres Soppeng telah menyalurkan bantuan air bersih kepada warga terdampak kekeringan. Bantuan tersebut membantu memenuhi kebutuhan masyarakat. Namun, penanganan kekeringan secara berkelanjutan membutuhkan koordinasi lintas sektor dan pemetaan wilayah yang jelas.
Pemkab Soppeng melalui BPBD dan organisasi perangkat daerah terkait perlu memastikan distribusi air bersih berjalan secara terukur. Pemerintah kecamatan, desa, dan kelurahan juga perlu menyampaikan kondisi lapangan secara cepat agar penanganan tidak hanya bergantung pada laporan sporadis.
Rudiandi juga meminta pemerintah daerah transparan mengenai penanganan kekeringan. Informasi mengenai wilayah terdampak, jumlah warga penerima bantuan, titik distribusi, dan frekuensi pengiriman air dinilai perlu diketahui publik.
«“Publik perlu mengetahui langkah pemerintah. Berapa wilayah yang terdampak, berapa titik distribusi yang disiapkan, dan apakah bantuan benar-benar sampai kepada warga yang membutuhkan,” katanya.»
Persoalan air baku, lanjut dia, juga membutuhkan penyelesaian jangka panjang. Pengembangan sumber air dan pembangunan infrastruktur pendukung perlu diperkuat untuk mengurangi risiko kekurangan air ketika musim kemarau kembali terjadi.
Namun, solusi jangka panjang tidak dapat menggantikan kebutuhan mendesak warga saat sumber air mulai mengering. Masyarakat tetap membutuhkan pasokan air bersih dalam waktu cepat.
Kekeringan juga berpotensi menimbulkan dampak berantai terhadap kesehatan, sanitasi, aktivitas ekonomi, dan sektor pertanian apabila berlangsung berkepanjangan.
Karena itu, pemerintah daerah dituntut menjalankan langkah darurat secara bersamaan dengan program jangka panjang. Respons cepat diperlukan agar persoalan air bersih tidak berkembang menjadi krisis yang lebih luas.
Warga tidak hanya membutuhkan imbauan untuk menghemat air. Mereka membutuhkan kepastian bahwa ketika sumber air mengering, pemerintah hadir dengan solusi yang cepat, terukur, dan tepat sasaran.
Kini publik menunggu langkah konkret Pemkab Soppeng dalam memastikan kebutuhan air bersih warga terdampak kekeringan tetap terpenuhi.Red
