SOPPENG | BreakingNewsPost. Id — Penerbitan rekomendasi pembelian Pertalite bersubsidi untuk kebutuhan pompanisasi di Kabupaten Soppeng dipertanyakan. Sorotan muncul setelah kegiatan pompanisasi yang menjadi perhatian disebut menggunakan LPG 3 kilogram, sementara rekomendasi yang diterbitkan Dinas Pertanian Kabupaten Soppeng berkaitan dengan pengambilan Pertalite.
Perbedaan antara dokumen dan kondisi penggunaan energi di lapangan itu memunculkan dugaan ketidaksesuaian yang perlu diverifikasi. Persoalannya bukan semata siapa yang memperoleh rekomendasi, melainkan apakah BBM yang dibeli berdasarkan dokumen tersebut benar-benar digunakan untuk kegiatan yang menjadi dasar penerbitannya.
Aktivis hukum Rudiandi, C.FLE., C.BJ., C.EJ., C.In, mempertanyakan dasar penerbitan rekomendasi tersebut, terutama jika rekomendasi diterbitkan atas nama petani perseorangan.
“Kalau pompanisasi di lapangan menggunakan LPG 3 kilogram, perlu dijelaskan untuk kebutuhan apa Pertalite diambil berdasarkan rekomendasi tersebut,” kata Rudiandi.
Menurut dia, perbedaan itu tidak boleh langsung dianggap sebagai bukti penyalahgunaan. Namun, kondisi tersebut cukup menjadi alasan untuk mencocokkan dokumen dengan fakta lapangan.
“perlu diperiksa adalah siapa pemohon, atas nama siapa rekomendasi diterbitkan, jenis mesin yang digunakan, lokasi pompanisasi, luas lahan, volume BBM yang direkomendasikan, dan realisasi penggunaannya,” ujarnya.
Rekomendasi BBM untuk kebutuhan pertanian seharusnya memiliki dasar yang dapat diverifikasi. Karena itu, data pemohon, lokasi lahan, luas areal, jenis mesin, kapasitas mesin, kebutuhan operasional, dan volume BBM menjadi informasi penting untuk menilai kesesuaian rekomendasi.
Dalam persoalan ini, sejumlah pertanyaan belum terjawab. Siapa pemohon rekomendasi? Apakah pemohon benar-benar mengelola lahan pertanian yang menjadi dasar pengajuan? Mesin apa yang digunakan? Berapa luas lahan yang dilayani? Berapa volume Pertalite yang direkomendasikan? Di SPBU mana BBM tersebut diambil? Dan apakah seluruh BBM yang dibeli digunakan untuk kegiatan pompanisasi?
Pertanyaan itu menjadi lebih penting ketika kondisi lapangan menunjukkan penggunaan LPG 3 kilogram untuk mengoperasikan pompa.
Namun, fakta penggunaan LPG tidak otomatis membuktikan bahwa Pertalite tidak digunakan. Bisa saja terdapat mesin lain, sumber energi ganda, atau kegiatan berbeda yang masih berkaitan dengan kebutuhan pertanian. Karena itu, pembuktian harus dilakukan dengan mencocokkan dokumen dan kondisi aktual.
Penelusuran tidak cukup berhenti pada surat rekomendasi. Alur penggunaan BBM perlu dilihat dari awal.
Dokumen pengajuan dapat dibandingkan dengan surat rekomendasi yang diterbitkan Dinas Pertanian. Setelah itu, data tersebut dapat dicocokkan dengan realisasi pembelian di SPBU, termasuk volume BBM dan waktu pengambilan.
Langkah berikutnya adalah memeriksa kondisi mesin yang disebut menjadi dasar pengajuan serta lokasi kegiatan pompanisasi. Jika mesin menggunakan LPG 3 kilogram, perlu dijelaskan apakah terdapat mesin lain yang menggunakan Pertalite atau terdapat kebutuhan operasional lain yang tercantum dalam rekomendasi.
Apabila dokumen menyebut kebutuhan Pertalite untuk pompanisasi tetapi tidak ditemukan penggunaan Pertalite pada kegiatan yang dimaksud, terdapat ketidaksesuaian yang perlu dijelaskan. Sebaliknya, apabila Pertalite ternyata digunakan oleh mesin lain yang sah dan sesuai dokumen, persoalannya dapat dijelaskan secara faktual.
Dinas Pertanian Kabupaten Soppeng perlu menjelaskan mekanisme penerbitan rekomendasi BBM untuk petani perseorangan. Penjelasan itu mencakup persyaratan pemohon, proses verifikasi, dasar penentuan volume, jenis mesin yang menjadi dasar pengajuan, serta mekanisme pengawasan setelah rekomendasi digunakan.
Transparansi diperlukan karena rekomendasi bukan sekadar dokumen administratif. Dokumen tersebut berkaitan dengan akses terhadap BBM bersubsidi yang peruntukannya harus dapat dipertanggungjawabkan.
Jika penerbitan rekomendasi telah sesuai prosedur, Dinas Pertanian dapat menunjukkan dasar administrasi dan data pendukungnya. Jika terdapat perbedaan antara rekomendasi dan penggunaan aktual, perbedaan tersebut perlu diperiksa lebih lanjut.
Polres Soppeng sebelumnya menyatakan pengawasan BBM bersubsidi mencakup SPBU dan surat rekomendasi dari instansi terkait. Karena itu, pencocokan antara rekomendasi dan realisasi pembelian menjadi bagian penting dalam memastikan subsidi tidak melenceng dari sasaran.
Rudiandi menilai persoalan tersebut perlu dilihat secara objektif dan berbasis data.
“Jangan langsung menyimpulkan ada pelanggaran. Tetapi jangan pula mengabaikan perbedaan antara dokumen dan kondisi lapangan. Keduanya harus dicocokkan,” katanya.
Pernyataan tersebut menempatkan persoalan pada titik yang lebih jelas: bukan mencari siapa yang harus disalahkan, melainkan memastikan apakah proses penerbitan rekomendasi dan penggunaan BBM telah berjalan sesuai peruntukan.
Dugaan ketidaksesuaian belum dapat disebut sebagai pelanggaran sebelum ada pembuktian melalui dokumen, keterangan pihak terkait, dan pemeriksaan lapangan. Dinas Pertanian Soppeng, pemegang rekomendasi, pengelola pompanisasi, serta pihak SPBU terkait perlu diberikan ruang untuk memberikan klarifikasi.
Jika kegiatan pompanisasi menggunakan LPG 3 kilogram, sementara Pertalite diambil berdasarkan rekomendasi Dinas Pertanian Soppeng, untuk kebutuhan apa Pertalite tersebut digunakan?
Jawaban atas pertanyaan itu akan menentukan apakah perbedaan antara dokumen dan fakta lapangan sekadar persoalan administrasi yang dapat dijelaskan atau terdapat ketidaksesuaian yang membutuhkan pemeriksaan lebih lanjut.Red
