KUPANG, BreakingNewspost.id — Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur mengusulkan hampir 10.000 tenda untuk mendukung kegiatan belajar-mengajar di sekolah yang terdampak gempa bumi Flores. Usulan itu disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto dalam rapat virtual penanganan bencana, Senin (7/9/2026), bersamaan dengan kebutuhan penguatan transportasi laut untuk mempercepat distribusi bantuan ke wilayah kepulauan.
Usulan tenda tersebut muncul setelah Pemerintah Provinsi NTT melaporkan 2.457 satuan pendidikan terdampak bencana. Dengan asumsi kebutuhan rata-rata tiga tenda untuk setiap satuan pendidikan, kebutuhan yang dihitung pemerintah daerah mencapai hampir 10.000 tenda.
Presiden Prabowo meminta pemerintah daerah menyampaikan rincian jumlah dan spesifikasi tenda untuk dikoordinasikan lebih lanjut dengan pemerintah pusat. Dengan demikian, angka hampir 10.000 tenda merupakan estimasi kebutuhan yang diajukan Pemerintah Provinsi NTT, bukan jumlah bantuan yang telah seluruhnya terealisasi.
Rapat bertajuk Virtual Meeting Pembahasan Penanganan Bencana Gempa Bumi Flores tersebut mempertemukan pemerintah pusat dan daerah bersama unsur TNI-Polri serta instansi terkait. Forum itu membahas kebutuhan mendesak masyarakat sekaligus keberlanjutan layanan publik di wilayah terdampak.
Hadir dalam rapat tersebut Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena, Wakil Gubernur NTT Johni Asadoma, Sekretaris Daerah NTT Frans Sales Sodo, Kepala Kejaksaan Tinggi NTT Roch Adi Wibowo, Dankodaeral VII Kupang Joni Sudiarto, Wakapolda NTT Faizal, serta Danlanud Kupang Somad.
2.457 Satuan Pendidikan Terdampak
Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena mengatakan pemerintah daerah bersama Forkopimda telah melakukan penanganan sejak hari pertama bencana.
Menurut Emanuel, dukungan dari BNPB, pemerintah pusat, TNI-Polri, kementerian dan lembaga, serta berbagai pihak telah memperkuat respons penanganan di lapangan.
“Kami dari pihak provinsi dibantu Forkopimda sejak hari pertama. Dari berbagai bantuan yang masuk dari BNPB, pemerintah provinsi, TNI, Polri, kementerian dan badan yang turun, dukungannya sudah luar biasa,” ujar Emanuel.
Namun, penanganan bencana tidak berhenti pada evakuasi dan pemenuhan kebutuhan dasar. Gangguan terhadap fasilitas pendidikan juga menjadi persoalan yang harus segera diatasi agar anak-anak di wilayah terdampak tidak terlalu lama kehilangan akses pembelajaran.
Pemerintah Provinsi NTT kemudian mengusulkan tenda lapangan standar TNI sebagai ruang belajar sementara. Tenda tersebut direncanakan mendukung kegiatan belajar pada jenjang SD, SMP, dan SMA.
Jika kapasitas ruang sementara belum mencukupi, sekolah dapat mengatur pembelajaran secara bergiliran atau shift sesuai kondisi masing-masing wilayah.
Presiden Prabowo meminta rincian kebutuhan tersebut disampaikan secara jelas, termasuk jumlah dan spesifikasi tenda. Permintaan itu menjadi dasar bagi koordinasi lebih lanjut mengenai dukungan pemerintah pusat.
Bukan Sekadar Soal Tenda
Besarnya kebutuhan tenda menggambarkan skala gangguan terhadap layanan pendidikan yang dihadapi daerah terdampak. Namun, penyediaan ruang belajar sementara hanya menjadi salah satu bagian dari proses pemulihan.
Pemerintah tetap perlu memastikan keselamatan siswa dan tenaga pendidik, kelayakan lokasi belajar sementara, ketersediaan fasilitas pendukung, serta kesinambungan proses pendidikan selama fasilitas sekolah diperbaiki.
Karena itu, data mengenai sekolah terdampak dan kebutuhan tenda menjadi penting untuk memastikan bantuan yang disalurkan sesuai kebutuhan di lapangan.
Transportasi Laut Jadi Perhatian
Selain sektor pendidikan, akses transportasi menuju wilayah kepulauan menjadi pembahasan penting dalam rapat.
Kondisi geografis NTT yang terdiri atas banyak pulau membuat transportasi laut memiliki posisi strategis dalam distribusi bantuan. Keterbatasan akses darat dan kondisi sejumlah wilayah kepulauan dapat memengaruhi kecepatan pengiriman logistik, personel, maupun material penanganan bencana.
Dalam rapat tersebut, Presiden Prabowo mengarahkan penguatan dukungan armada laut dan meminta pemanfaatannya dikoordinasikan melalui TNI Angkatan Laut.
Unsur TNI AL menyampaikan kesiapan mengoptimalkan armada yang tersedia, termasuk Landing Platform Dock (LPD) serta unsur pendukung seperti Landing Craft Mechanized (LCM).
Armada tersebut dapat dimanfaatkan sesuai kebutuhan untuk mendukung mobilisasi personel, logistik, dan material ke wilayah yang sulit dijangkau melalui jalur darat.
Kapal Feri Disiapkan untuk Palue
Akses menuju Pulau Palue juga menjadi perhatian dalam pembahasan penanganan gempa.
Sebagai tindak lanjut, Kementerian Perhubungan menyiapkan satu kapal feri ASDP yang dijadwalkan dikirim pada 8 September 2026. Kapal tersebut dipersiapkan untuk mendukung pelayanan dan distribusi bantuan menuju Palue.
Langkah ini menunjukkan bahwa distribusi bantuan ke wilayah kepulauan membutuhkan dukungan transportasi yang terencana. Ketersediaan logistik saja tidak cukup apabila akses menuju lokasi terdampak masih menjadi kendala.
Karena itu, koordinasi antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, TNI-Polri, dan instansi teknis menjadi faktor penting untuk memastikan bantuan dapat bergerak dari titik distribusi menuju masyarakat yang membutuhkan.
Tantangan Berikutnya Ada di Lapangan
Rapat yang dipimpin Presiden Prabowo mempertemukan kebutuhan yang disampaikan pemerintah daerah dengan dukungan yang dapat dikoordinasikan pemerintah pusat.
Dua kebutuhan yang mencuat, yakni ruang belajar sementara dan transportasi laut, menunjukkan bahwa penanganan gempa Flores mulai berhadapan dengan persoalan pemulihan layanan dasar dan akses wilayah.
Namun, keputusan dalam forum koordinasi tetap membutuhkan tindak lanjut teknis di lapangan. Rincian kebutuhan, kesiapan armada, jadwal pengiriman, distribusi bantuan, hingga pemanfaatan fasilitas sementara perlu dipastikan berjalan sesuai kondisi masyarakat terdampak.
Bagi warga yang berada di wilayah bencana, ukuran keberhasilan penanganan bukan semata-mata banyaknya bantuan yang disiapkan atau keputusan yang dihasilkan dalam rapat. Ukurannya adalah seberapa cepat bantuan tiba, tepat sasaran, dan mampu memulihkan kebutuhan dasar masyarakat secara nyata.
Dengan koordinasi yang lebih kuat antara pusat dan daerah, penanganan gempa Flores diharapkan tidak hanya mampu melewati fase tanggap darurat, tetapi juga mempercepat pemulihan pendidikan, mobilitas, dan kehidupan masyarakat di wilayah terdampak.
Bergita Abi
