KUPANG, BreakingNewsPost.id — Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur menegaskan komitmennya mempercepat pemulihan pascabencana sekaligus menjaga keberlanjutan perekonomian masyarakat melalui penyesuaian program dalam Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026.
Komitmen tersebut disampaikan Wakil Gubernur NTT Johni Asadoma saat menyampaikan tanggapan Gubernur NTT atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD NTT terhadap Nota Keuangan atas Rancangan Perubahan APBD TA 2026 dalam Rapat Paripurna ke-90 Masa Sidang I Tahun 2026-2027 di Ruang Sidang Utama DPRD Provinsi NTT, Senin (14/9/2026).
Rapat paripurna dipimpin Wakil Ketua DPRD Provinsi NTT Kristien Samiyati Pati dan didampingi Wakil Ketua DPRD Fernando Soares.
Dalam penyampaiannya, Johni terlebih dahulu mengajak seluruh peserta rapat menyampaikan duka cita atas gugurnya tiga ASN Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan, yakni Aprida Rapi, Alfonsius Albinus Mehan, dan Willi Mbuik.
“Atas nama Pemerintah dan masyarakat NTT, kami menyampaikan duka cita mendalam. Saya baru saja kembali dari Rote Ndao menghadiri pemakaman Almh. Willi Mbuik. Semoga almarhum dan almarhumah mendapat tempat terbaik di sisi Tuhan, dan keluarga yang ditinggalkan diberi kekuatan,” ujar Johni.
Percepatan Pemulihan Flores
Johni mengatakan perubahan program dan penganggaran dalam Rancangan Perubahan APBD 2026 diarahkan untuk memberikan dampak langsung terhadap kehidupan masyarakat di berbagai wilayah NTT.
Salah satu prioritasnya adalah mempercepat pemulihan dan rehabilitasi pascabencana di Flores.
Pemprov NTT mengarahkan anggaran penanganan darurat dan bantuan keuangan, termasuk Dana Bantuan Presiden serta dana darurat daerah, untuk memperbaiki fasilitas umum dan fasilitas pendidikan serta merekonstruksi rumah warga yang terdampak gempa di wilayah Flores.
Menurut dia, langkah tersebut diperlukan agar aktivitas sosial dan perekonomian masyarakat di wilayah terdampak dapat kembali berjalan.
Infrastruktur Jadi Perhatian
Pemprov NTT juga menempatkan perbaikan infrastruktur jalan dan aksesibilitas publik sebagai bagian dari prioritas pembangunan.
Johni mengatakan pemerintah daerah terus mempercepat koordinasi penanganan ruas jalan strategis daerah untuk mendukung distribusi barang, mobilitas masyarakat, dan aktivitas ekonomi lokal.
Pengusulan perbaikan jalan provinsi dan lintas wilayah juga dilakukan kepada pemerintah pusat melalui Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN).
Ekonomi Masyarakat
Selain infrastruktur dan pemulihan bencana, Pemprov NTT mengarahkan pembiayaan dan skema bantuan keuangan daerah untuk menjaga keberlanjutan perekonomian masyarakat.
Program prioritas, kata Johni, diarahkan agar tetap menyentuh perputaran ekonomi masyarakat di tingkat bawah, termasuk pelaku usaha mikro, pedagang kecil, dan masyarakat berpenghasilan rendah.
Pemerintah berharap kelompok masyarakat tersebut dapat merasakan manfaat pembangunan secara langsung.
Dana Kemanusiaan Diawasi
Pemprov NTT juga menegaskan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran kemanusiaan.
Johni memastikan seluruh penerimaan dan penyaluran dana bantuan kemanusiaan serta hibah ke daerah dikelola secara tepat sasaran dan transparan.
Pengelolaan dana tersebut, kata dia, berada di bawah pengawasan ketat Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).
“Seluruh penerimaan dan penyaluran dana bantuan kemanusiaan serta hibah ke daerah dipastikan dikelola secara tepat sasaran, terbuka, dan transparan di bawah pengawasan ketat APIP agar seluruh manfaatnya benar-benar sampai kepada masyarakat yang membutuhkan,” katanya.
Mengakhiri tanggapannya, Johni menegaskan Pemprov NTT akan terus membuka ruang dialog dengan DPRD Provinsi NTT dalam pembahasan teknis Rancangan Perubahan APBD 2026.
“Mari kita terus bergandengan tangan mengawal kepentingan masyarakat untuk terwujudnya Nusa Tenggara Timur yang sejahtera, maju, dan berkelanjutan,” tegasnya.
Bergita Abi
