Kupang-Breakingnewspost.id — Emanuel Melkiades Laka Lena menegaskan seluruh kepala daerah di Nusa Tenggara Timur (NTT) agar segera menuntaskan persoalan lahan, perizinan, dan kesiapan teknis pembangunan Sekolah Rakyat. Penegasan ini menyusul ketersediaan anggaran sebesar Rp250 miliar per sekolah dari pemerintah pusat.
Pernyataan tersebut disampaikan dalam rapat bersama Robben Rico selaku Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial Republik Indonesia serta para bupati dan wali kota se-NTT di Ruang Kerja Gubernur, Kamis (30/4/2026).
“Dana sudah siap. Tapi kalau persyaratan tidak kita penuhi, pembangunan tidak bisa jalan. Karena itu saya minta semua kepala daerah segera benahi kekurangan masing-masing,” tegas Melki.
Rapat tersebut membahas implementasi Sekolah Rakyat di 22 kabupaten/kota di NTT, dengan fokus percepatan pada delapan lokasi prioritas yang ditargetkan segera masuk tahap konstruksi.
Melki menekankan bahwa hambatan utama saat ini bukan pada anggaran, melainkan kesiapan daerah, terutama terkait legalitas lahan dan kelengkapan administrasi.
“Kita tidak boleh terlambat hanya karena dokumen. Uang Rp250 miliar per sekolah sudah tersedia, tinggal kesiapan kita di daerah,” ujarnya.
Robben Rico menjelaskan bahwa pemerintah pusat telah menetapkan sekitar 140–143 lokasi pembangunan Sekolah Rakyat tahap ketiga secara nasional. Sejumlah daerah di NTT yang masuk di antaranya Kabupaten Kupang, Kota Kupang, Manggarai Timur, Sikka, Sabu Raijua, Sumba Timur, Sumba Barat Daya, dan Ngada.
“Kami sudah kirim surat ke bupati dan wali kota. Semua catatan harus segera ditindaklanjuti, terutama terkait sertifikat lahan dan KKPR,” jelasnya.
Ia menegaskan, dokumen Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) merupakan syarat mutlak sebelum pembangunan dimulai.
“Kalau dokumen belum lengkap, konstruksi tidak bisa jalan. Karena itu kami minta kepala daerah bergerak cepat dan langsung koordinasi dengan tim teknis,” tambahnya.
Dalam pemaparan teknis, masih ditemukan sejumlah kendala di lapangan, mulai dari persoalan lahan, akses jalan, hingga ketersediaan air bersih.
Di Kabupaten Sikka, masih terdapat bangunan lama milik pemerintah di atas lahan yang direncanakan sehingga perlu segera dibongkar. Di Manggarai Timur, sebagian lahan masih dalam proses sertifikasi. Sementara di Sumba Barat Daya, ketersediaan air bersih menjadi perhatian utama karena sekolah akan berkonsep asrama dengan kapasitas hingga 1.000–1.500 orang.
“Kalau air tidak cukup, ini bisa jadi masalah besar,” kata Robben.
Kendala lain juga ditemukan di Sumba Timur terkait akses jalan yang masih sempit, serta di Ngada yang meskipun relatif siap tetap membutuhkan penguatan kapasitas air.
Rapat tersebut menghasilkan sejumlah langkah konkret yang harus segera ditindaklanjuti pemerintah daerah, antara lain:
Menyelesaikan sertifikat lahan, KKPR, dan dokumen teknis lainnya
Menyediakan akses jalan memadai untuk mobilisasi material
Menjamin ketersediaan air bersih dan listrik
Menyiapkan kondisi dan kontur lahan pembangunan
Pemerintah daerah juga diminta mengalokasikan anggaran dalam APBD guna mendukung kesiapan tersebut.
Selain itu, seluruh Dinas Sosial dan PUPR diminta membentuk tim teknis bersama satuan kerja PUPR dan Kemensos untuk memastikan seluruh persyaratan terpenuhi serta memantau progres di lapangan.
“Koordinasi harus langsung, jangan berjenjang terlalu lama. Semua harus bergerak cepat,” tegas Robben.
Bagi daerah yang belum masuk dalam delapan lokasi prioritas, pemerintah pusat tetap meminta kesiapan dokumen dan lahan agar dapat masuk pada tahap berikutnya.
Menutup rapat, Melki kembali menegaskan bahwa program Sekolah Rakyat merupakan perintah langsung Presiden Prabowo Subianto dan menjadi peluang besar bagi NTT untuk memperluas akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu.
“Ini bukan sekadar membangun sekolah, tetapi investasi masa depan anak-anak NTT. Kalau kita cepat, manfaatnya besar. Tapi kalau kita lambat, kesempatan bisa lewat,” tegasnya.
Siaran Pers Biro Administrasi Pimpinan Setda NTT
Reporter: Bergita Abi
