SOPPENG — Pengoperasian toko swalayan di Desa Abbanuange, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng, Senin (28/9/2026), memunculkan pertanyaan mengenai persetujuan masyarakat, dokumen perizinan, dan dampaknya terhadap UMKM setempat.
Ketua DPD APKAN RI Kabupaten Soppeng, Jamaluddin, meminta pemerintah desa dan instansi yang berwenang di bidang perdagangan membuka dokumen yang disebut sebagai persetujuan masyarakat terkait pengoperasian toko swalayan tersebut.
Menurut Jamaluddin, keberadaan tanda tangan warga perlu diperjelas. Publik perlu mengetahui siapa yang menandatangani, kapan dokumen dibuat, untuk kepentingan apa, serta dalam kapasitas apa masing-masing pihak memberikan persetujuan.
> “Kalau memang sudah ada persetujuan masyarakat, harus jelas siapa yang menandatangani, kapan ditandatangani, dan apa isi persetujuannya,” kata Jamaluddin.
Jamaluddin juga mempertanyakan apakah dirinya pernah membubuhkan tanda tangan dalam dokumen persetujuan masyarakat terkait pengoperasian toko swalayan tersebut.
Pertanyaan itu penting karena persetujuan warga dan izin usaha merupakan dua hal berbeda. Tanda tangan masyarakat tidak dengan sendirinya membuktikan seluruh persyaratan perizinan telah terpenuhi.
Selain dokumen persetujuan, Jamaluddin meminta pemerintah melihat dampak operasional toko swalayan terhadap UMKM dan pedagang kecil di sekitar lokasi.
Menurut dia, keberadaan ritel modern perlu dilihat dari aktivitas ekonomi yang ditimbulkan sekaligus kemungkinan pengaruhnya terhadap usaha masyarakat yang telah lebih dahulu berjalan.
“Yang perlu dilihat bukan hanya izin dan persetujuan masyarakat, tetapi juga dampaknya terhadap UMKM. Apakah ada kemitraan dengan UMKM atau justru terjadi persaingan yang memengaruhi pedagang kecil?” ujarnya.
Jamaluddin meminta dampak tersebut tidak disimpulkan berdasarkan asumsi. Pemerintah dan pengelola toko swalayan, kata dia, dapat membuka data mengenai jumlah UMKM yang menjadi mitra, produk lokal yang dipasarkan, serta bentuk kerja sama dengan pelaku usaha setempat.
Di sisi lain, keberadaan toko swalayan tidak otomatis membuktikan UMKM mengalami kerugian. Dampaknya perlu diuji melalui kondisi lapangan dan data yang dapat diverifikasi, termasuk pola belanja konsumen, jenis barang yang dijual, persaingan harga, serta bentuk kemitraan dengan UMKM.
Karena itu, sedikitnya terdapat dua aspek yang perlu diperiksa secara terpisah, yakni dokumen persetujuan masyarakat dan data mengenai kemitraan serta dampak ekonomi terhadap UMKM.
Jamaluddin meminta persoalan tersebut dibuka secara transparan agar perdebatan tidak berhenti pada klaim antara pihak yang mendukung dan mempertanyakan keberadaan toko swalayan.
“Kalau dokumennya ada, buka. Kalau ada kemitraan dengan UMKM, jelaskan bentuknya. Publik berhak mengetahui fakta berdasarkan dokumen dan data,” ujarnya.
Kini pertanyaannya bukan sekadar apakah toko swalayan beroperasi, melainkan apakah prosesnya memiliki dasar dokumen persetujuan masyarakat yang jelas dan bagaimana keberadaannya berdampak terhadap pelaku usaha lokal.Red
