SOPPENG – BreakingNewspost.id — Pertanyaan mengenai perizinan Lemo Cina Mart di Desa Abbanuange, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng, mengemuka setelah masyarakat, termasuk pelaku UMKM, mempertanyakan proses dan dasar legalitas usaha tersebut. Wakil Sekretaris Pimpinan Daerah Ikatan Wartawan Online (IWO) Kabupaten Soppeng, Haerul S, meminta persoalan itu diuji melalui dokumen dan keterangan instansi berwenang, bukan dialihkan menjadi tudingan terhadap pemberitaan.
Menurut Haerul, persoalan legalitas usaha harus dimulai dari dokumen. Dokumen tersebut menjadi dasar untuk menelusuri jenis izin yang dimiliki, pihak yang menerbitkan, waktu penerbitan, prosedur yang ditempuh, hingga persyaratan yang digunakan sebagai dasar penerbitan.
> “Kalau yang dipersoalkan adalah perizinan, maka yang harus diuji adalah dokumennya. Dari dokumen itu dapat diketahui izin apa yang dimiliki, siapa yang menerbitkan, kapan diterbitkan, dan apakah prosedurnya telah dipenuhi,” kata Haerul.
Ia menegaskan, informasi dan keluhan masyarakat merupakan bahan awal yang tetap membutuhkan verifikasi. Keluhan tersebut tidak otomatis menjadi fakta akhir. Sebaliknya, kritik terhadap pemberitaan juga tidak semestinya menggantikan pemeriksaan terhadap substansi persoalan.
> “Pertanyaan terhadap legalitas usaha merupakan bagian dari kontrol publik. Tetapi jawabannya harus berdasarkan fakta dan dokumen. Jangan sampai pertanyaan dianggap sebagai kesimpulan,” ujarnya.
Menurut Haerul, sejumlah aspek dalam polemik Lemo Cina Mart perlu diperiksa secara terpisah, antara lain dokumen perizinan usaha, persetujuan masyarakat, analisis sosial-ekonomi, tata ruang, serta kewenangan instansi yang menerbitkan atau memproses dokumen.
> “Kalau memang ada dokumen yang menjadi dasar pengoperasian usaha, silakan dibuka dan diverifikasi. Kalau ada prosedur yang dipersoalkan, instansi terkait harus menjelaskan dasar dan prosesnya,” katanya.
Ia juga meminta pemerintah daerah memberikan penjelasan apabila terdapat dokumen atau prosedur yang menjadi pertanyaan masyarakat.
Menurut Haerul, keterbukaan diperlukan agar polemik tidak berkembang menjadi saling klaim tanpa dukungan dokumen yang dapat diperiksa.
> “Publik berhak mendapatkan informasi yang jelas. Pemerintah memiliki kewenangan menjelaskan proses perizinan sesuai ketentuan. Media juga berkewajiban melakukan verifikasi dan memberikan ruang kepada pihak yang diberitakan untuk memberikan klarifikasi,” ujarnya.
Haerul menegaskan kontrol pers dan hak jawab harus berjalan beriringan. Kritik terhadap pemberitaan merupakan bagian dari ruang publik, tetapi substansi persoalan tetap harus diuji melalui data, dokumen, dan keterangan pihak yang berwenang.
Karena itu, menurut Haerul, pertanyaan yang perlu dijawab bukan sekadar siapa yang mempertanyakan Lemo Cina Mart. Persoalan utamanya adalah dokumen apa yang menjadi dasar pengoperasian usaha, siapa yang menerbitkannya, prosedur apa yang telah ditempuh, serta apakah seluruh persyaratan telah dipenuhi.
Pertanyaan tersebut, kata dia, dapat dijawab melalui pemeriksaan dokumen dan klarifikasi kepada pihak pengelola maupun instansi terkait.
Hingga dokumen resmi dan keterangan para pihak diperoleh, status terpenuhi atau tidaknya seluruh persyaratan perizinan Lemo Cina Mart masih perlu diverifikasi.
Pertanyaan publik tetap terbuka. Namun, kesimpulan harus berdiri di atas bukti. Red
