Maumere-BreakingNewspost.id — Percepatan pembangunan perumahan kembali menjadi sorotan di Nusa Tenggara Timur. Pemerintah mendorong implementasi Program Strategis Nasional (PSN) 3 Juta Rumah sebagai upaya menekan angka kemiskinan sekaligus memperluas akses masyarakat terhadap hunian layak, termasuk di Kabupaten Sikka.
Langkah ini diperkuat melalui Rapat Koordinasi Teknis yang digelar secara daring dan dipimpin langsung oleh Emanuel Melkiades Laka Lena dari Kantor Gubernur NTT di Kupang. Turut mendampingi, Wakil Gubernur Johni Asadoma.
Dalam arahannya, Gubernur menegaskan bahwa sektor perumahan menjadi salah satu prioritas utama dalam agenda pengentasan kemiskinan di NTT. Ia mengungkapkan, tantangan yang dihadapi masih sangat besar, terutama terkait jumlah rumah tidak layak huni (RTLH).
“Berdasarkan data yang kami miliki, jumlah rumah tidak layak huni di NTT mencapai sekitar 290 ribu unit. Bahkan, menurut data Badan Pusat Statistik, angka ini bisa menembus lebih dari 600 ribu unit. Ini menjadi pekerjaan besar yang harus kita selesaikan bersama,” ujarnya.
Ia menekankan pentingnya sinkronisasi dan validasi data antara pemerintah pusat dan daerah agar intervensi program benar-benar tepat sasaran.
“Kita harus pastikan data yang digunakan akurat dan terverifikasi. Tanpa itu, program berisiko tidak menyentuh masyarakat yang benar-benar membutuhkan,” tambahnya.
Lebih jauh, Gubernur menegaskan bahwa program pembangunan rumah layak huni tidak semata soal penyediaan tempat tinggal, tetapi juga memiliki dampak ekonomi yang luas.
“Program ini juga membuka lapangan kerja, menggerakkan ekonomi lokal, dan pada akhirnya berkontribusi menurunkan angka kemiskinan,” kata Melki Laka Lena.
Rapat koordinasi ini merupakan tindak lanjut dari pertemuan antara Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Republik Indonesia dengan Pemerintah Provinsi NTT pada 2 April 2026. Pertemuan tersebut membahas percepatan penanganan RTLH, dukungan implementasi Program 3 Juta Rumah, serta skema pembiayaan melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Pemerintah pusat, lanjut Gubernur, telah menyiapkan berbagai skema dukungan, termasuk bantuan dan subsidi perumahan untuk mempercepat realisasi program di daerah.
“Skema ini diharapkan mampu mempercepat pembangunan rumah layak huni di seluruh wilayah NTT,” ujarnya.
Bagi Pemerintah Kabupaten Sikka, program ini dinilai strategis dalam mendukung agenda pembangunan daerah. Upaya pengentasan kemiskinan melalui penanganan RTLH telah menjadi bagian dari prioritas pembangunan sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sikka 2025–2029.
Bupati Sikka Juventus Prima Yoris Kago yang turut mengikuti rapat tersebut menegaskan kesiapan daerah untuk menindaklanjuti program secara konkret.
Sejumlah pimpinan perangkat daerah juga hadir dalam rapat tersebut, di antaranya perwakilan Dinas Sosial, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Bappeda, serta Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sikka.
Pemerintah daerah berharap sinergi lintas sektor antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten dapat berjalan efektif, sehingga program pembangunan rumah layak huni tidak hanya terealisasi secara kuantitas, tetapi juga tepat sasaran dan berkelanjutan.
Di tengah tingginya kebutuhan perumahan, keberhasilan implementasi Program 3 Juta Rumah di NTT akan menjadi salah satu indikator penting dalam mengukur keseriusan pemerintah dalam menjawab persoalan dasar masyarakat—yakni kebutuhan akan tempat tinggal yang layak, aman, dan terjangkau.
Yuvenfernandez
