Kol-tim-BreakingNewspost.id – Upaya penyelesaian sengketa di desa atolanu kec lambandia kalaka timur, melalui pendekatan kekeluargaan yang selama ini diharapkan menjadi jalan tengah tampaknya belum menemukan titik temu. Pertemuan antara perwakilan warga dengan kuasa hukum Ibu Kasma menghasilkan sejumlah pandangan yang mengedepankan musyawarah, penghormatan terhadap nilai-nilai sosial, serta penyelesaian secara baik-baik. Namun, langkah yang telah ditempuh tersebut belum membuahkan kesepakatan.
Menurut informasi yang disampaikan oleh salah seorang perwakilan warga, dalam pertemuan tersebut kuasa hukum Ibu Kasma menyarankan agar persoalan yang terjadi tidak diperkeruh dan sebisa mungkin diselesaikan melalui pendekatan kekeluargaan.
Dalam permintaan kuasa Hukum kasma, ,disebutkan adanya Dalam ungkapan bahasa Bugis yang berbunyi, “Ajja tapappillei Kasma, talengii paressebebua,” yang dimaknai sebagai ajakan untuk menghormati Ibu Kasma sebagai orang yang dituakan serta mencari penyelesaian yang mengedepankan penghargaan dan hubungan baik antarsesama warga.
Merespons saran tersebut, warga bersama sejumlah anggota yang dipimpin oleh Nurdin dikabarkan melakukan musyawarah internal. Hasilnya, mereka bersepakat mengumpulkan dana sebesar Rp15 juta yang rencananya akan diberikan sebagai bentuk penghormatan sekaligus bagian dari upaya penyelesaian secara damai.
Langkah tersebut dinilai sebagai bentuk itikad baik untuk menghindari konflik berkepanjangan yang berpotensi menimbulkan perpecahan di tengah masyarakat. Namun, upaya tersebut ternyata belum mendapatkan respons yang diharapkan.
Berdasarkan keterangan yang diperoleh, Ibu Kasma tidak bersedia menerima dana yang telah disiapkan warga. Penolakan tersebut kemudian memunculkan berbagai penafsiran dan memaksa para pihak untuk kembali mengevaluasi arah penyelesaian sengketa yang sedang berlangsung.
Di satu sisi, Haji Nurdin menilai bahwa jalan kekeluargaan telah diupayakan secara maksimal. Di sisi lain, hak setiap pihak untuk menerima atau menolak suatu tawaran penyelesaian juga harus dihormati sebagai bagian dari prinsip kebebasan dalam menentukan sikap hukum.
Situasi tersebut kini memunculkan wacana baru di kalangan warga. Apabila penyelesaian secara musyawarah tidak dapat menemukan titik temu, maka jalur perdata disebut-sebut menjadi salah satu opsi yang dapat dipertimbangkan untuk memperoleh kepastian hukum.
Menurut Haji Nurdin, langkah hukum perdata dinilai lebih tepat apabila memang terdapat perbedaan pandangan terkait hak, kepemilikan, maupun dasar-dasar yang menjadi objek sengketa. Melalui mekanisme tersebut, seluruh pihak diberikan kesempatan yang sama untuk menyampaikan bukti, dokumen, dan argumentasi di hadapan lembaga yang berwenang.
Meski demikian, hingga saat ini belum ada keputusan resmi mengenai langkah hukum yang akan ditempuh. Nurdin maupun pihak-pihak terkait masih disebut melakukan kajian dan konsultasi lebih lanjut sebelum menentukan sikap.
Dalam perkembangan terbaru, ketua DPD AKAN RI,jamaluddin juga mengaku telah melakukan penelusuran terhadap sejumlah dokumen yang menjadi bagian dari persoalan tersebut. Namun demikian, informasi mengenai kelengkapan maupun keabsahan dokumen masih memerlukan verifikasi lebih lanjut melalui mekanisme yang sah dan berwenang.
Karena itu, berbagai informasi yang berkembang di tengah masyarakat perlu disikapi secara hati-hati agar tidak menimbulkan kesimpulan yang prematur. Penilaian mengenai validitas dokumen maupun kekuatan hukum suatu data pada akhirnya merupakan kewenangan pihak yang berwenang atau lembaga peradilan apabila sengketa tersebut benar-benar dibawa ke ranah hukum.
Pengamat sosial kemasyarakatan menilai bahwa situasi seperti ini menjadi pelajaran penting bahwa penyelesaian konflik tidak selalu mudah meskipun telah ditempuh melalui pendekatan kekeluargaan. Tidak jarang upaya damai yang dilakukan dengan niat baik tetap menemui jalan buntu karena adanya perbedaan pandangan, kepentingan, maupun pemahaman hukum di antara para pihak.
Karena itu, masyarakat berharap seluruh pihak tetap mengedepankan komunikasi yang santun, menghormati proses yang berjalan, serta menghindari pernyataan yang dapat memperkeruh suasana. Terlebih, hubungan sosial antarwarga merupakan aset penting yang harus dijaga di tengah perbedaan pendapat yang terjadi.
Pada akhirnya, persoalan ini tidak hanya berbicara mengenai sengketa yang sedang berlangsung, tetapi juga tentang bagaimana masyarakat menyelesaikan perbedaan dengan menjunjung nilai musyawarah, penghormatan terhadap hukum, dan penghargaan terhadap hak-hak setiap pihak. Ketika jalan damai belum menemukan titik temu, maka kepastian hukum menjadi mekanisme yang tersedia untuk memastikan setiap persoalan dapat diselesaikan secara adil, terbuka, dan dapat dipertanggungjawabka
