POLEWALI MANDAR|-BreakingNewspost.id | 1 Mei 2026 | Persoalan sampah di Pasar Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat, kembali mencuat. Tumpukan limbah yang terlihat di sejumlah titik dalam beberapa waktu terakhir tidak hanya mengganggu kenyamanan, tetapi juga memunculkan pertanyaan lebih luas mengenai tata kelola kebersihan di kawasan pasar tradisional tersebut.
Di tengah aktivitas jual beli yang berlangsung setiap hari, kondisi lingkungan pasar justru menunjukkan persoalan yang berulang. Pada jam-jam sibuk, sampah tampak menumpuk di lorong-lorong hingga mendekati badan jalan. Bau tidak sedap pun kerap tercium, memicu keluhan dari pedagang maupun pengunjung.
“Kalau sudah siang, sampah mulai menumpuk. Pembeli juga sering mengeluh karena baunya,” ujar pedagang.
Keluhan tersebut bukan hal baru. Sejumlah pedagang menyebut persoalan serupa telah berlangsung cukup lama, meski dalam beberapa pekan terakhir intensitasnya dinilai meningkat. Kondisi ini memperlihatkan bahwa persoalan sampah di pasar bukan semata persoalan insidental, melainkan cerminan dari sistem pengelolaan yang belum berjalan optimal.
Sebagai pusat perputaran ekonomi rakyat, pasar tradisional semestinya didukung oleh sistem pengelolaan lingkungan yang memadai. Namun, di Pasar Campalagian, sejumlah pedagang menilai mekanisme pengangkutan sampah belum berjalan konsisten. Keterlambatan pengangkutan disebut menjadi salah satu penyebab utama penumpukan.
Di sisi lain, keterbatasan fasilitas tempat pembuangan sementara turut memperburuk kondisi. Dalam situasi tersebut, sampah kerap tidak tertampung dengan baik dan berakhir berserakan di berbagai sudut pasar.
Persoalan ini juga tidak lepas dari faktor perilaku. Rendahnya kesadaran sebagian pengunjung dan pedagang dalam membuang sampah pada tempatnya memperlihatkan bahwa pengelolaan kebersihan belum didukung oleh perubahan perilaku yang memadai.
Namun demikian, beban persoalan tidak sepenuhnya dapat dialihkan kepada pengguna pasar. Dalam konteks pelayanan publik, pemerintah daerah memiliki tanggung jawab utama dalam memastikan sistem pengelolaan sampah berjalan efektif, terencana, dan berkelanjutan.
Kondisi yang terjadi di Pasar Campalagian memperlihatkan adanya celah dalam tata kelola—baik dari sisi operasional, fasilitas, maupun pengawasan. Ketika sistem tidak berjalan optimal, dampaknya tidak hanya pada kebersihan, tetapi juga pada aktivitas ekonomi masyarakat.
Sejumlah pedagang mengaku mulai merasakan dampak tersebut. Mereka khawatir kondisi pasar yang kotor dapat mengurangi minat pembeli, yang pada akhirnya berpengaruh terhadap pendapatan.
“Kalau pasar kotor, pembeli bisa berkurang. Ini jelas berpengaruh ke pendapatan kami,” kata pedagang lainnya.
Situasi ini menempatkan persoalan sampah sebagai isu yang lebih luas dari sekadar kebersihan lingkungan. Ia berkaitan dengan kualitas layanan publik, efektivitas kebijakan, serta prioritas pengelolaan fasilitas ekonomi rakyat.
Sejumlah pedagang berharap adanya langkah konkret dari pemerintah daerah, mulai dari peningkatan frekuensi pengangkutan, penambahan fasilitas penampungan, hingga penguatan pengawasan di lapangan.
Selain itu, edukasi kepada masyarakat juga dinilai penting agar pengelolaan sampah tidak hanya bertumpu pada sistem, tetapi juga pada kesadaran kolektif.
Hingga laporan ini disusun, belum ada keterangan resmi dari pihak pengelola pasar maupun pemerintah setempat terkait langkah penanganan yang akan diambil.
Bagi pedagang, persoalan ini tidak lagi sekadar rutinitas yang bisa dimaklumi. Dalam jangka panjang, kondisi tersebut berpotensi menggerus daya tarik pasar sebagai pusat ekonomi rakyat.
Selama penanganan belum dilakukan secara menyeluruh, tumpukan sampah di Pasar Campalagian tampaknya akan tetap menjadi persoalan berulang—dan sekaligus cermin dari pekerjaan rumah yang belum terselesaikan dalam pengelolaan layanan publik di tingkat lokal.
