POLEWALI MANDAR-BreakingNewspost.id — Ambruknya Jembatan Pussepang di Dusun III Pussepang, Desa Jambu Malea, Kecamatan Tapango, Senin (4/5/2026), bukan sekadar insiden infrastruktur. Peristiwa ini membuka kembali persoalan lama: rapuhnya daya tahan fasilitas publik di tengah intensitas cuaca ekstrem dan minimnya perawatan berkala.
Jembatan yang selama ini menjadi penghubung vital antara Kecamatan Tapango, Mapilli, dan Matangnga itu runtuh setelah diterjang arus deras Sungai Mandar. Hujan lebat yang mengguyur wilayah tersebut sehari sebelumnya diduga mempercepat proses pengikisan pondasi, khususnya di sisi timur jembatan.
Namun, pertanyaan yang mengemuka bukan hanya soal derasnya arus sungai. Sejauh mana kondisi jembatan ini dipantau sebelum ambruk? Apakah ada tanda-tanda kerusakan yang luput dari perhatian?
Laporan Tim Redaksi menyebutkan bahwa pondasi jembatan terkikis hingga tak lagi mampu menopang struktur. Indikasi ini mengarah pada lemahnya sistem mitigasi dan pemeliharaan infrastruktur di wilayah tersebut—persoalan klasik yang kerap berulang di berbagai daerah.
Dampak ambruknya jembatan langsung dirasakan warga. Akses utama terputus, mobilitas terganggu, dan aktivitas ekonomi tersendat. Warga kini terpaksa memutar melalui jalur alternatif yang lebih jauh dan tidak selalu layak dilalui, terutama saat musim hujan.
Di lokasi kejadian, aparat kepolisian bergerak cepat memasang garis pembatas. Kapolsek Tapango, Muhammad Ishak, mengimbau masyarakat untuk tidak melintasi area jembatan demi menghindari risiko keselamatan.
Langkah pengamanan ini penting, namun belum menjawab kebutuhan mendesak warga: kepastian kapan akses penghubung tersebut akan kembali normal.
Pemerintah Desa Jambu Malea disebut telah berkoordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Polewali Mandar. Meski demikian, belum ada kejelasan mengenai skema penanganan darurat maupun rencana pembangunan ulang jembatan tersebut.
Situasi ini menempatkan warga dalam ketidakpastian. Di satu sisi, mereka harus beradaptasi dengan keterbatasan akses. Di sisi lain, respons pemerintah masih berada pada tahap koordinasi awal.
Kejadian ini juga menyoroti persoalan yang lebih luas: ketahanan infrastruktur terhadap perubahan iklim. Intensitas hujan yang meningkat seharusnya diikuti dengan penguatan desain dan pemeliharaan jembatan, terutama yang berada di atas aliran sungai besar seperti Mandar.
Tanpa evaluasi menyeluruh, peristiwa serupa berpotensi terulang. Apalagi, banyak jembatan di wilayah pedesaan dibangun dengan spesifikasi yang belum sepenuhnya memperhitungkan tekanan hidrologi ekstrem.
Ambruknya Jembatan Pussepang menjadi pengingat bahwa infrastruktur bukan sekadar proyek pembangunan, melainkan tanggung jawab jangka panjang. Ketika pengawasan melemah dan perawatan terabaikan, risiko bukan hanya pada kerusakan fisik, tetapi juga pada terganggunya kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat.
Kini, yang ditunggu bukan hanya perbaikan fisik jembatan, melainkan juga komitmen pemerintah untuk membenahi sistem pengelolaan infrastruktur secara lebih serius dan berkelanjutan.Tim
