Soppeng-BreakingNewspost.id — Pemerintah pusat menggencarkan narasi ketahanan pangan. Produksi pertanian diminta meningkat. Petani didorong menjaga stabilitas pangan nasional. Namun di lapangan, khususnya di Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng, Sulawesi Selatan, para petani justru dipaksa berhadapan dengan persoalan lama yang tak kunjung selesai: pupuk subsidi langka saat waktu pemupukan tiba.
Kelangkaan pupuk urea bersubsidi kembali dikeluhkan petani dalam beberapa pekan terakhir. Ironisnya, sebagian petani mengaku telah terdaftar dalam Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK), tetapi pupuk yang dijanjikan tidak juga mudah diperoleh.
Bagi petani kecil, persoalan itu bukan sekadar keterlambatan distribusi. Di sawah, keterlambatan pupuk berarti ancaman gagal panen, turunnya produksi, hingga bertambahnya utang untuk biaya tanam.
Tanaman tidak bisa menunggu. Kalau pemupukan terlambat, hasil panen pasti turun. Sementara pupuk nonsubsidi harganya terlalu mahal untuk kami,” kata seorang petani di Lilirilau yang meminta identitasnya dirahasiakan.
Keluhan serupa disebut bukan baru kali ini terjadi. Hampir setiap musim tanam, persoalan pupuk subsidi kembali muncul dengan pola yang nyaris sama: stok disebut terbatas, petani diminta menunggu, sementara kebutuhan di lapangan terus mendesak.
Di tengah situasi itu, sorotan mulai mengarah pada lemahnya pengawasan distribusi pupuk subsidi di tingkat daerah. Sebab hingga kini, belum ada penjelasan terbuka yang benar-benar menjawab mengapa kelangkaan terus berulang meski subsidi pupuk setiap tahun tetap dialokasikan negara.
Ketua DPD APKAN RI Kabupaten Soppeng menilai persoalan tersebut tidak boleh dianggap sebagai masalah rutin tahunan yang dibiarkan berlalu tanpa evaluasi serius.
“Kami meminta pemerintah jangan tutup mata terhadap jeritan petani. Ini bukan persoalan kecil karena menyangkut keberlangsungan produksi pangan masyarakat,” ujarnya.
Ia mengatakan, kondisi yang terus berulang memunculkan tanda tanya besar terhadap tata kelola distribusi pupuk subsidi di lapangan. Menurutnya, pemerintah daerah dan instansi terkait harus berani membuka rantai distribusi secara transparan, mulai dari distributor hingga pengecer.
Kalau setiap musim tanam selalu langka, publik tentu bertanya: di mana sebenarnya letak masalahnya? Jangan sampai ada permainan di tengah penderitaan petani,” katanya.
Pernyataan itu bukan tanpa alasan. Di lapangan, mulai muncul keresahan mengenai kemungkinan distribusi yang tidak tepat sasaran hingga dugaan praktik penimbunan. Meski belum ada bukti resmi yang dipublikasikan, situasi tersebut dinilai cukup untuk menjadi alarm bagi pemerintah melakukan pemeriksaan menyeluruh.
Di sisi lain, pemerintah pusat melalui berbagai program nasional terus menekankan pentingnya swasembada dan ketahanan pangan. Namun bagi petani di daerah, slogan besar itu terasa kontras ketika kebutuhan paling mendasar justru sulit dipenuhi.
Petani diminta meningkatkan produksi, tetapi pupuk sebagai kebutuhan utama malah sulit diperoleh. Ini kontradiksi,” ujar Ketua APKAN RI Kabupaten Soppeng.
Akibat kelangkaan itu, sebagian petani terpaksa membeli pupuk nonsubsidi dengan harga lebih tinggi demi menyelamatkan tanaman mereka. Kondisi tersebut membuat biaya produksi meningkat tajam, sementara harga hasil panen tidak selalu mampu menutup pengeluaran.
Yang paling terpukul adalah petani kecil dengan lahan terbatas. Mereka tidak memiliki banyak pilihan selain tetap membeli pupuk mahal atau membiarkan tanaman tumbuh tanpa pemupukan optimal.
Situasi ini dinilai berpotensi memicu efek berantai terhadap sektor pertanian daerah. Jika produktivitas turun akibat keterlambatan pupuk, maka dampaknya bukan hanya dirasakan petani, tetapi juga dapat memengaruhi stabilitas pangan masyarakat.
Karena itu, APKAN RI Kabupaten Soppeng mendesak pemerintah daerah bersama aparat penegak hukum turun langsung melakukan audit distribusi pupuk subsidi secara terbuka dan menyeluruh.
Langkah itu dianggap penting agar publik mengetahui secara jelas apakah kelangkaan terjadi akibat persoalan stok, distribusi yang kacau, atau ada faktor lain yang selama ini tidak tersentuh pengawasan.
Masyarakat juga mulai berharap pemerintah tidak hanya hadir dalam seremoni pertanian dan program pencitraan ketahanan pangan, tetapi benar-benar hadir saat petani menghadapi kesulitan nyata di sawah mereka.
Bagi petani Lilirilau, pupuk bukan sekadar barang subsidi yang tercatat dalam laporan administrasi. Pupuk adalah penentu hidup-matinya musim tanam.
Dan ketika pupuk menjadi barang langka di tengah gencarnya pidato ketahanan pangan, maka yang dipertanyakan bukan hanya distribusi, tetapi juga keberpihakan negara terhadap petani kecil di daerah.
Liputan:Rd
