SOPPENG — Penurunan harga kopra basah yang terjadi dalam beberapa pekan terakhir mulai memicu keresahan di kalangan petani kelapa di Desa Abbanuange, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng. Kondisi tersebut tidak hanya berdampak pada menurunnya pendapatan petani, tetapi juga memunculkan pertanyaan mengenai mekanisme tata niaga kopra yang dinilai belum sepenuhnya transparan.
Sejumlah petani mengaku harga jual kopra basah di tingkat pengepul mengalami penurunan cukup tajam dibanding sebelumnya. Di sisi lain, biaya produksi dan kebutuhan operasional pertanian disebut tetap tinggi, mulai dari ongkos panen, pengangkutan, hingga tenaga kerja. Situasi itu membuat sebagian petani merasa posisi tawar mereka semakin lemah dalam rantai distribusi komoditas kelapa.
“Turunnya terlalu cepat, sementara kami tidak pernah benar-benar mengetahui acuan harga di lapangan. Petani hanya menerima harga yang sudah ditentukan,” ujar Rudi petani di Abbanuange, Rabu (20/5/2026).
Kondisi tersebut memunculkan dugaan di tengah masyarakat terkait kemungkinan adanya ketidakseimbangan dalam tata niaga kopra, khususnya pada jalur distribusi dan penentuan harga di tingkat bawah. Meski demikian, hingga kini belum terdapat data maupun keterangan resmi yang menunjukkan adanya pelanggaran dalam proses perdagangan komoditas tersebut.
Warga berharap pemerintah daerah bersama instansi terkait dapat melakukan pemantauan terhadap pergerakan harga kopra di lapangan guna memastikan mekanisme perdagangan berjalan secara sehat dan terbuka. Transparansi harga dinilai penting agar petani memperoleh kepastian serta perlindungan terhadap fluktuasi pasar yang dinilai kian sulit diprediksi.
Selain itu, sejumlah petani juga mendorong adanya penguatan kelembagaan ekonomi desa, termasuk koperasi atau kelompok tani, agar petani tidak sepenuhnya bergantung pada sistem penjualan perorangan yang membuat daya tawar mereka terbatas.
Di tengah kondisi pasar yang belum stabil, para petani berharap komoditas kelapa yang selama ini menjadi salah satu sumber penghidupan masyarakat pedesaan tetap mendapat perhatian serius. Mereka menilai keberlangsungan sektor perkebunan rakyat tidak hanya bergantung pada hasil produksi, tetapi juga pada keadilan tata niaga yang berpihak pada keberlanjutan ekonomi petani kecil.
Liputan:Rd
