SOPPENG – Ironi kembali terjadi di Kabupaten Soppeng. Di tengah gembar-gemborkan ketersediaan stok yang aman dan kuota yang masih melimpah, para petani justru dihadapkan pada kenyataan pahit: pupuk subsidi sulit dijangkau. Jeritan mereka kembali terdengar, mempertanyakan tata kelola distribusi yang dinilai masih jauh dari kata sempurna.
Fakta di lapangan menunjukkan ketimpangan yang mencolok. Secara data, kuota diklaim tersedia cukup besar dan stok di tingkat pengecer dinyatakan aman. Namun bagi petani, pupuk itu ibarat “hantu”: ada di kertas, tak terlihat di tangan.
Ketika Kebutuhan Meningkat, Pasokan Tersendat, Para petani menilai, masalah ini bermula ketika permintaan meningkat drastis secara bersamaan di berbagai daerah. Sistem yang ada seolah tak mampu menampung lonjakan tersebut, sehingga distribusi menjadi tidak merata. Akibatnya, banyak yang kehabisan stok di kios-kios resmi saat mereka paling membutuhkan.
Kondisi ini memaksa petani mengambil jalan buntu, entah itu menebus pupuk non-subsidi dengan harga selangit atau mengurangi dosis pemupukan yang berisiko menurunkan hasil panen.
Janji Optimalisasi yang Masih Sebatas Retorika, Pemerintah Kabupaten Soppeng bersama PT Pupuk Indonesia menyatakan telah berupaya maksimal. Berbagai program percepatan penyaluran digulirkan, serta imbauan pengawasan ketat disuarakan untuk mencegah penyimpangan.
Namun, upaya tersebut dinilai masih sebatas wacana birokrasi. Jaminan bahwa pupuk sampai ke petani yang berhak masih menjadi pekerjaan rumah besar yang belum tuntas diselesaikan.
APKAN Desak Kementan Turun Tangan, Ketua DPD APKAN Kabupaten Soppeng, Jamaluddin, menyoroti lemahnya sinkronisasi antara data di meja kerja dengan realita di lahan. Ia mendesak Kementerian Pertanian tidak lagi bersikap masa bodoh dan segera turun langsung ke lokasi.
Jangan hanya melihat data ketersediaan kuota dan stok di atas kertas. Pemerintah pusat perlu turun langsung ke lapangan untuk memastikan pupuk subsidi benar-benar dapat diakses oleh petani yang membutuhkan,” tegasnya dengan nada keras.
Menurut Jamaluddin, kesenjangan antara data dan fakta ini membuktikan ada yang salah dengan sistem distribusi yang berjalan. Oleh karena itu, evaluasi total mutlak dilakukan.
Selama masalah ini tidak diselesaikan dengan tuntas, target produktivitas dan ketahanan pangan hanya akan menjadi wacana indah tanpa makna. Petani butuh kepastian, bukan sekadar laporan.
@Red
