SOPPENG-BreakingNewspost.id – Maraknya peredaran produk pangan tanpa label dan identitas yang jelas di Kabupaten Soppeng mulai memunculkan pertanyaan serius di tengah masyarakat. Di saat pemerintah terus menggaungkan pentingnya perlindungan konsumen dan keamanan pangan, berbagai produk yang tidak mencantumkan informasi dasar seperti nama produsen, izin edar, komposisi, tanggal produksi, hingga masa kedaluwarsa masih ditemukan diperjualbelikan secara bebas di sejumlah pasar tradisional dan kios eceran.
Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas pengawasan yang dilakukan oleh instansi terkait. Dinas Koperasi, Perdagangan dan Perindustrian, Dinas Kesehatan, serta Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dinilai perlu memberikan penjelasan kepada masyarakat mengenai masih beredarnya produk-produk yang identitas dan legalitasnya sulit ditelusuri.
Berdasarkan temuan aktivis masyarakat pada Kamis (18/6/2026), sejumlah produk pangan ditemukan dijual tanpa informasi yang memadai. Salah satu yang menjadi sorotan adalah minyak goreng curah yang dikemas ulang dalam plastik bening tanpa merek, tanpa label, dan tanpa informasi mengenai asal produk maupun pihak yang bertanggung jawab atas distribusinya.
Selain minyak goreng curah, beberapa produk pangan lainnya juga ditemukan beredar tanpa mencantumkan identitas produsen serta informasi yang seharusnya menjadi hak konsumen. Padahal, keberadaan label bukan sekadar formalitas administratif, melainkan instrumen penting untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas produk yang beredar di pasaran.
Aktivis masyarakat Soppeng, Rudiandy, menilai persoalan tersebut tidak boleh dipandang sebagai pelanggaran ringan yang dapat diabaikan. Menurutnya, yang dipertaruhkan bukan hanya kepatuhan terhadap aturan, tetapi juga keselamatan serta hak masyarakat sebagai konsumen.
“Jika produk yang beredar tidak memiliki identitas yang jelas, tidak diketahui produsennya, dan tidak dapat ditelusuri legalitasnya, maka wajar apabila masyarakat mempertanyakan sejauh mana pengawasan berjalan. Konsumen memiliki hak untuk mengetahui apa yang mereka konsumsi setiap hari,” ujarnya.
Menurut Rudiandy, keberadaan produk tanpa label yang masih mudah ditemukan menunjukkan adanya celah pengawasan yang perlu mendapat perhatian serius. Ia mempertanyakan bagaimana produk-produk tersebut dapat masuk ke rantai distribusi dan dijual secara terbuka apabila sistem pengawasan berjalan secara optimal.
“Pertanyaan masyarakat sederhana. Jika produk tersebut tidak memiliki identitas yang jelas, dari mana asalnya, siapa yang mengawasi, dan bagaimana produk itu bisa sampai ke tangan konsumen? Ini yang harus dijawab secara terbuka agar tidak menimbulkan spekulasi di tengah masyarakat,” katanya.
Ia menegaskan bahwa perlindungan konsumen tidak cukup hanya diwujudkan melalui sosialisasi, spanduk, atau imbauan. Yang lebih penting adalah memastikan pengawasan dilakukan secara konsisten mulai dari distributor, agen, hingga tingkat pedagang eceran.
Menurutnya, pengawasan yang efektif seharusnya mampu mendeteksi lebih awal produk-produk yang tidak memenuhi ketentuan sebelum beredar luas di pasaran. Jika produk tanpa identitas masih dapat ditemukan dengan mudah, maka evaluasi terhadap sistem pengawasan menjadi hal yang tidak dapat dihindari.
Lebih jauh, Rudiandy menilai bahwa rasa aman masyarakat dalam mengonsumsi produk pangan merupakan bagian dari kesejahteraan yang harus dijamin oleh pemerintah. Karena itu, perlindungan konsumen tidak boleh dipisahkan dari agenda pembangunan daerah.
“Kesejahteraan masyarakat bukan hanya soal pembangunan fisik, jalan yang bagus, atau gedung yang megah. Masyarakat juga berhak mendapatkan jaminan bahwa produk yang mereka konsumsi aman, jelas asal-usulnya, dan diawasi dengan baik. Di sinilah dibutuhkan pemimpin yang tegas dan benar-benar mencintai rakyatnya,” tegasnya.
Meski demikian, hingga saat ini belum terdapat keterangan resmi yang menyatakan bahwa seluruh produk tanpa label yang beredar otomatis berbahaya untuk dikonsumsi. Namun para pemerhati perlindungan konsumen menilai bahwa ketiadaan identitas produk merupakan persoalan serius karena menyulitkan proses pengawasan, pengujian mutu, penarikan produk dari peredaran, hingga penelusuran apabila ditemukan masalah di kemudian hari.
Tanpa adanya informasi yang jelas mengenai produsen maupun jalur distribusi, konsumen praktis kehilangan akses untuk mengetahui kualitas dan keamanan produk yang mereka beli. Dalam situasi tertentu, kondisi tersebut juga berpotensi menyulitkan aparat pengawas ketika harus melakukan investigasi atau penindakan.
Fenomena ini sekaligus menjadi alarm bagi seluruh pemangku kepentingan di Kabupaten Soppeng. Di tengah meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan pangan, publik berharap instansi terkait tidak hanya menunggu munculnya polemik, tetapi aktif melakukan inspeksi lapangan, pengawasan rutin, edukasi kepada pedagang, serta penertiban terhadap produk yang tidak memenuhi ketentuan.
Masyarakat juga berharap adanya keterbukaan informasi mengenai hasil pengawasan yang telah dilakukan, termasuk langkah-langkah konkret yang akan ditempuh untuk memastikan produk tanpa identitas tidak terus beredar bebas di pasaran.
Pada akhirnya, maraknya produk tanpa label di Soppeng bukan sekadar persoalan perdagangan. Fenomena ini menjadi ujian bagi keseriusan negara dalam melindungi konsumen, menegakkan aturan, dan memastikan bahwa setiap produk yang masuk ke rumah-rumah warga benar-benar aman, jelas asal-usulnya, serta dapat dipertanggungjawabkan.
Karena ketika produk tanpa identitas dapat beredar bebas dan dianggap sebagai hal biasa, yang dipertaruhkan bukan hanya kepatuhan terhadap regulasi, melainkan juga kepercayaan masyarakat terhadap sistem pengawasan yang seharusnya berdiri di garda terdepan melindungi kepentingan publik.
@Red
