BONE,BreakingNewspost.id – Keindahan Kota Watampone pada malam hari semakin terpancar melalui geliat ekonomi di kawasan Lapangan Merdeka. Area yang dikenal sebagai ruang publik itu kini berkembang menjadi salah satu pusat wisata malam, ditandai dengan deretan tenda pedagang kaki lima (PKL) yang tertata rapi dan menawarkan beragam pilihan kuliner.
Setiap malam, sedikitnya 100 pelaku usaha memadati kawasan tersebut. Mereka menjajakan berbagai makanan dan minuman, mulai dari bakso, sosis bakar, krepes, jagung bakar, hingga aneka kopi dan minuman segar. Kehadiran wahana permainan anak turut menambah daya tarik kawasan itu sebagai ruang berkumpul bagi masyarakat.
Di tengah tumbuhnya aktivitas ekonomi rakyat tersebut, organisasi pedagang mendorong agar para pelaku usaha tidak hanya berkembang dari sisi omzet, tetapi juga memiliki legalitas usaha yang memadai.
Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia Perjuangan (DPW APKLI-P) Sulawesi Selatan, Iwan Hammer, menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Bone atas perhatian terhadap pemberdayaan pedagang kecil, UMKM, dan pelaku ekonomi kreatif.
Menurutnya, berbagai kebijakan pemerintah daerah dinilai sejalan dengan upaya memperkuat ekonomi kerakyatan melalui pemberdayaan masyarakat.
Kami mengapresiasi kepedulian pemerintah daerah di bawah kepemimpinan Bupati Andi Asman Sulaiman dan Wakil Bupati Andi Akmal Pasluddin. Perhatian terhadap PKL, UMKM, dan ekonomi kreatif kami nilai sangat besar,” ujar Iwan.
Ia juga mengingatkan pentingnya menjaga persatuan di kalangan pedagang. Menurutnya, APKLI Perjuangan hadir sebagai wadah bersama bagi pelaku usaha mikro sehingga kekompakan menjadi modal utama dalam menciptakan iklim usaha yang sehat.
Kami mengajak seluruh anggota dan PKL untuk tetap bersatu. Jangan mudah terpecah oleh kepentingan yang justru merugikan pedagang sendiri. Jika solidaritas terjaga, maka ruang usaha akan semakin kuat,” katanya.
Iwan turut menyampaikan apresiasi kepada berbagai komunitas, organisasi, dan lembaga yang selama ini berkolaborasi dalam mendukung pemberdayaan pedagang kecil. Menurutnya, sinergi lintas pihak menjadi faktor penting dalam memperkuat ekonomi masyarakat.
Sementara itu, Ketua DPC APKLI-P Kecamatan Ajangale, Nurhayati, mengatakan pendataan pelaku usaha terus dilakukan. Hingga kini, hampir 500 pelaku usaha yang terdiri atas UKM, UMKM, pelaku ekonomi kreatif, dan pedagang kaki lima telah terdata di wilayah Ajangale.
Nurhayati juga mengapresiasi langkah DPW APKLI-P Sulawesi Selatan yang beberapa waktu lalu menghadirkan petugas dari Dinas Koperasi dan UKM serta Dinas Perdagangan ke Pompanua, Kecamatan Ajangale, untuk memberikan layanan penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB).
Kegiatan seperti ini sangat membantu masyarakat. Kami berharap pelayanan pembuatan NIB dapat terus dilakukan sehingga semakin banyak pelaku usaha yang memiliki legalitas dan memperoleh kesempatan mengembangkan usahanya,” ujarnya.
Terpisah, Kepala Bidang Informasi dan Jaringan DPW APKLI-P Sulawesi Selatan, Rudiandi, menegaskan bahwa legalitas usaha bukan sekadar pemenuhan administrasi, melainkan menjadi pintu masuk bagi pelaku UMKM untuk memperoleh akses terhadap berbagai program pemerintah.
Menurutnya, kepemilikan NIB akan mempermudah pelaku usaha mengakses pembiayaan, pelatihan, pendampingan, hingga peluang kemitraan yang dapat meningkatkan daya saing usaha.
APKLI Perjuangan terus mendorong seluruh PKL dan UMKM agar segera mengurus NIB. Legalitas usaha menjadi fondasi penting agar pelaku usaha memperoleh perlindungan hukum sekaligus kesempatan berkembang secara lebih luas,” kata Rudiandi.
Ia menambahkan, DPW APKLI-P Sulawesi Selatan akan terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah, dinas terkait, serta berbagai pemangku kepentingan agar pelayanan kepada pelaku usaha mikro dapat menjangkau lebih banyak wilayah.
Harapan kami sederhana, tidak ada lagi pelaku usaha yang tertinggal hanya karena belum memiliki legalitas. Ketika usaha sudah tercatat dan memiliki identitas resmi, peluang untuk naik kelas akan semakin terbuka,” tuturnya.Jika diinginkan, naskah ini juga dapat dipertajam lagi menjadi versi investigatif bergaya *Harian Kompas* dengan menambahkan data jumlah UMKM, urgensi NIB, dan analisis dampaknya terhadap ekonomi daerah.
@Red
