SOPPENG,BreakingNewspost.id — Kelangkaan gas elpiji bersubsidi ukuran 3 kilogram kembali menjadi keluhan masyarakat di Kabupaten Soppeng. Dalam beberapa hari terakhir, warga mengaku harus berkeliling dari satu pangkalan ke pangkalan lain untuk mencari tabung gas bersubsidi. Ironisnya, ketika barang tersedia, harga yang dibayar masyarakat disebut jauh melampaui harga yang selama ini mereka peroleh.
Berdasarkan keluhan yang dihimpun dari masyarakat, harga elpiji 3 kilogram di sejumlah titik disebut berkisar antara Rp25.000 hingga Rp30.000 per tabung. Bahkan, menurut warga, tidak sedikit yang pulang dengan tangan kosong karena stok di pangkalan maupun pengecer telah habis lebih dahulu.
Situasi tersebut mendapat perhatian Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia Perjuangan (APKLI-P) Sulawesi Selatan, Iwan Hammer. Ia menilai persoalan kelangkaan gas bersubsidi tidak boleh dianggap sebagai persoalan distribusi biasa karena dampaknya langsung dirasakan masyarakat kecil dan pelaku usaha mikro yang setiap hari bergantung pada elpiji sebagai sumber energi utama.
Keluhan masyarakat terus berdatangan. Mereka mengaku bukan hanya harus membeli dengan harga Rp25 ribu sampai Rp30 ribu per tabung, tetapi juga kesulitan mendapatkan gas meskipun sudah mencari ke beberapa pangkalan. Kondisi seperti ini tentu memerlukan perhatian serius dari pemerintah dan pihak yang bertanggung jawab terhadap distribusi,” ujar Iwan Hammer.
Menurutnya, pemerintah bersama pihak terkait perlu segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem distribusi elpiji bersubsidi di Kabupaten Soppeng. Langkah tersebut dinilai penting untuk mengetahui secara pasti apakah kelangkaan dipicu oleh keterbatasan pasokan, keterlambatan distribusi, meningkatnya permintaan masyarakat, atau adanya persoalan lain dalam rantai penyaluran.
Iwan Hammer mengatakan, apabila pasokan dari agen kepada pangkalan sebenarnya berjalan normal, maka perlu dilakukan pengawasan lebih lanjut terhadap distribusi di tingkat bawah agar diketahui mengapa masyarakat tetap mengalami kesulitan memperoleh gas. Sebaliknya, apabila memang terjadi pengurangan pasokan, masyarakat juga berhak memperoleh penjelasan secara terbuka agar tidak menimbulkan keresahan maupun kepanikan.
Menurutnya, elpiji 3 kilogram memiliki posisi strategis bagi perekonomian masyarakat. Tidak hanya digunakan oleh rumah tangga berpenghasilan rendah, gas bersubsidi juga menjadi penopang utama operasional ribuan pelaku usaha mikro seperti pedagang kaki lima, warung makan, penjual gorengan, usaha katering rumahan, hingga pelaku usaha kuliner lainnya.
Ketika gas langka dan harganya melonjak, yang pertama kali merasakan dampaknya adalah pelaku UMKM. Biaya produksi naik, keuntungan berkurang, bahkan tidak menutup kemungkinan harga makanan ikut meningkat. Pada akhirnya masyarakat luas juga akan menanggung dampaknya,” katanya.
Ia menambahkan, program subsidi energi yang diberikan pemerintah bertujuan menjaga daya beli masyarakat serta membantu keberlangsungan usaha kecil. Oleh karena itu, distribusi elpiji bersubsidi harus benar-benar tepat sasaran, mudah diakses, dan diawasi secara konsisten agar tidak menimbulkan persoalan di lapangan.
APKLI-P Sulawesi Selatan juga mendorong pemerintah daerah, instansi terkait, agen, pangkalan resmi, serta Pertamina melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pola distribusi elpiji di Kabupaten Soppeng. Menurut Iwan Hammer, keterbukaan informasi mengenai stok, kuota, dan jadwal distribusi akan membantu masyarakat memahami kondisi sebenarnya sekaligus mengurangi munculnya spekulasi di tengah kelangkaan.
Ia juga berharap pengawasan terhadap penyaluran elpiji bersubsidi diperkuat sehingga program subsidi benar-benar dinikmati oleh masyarakat yang berhak sesuai ketentuan yang berlaku.
Hingga berita ini disusun, belum terdapat penjelasan resmi dari Pemerintah Kabupaten Soppeng, instansi teknis terkait, maupun pihak Pertamina mengenai penyebab kelangkaan dan tingginya harga elpiji 3 kilogram sebagaimana dikeluhkan masyarakat. Karena itu, pemberitaan ini tetap membuka ruang bagi pemerintah daerah, Pertamina, agen, dan pangkalan resmi untuk memberikan klarifikasi mengenai kondisi pasokan, distribusi, serta langkah-langkah yang telah dan akan dilakukan guna mengatasi persoalan tersebut.
Bagi masyarakat, yang paling mendesak bukan sekadar mengetahui penyebab kelangkaan, melainkan memperoleh kepastian bahwa kebutuhan energi rumah tangga dan usaha kecil dapat kembali tersedia dengan harga yang sesuai ketentuan. Di tengah tekanan ekonomi yang masih dirasakan sebagian masyarakat, stabilitas distribusi elpiji bersubsidi menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga daya beli, keberlangsungan UMKM, dan aktivitas ekonomi daerah.tim
