JAKARTA|BreakingNewspost.id — Di tengah tantangan perlambatan ekonomi global, meningkatnya tekanan terhadap usaha mikro, serta melemahnya daya beli masyarakat di sejumlah daerah, penguatan ekonomi kerakyatan kembali menjadi perhatian. Pasar rakyat, pedagang kaki lima (PKL), dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dinilai tidak hanya berperan sebagai penyangga ekonomi nasional, tetapi juga menjadi fondasi penting dalam menyongsong puncak bonus demografi Indonesia pada 2030 dan mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.
Semangat tersebut menjadi tema sentral Musyawarah Nasional (Munas) VI APKLI Perjuangan yang akan diselenggarakan di Asrama Haji Jakarta pada 25–27 Agustus 2026. Mengusung tema “Gerakan Pasar Rakyat, PKL dan UMKM Sukseskan Indonesia Jemput Puncak Bonus Demografi 2030″, forum nasional itu diharapkan menjadi momentum konsolidasi pelaku ekonomi kerakyatan dari seluruh Indonesia sekaligus merumuskan rekomendasi strategis bagi pemerintah dalam memperkuat sektor usaha rakyat.
Ketua Umum APKLI Perjuangan, dr. Ali Mahsun ATMO, menegaskan bahwa target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8 persen tidak akan mudah diwujudkan apabila pembangunan hanya bertumpu pada investasi skala besar. Menurutnya, pertumbuhan ekonomi harus bertumpu pada sektor yang menyentuh kehidupan masyarakat secara langsung, yakni pasar rakyat, PKL, koperasi, dan UMKM.
Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas harus dirasakan masyarakat hingga ke lapisan paling bawah. Pasar rakyat, PKL, dan UMKM bukan pelengkap pembangunan, melainkan fondasi ekonomi nasional yang telah terbukti bertahan dalam berbagai krisis,” ujarnya.
Menurut Ali Mahsun, bonus demografi yang akan mencapai puncaknya sekitar tahun 2030 merupakan peluang besar sekaligus tantangan. Apabila jutaan penduduk usia produktif tidak memperoleh pekerjaan, kesempatan berusaha, dan dukungan terhadap kewirausahaan, bonus demografi justru berpotensi berubah menjadi beban sosial dan ekonomi.
Karena itu, APKLI Perjuangan menilai penguatan sektor UMKM harus menjadi agenda prioritas nasional. Tidak hanya melalui kemudahan akses pembiayaan, tetapi juga melalui penyederhanaan regulasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, digitalisasi usaha, perlindungan terhadap pasar rakyat, serta perluasan akses pemasaran produk lokal.
Secara nasional, UMKM selama ini dikenal sebagai penyumbang terbesar terhadap aktivitas ekonomi domestik sekaligus penyerap tenaga kerja dalam jumlah besar. Namun, berbagai tantangan masih dihadapi pelaku usaha kecil, mulai dari keterbatasan modal, tingginya biaya produksi, persaingan dengan produk skala besar, hingga menurunnya daya beli masyarakat.
Di berbagai daerah, fenomena lesunya aktivitas pasar tradisional juga menjadi perhatian. Berkurangnya transaksi di pasar rakyat dipandang sebagai salah satu indikator yang perlu dicermati karena dapat mencerminkan melemahnya perputaran ekonomi masyarakat. Meski demikian, kondisi tersebut perlu dianalisis bersama indikator ekonomi lainnya agar penyebabnya dapat dipetakan secara objektif.
APKLI Perjuangan berpandangan bahwa keberhasilan mengejar pertumbuhan ekonomi tidak cukup diukur dari peningkatan angka investasi atau indikator makro semata. Keberhasilan pembangunan juga harus tercermin dari meningkatnya aktivitas pasar rakyat, tumbuhnya UMKM, bertambahnya lapangan kerja, serta membaiknya kesejahteraan masyarakat.
Melalui Munas VI, APKLI Perjuangan berkomitmen mendorong lahirnya berbagai rekomendasi strategis yang diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah dalam memperkuat ekonomi kerakyatan. Rekomendasi tersebut antara lain menyangkut perlindungan hukum bagi PKL, revitalisasi pasar rakyat, kemudahan pembiayaan UMKM, penguatan koperasi, digitalisasi usaha kecil, hingga peningkatan kualitas sumber daya manusia.
Meski demikian, berbagai kalangan menilai keberhasilan memanfaatkan bonus demografi tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah. Dunia usaha, lembaga keuangan, perguruan tinggi, organisasi masyarakat, dan komunitas pelaku UMKM juga memiliki peran penting dalam menciptakan ekosistem ekonomi yang inklusif, produktif, dan berkelanjutan.
Bagi APKLI Perjuangan, bonus demografi bukan sekadar momentum statistik kependudukan, melainkan kesempatan untuk membangun ekonomi nasional yang lebih adil dan berdaya saing. Peluang tersebut hanya akan terwujud apabila pasar rakyat tetap hidup, PKL memperoleh ruang usaha yang layak, UMKM berkembang, dan kebijakan ekonomi benar-benar berpihak pada kepentingan masyarakat luas.
Munas VI APKLI Perjuangan diharapkan menjadi lebih dari sekadar agenda organisasi. Forum tersebut diproyeksikan menjadi ruang konsolidasi gagasan dan penguatan komitmen bersama agar ekonomi kerakyatan tetap menjadi pilar utama dalam mengawal pertumbuhan ekonomi nasional menuju Indonesia yang lebih maju, inklusif, dan sejahtera.@Tim
