KONAWE|BreakingNewsPost.id — Program pupuk bersubsidi merupakan salah satu instrumen utama pemerintah dalam menjaga ketahanan pangan nasional. Setiap tahun negara mengalokasikan anggaran yang tidak sedikit agar petani memperoleh pupuk dengan harga terjangkau, sehingga produktivitas pertanian tetap terjaga. Namun, di Kecamatan Onembute, Kabupaten Konawe, tujuan besar tersebut dinilai belum sepenuhnya tercermin di lapangan.
Hasil penelusuran yang dilakukan pada 21 Juli 2026 menemukan adanya keluhan berulang dari sejumlah petani mengenai sulitnya memperoleh pupuk bersubsidi. Keluhan tersebut muncul di tengah musim tanam, saat kebutuhan pupuk menjadi sangat mendesak.
Seorang petani yang meminta identitasnya dirahasiakan mengaku telah beberapa kali mendatangi kios pengecer resmi untuk menebus pupuk sesuai haknya. Namun, setiap kali datang, ia mengaku menerima jawaban yang hampir sama.
Kami datang untuk menebus pupuk, tetapi jawabannya selalu stok habis atau belum masuk. Padahal tanaman sudah membutuhkan pupuk. Kalau terus terlambat, hasil panen pasti ikut terganggu,” ujarnya.»
Keterangan tersebut merupakan pernyataan narasumber dan belum dapat dipastikan mewakili kondisi seluruh kios penyalur di Kecamatan Onembute. Namun, hasil penelusuran di lapangan menunjukkan keluhan serupa juga disampaikan oleh sejumlah petani lainnya.
Persoalan itu kemudian memunculkan pertanyaan yang semakin sering terdengar di kalangan petani: ke mana sebenarnya pupuk bersubsidi yang dialokasikan untuk Kecamatan Onembute berlabuh?
Pertanyaan tersebut bukanlah tuduhan bahwa telah terjadi penyimpangan. Sebaliknya, pertanyaan itu lahir karena adanya kesenjangan antara informasi yang diterima petani dengan kondisi yang mereka alami di lapangan. Di satu sisi, pemerintah menyatakan distribusi pupuk bersubsidi terus berjalan sesuai mekanisme. Di sisi lain, sebagian petani mengaku belum memperoleh pupuk ketika kebutuhan sedang tinggi.
Dalam konteks jurnalistik, situasi seperti ini menuntut transparansi, bukan spekulasi.
Apabila alokasi pupuk memang telah disalurkan sesuai ketentuan, maka perlu dijelaskan secara terbuka berapa jumlah pupuk yang dialokasikan untuk Kecamatan Onembute, kapan pupuk dikirim, siapa distributor yang menyalurkan, kios mana yang menerima, serta berapa volume yang telah ditebus oleh petani berdasarkan data resmi.
Sebaliknya, apabila memang terdapat kendala distribusi, masyarakat juga berhak mengetahui penyebabnya. Kendala tersebut bisa berupa keterlambatan pengiriman, persoalan administrasi, keterbatasan kuota, perubahan data penerima, maupun faktor teknis lainnya. Semua kemungkinan itu masih memerlukan konfirmasi dari instansi yang berwenang.
Ketertutupan informasi justru berpotensi melahirkan berbagai spekulasi yang dapat merugikan semua pihak. Karena itu, keterbukaan data menjadi bagian penting dari akuntabilitas program pupuk bersubsidi.
Pupuk bersubsidi pada dasarnya dapat ditelusuri melalui dokumen distribusi. Setiap mata rantai penyaluran semestinya memiliki catatan mengenai jumlah pupuk yang diterima dan disalurkan. Dengan demikian, apabila terjadi perbedaan antara data administrasi dan kondisi di lapangan, hal tersebut seharusnya dapat diketahui melalui audit dan pemeriksaan yang objektif.
Bagi petani, persoalan ini bukan sekadar soal memperoleh pupuk dengan harga murah. Yang lebih penting adalah kepastian bahwa pupuk tersedia pada saat dibutuhkan. Keterlambatan beberapa hari saja dapat memengaruhi pertumbuhan tanaman, menurunkan hasil panen, dan berdampak pada pendapatan keluarga petani.
Situasi ini menjadi perhatian karena pemerintah terus menempatkan sektor pertanian sebagai salah satu pilar ketahanan pangan nasional. Oleh sebab itu, distribusi pupuk bersubsidi tidak cukup hanya dinilai dari terserapnya anggaran atau besarnya alokasi, melainkan juga dari sejauh mana pupuk benar-benar diterima oleh petani yang berhak, tepat waktu, tepat jumlah, dan tepat sasaran.
Para petani berharap Dinas Pertanian Kabupaten Konawe segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap distribusi pupuk bersubsidi di Kecamatan Onembute. Mereka juga meminta PT Pupuk Indonesia, distributor, dan kios pengecer resmi menyampaikan data penyaluran secara terbuka agar tidak menimbulkan keresahan di tengah masyarakat.
Selain itu, aparat pengawas yang memiliki kewenangan diharapkan melakukan pemeriksaan apabila ditemukan ketidaksesuaian antara data distribusi dengan kondisi riil di lapangan. Pemeriksaan tersebut penting bukan untuk mencari kesalahan semata, melainkan memastikan bahwa program subsidi yang dibiayai negara benar-benar memberikan manfaat kepada petani.@Tim
