Makassar | BreakingNewsPost.id – 25 Juli 2026 | Ketua Dewan Pengawas Program Makan Bergizi Gratis (MBG) APKLI-P Wilayah Sulawesi, Iwan Hammer, mengingatkan seluruh pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Sulawesi Selatan agar memastikan penyajian menu Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di sekolah dilaksanakan sesuai pedoman dan standar yang ditetapkan oleh Badan Gizi Nasional (BGN).
Pernyataan tersebut disampaikan sebagai bentuk dukungan terhadap pelaksanaan Program MBG agar berjalan sesuai tujuan pemerintah, yakni menyediakan makanan bergizi, aman dikonsumsi, dan memenuhi kebutuhan gizi peserta didik melalui tata kelola yang baik.
Menurut Iwan Hammer, keberhasilan Program MBG tidak hanya diukur dari tersalurkannya makanan kepada siswa, tetapi juga dari kesesuaian menu dengan standar gizi, kualitas bahan pangan, kebersihan, keamanan pangan, porsi makanan, hingga tata cara penyajian sebagaimana diatur dalam pedoman resmi BGN.
Program MBG merupakan program strategis nasional yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Karena itu, seluruh dapur SPPG di Sulawesi Selatan hendaknya memastikan bahwa menu yang disajikan benar-benar mengacu pada standar dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Badan Gizi Nasional,” ujar Iwan Hammer.
Ia menilai bahwa penerapan standar yang seragam penting agar setiap peserta didik memperoleh kualitas pelayanan yang sama tanpa dipengaruhi oleh perbedaan pengelolaan di masing-masing dapur SPPG.
Menurutnya, kepatuhan terhadap pedoman juga menjadi bagian dari upaya menjaga kepercayaan masyarakat terhadap Program MBG yang saat ini dilaksanakan di berbagai daerah.
Pengawasan Dinilai Menjadi Bagian dari Perbaikan Program
Dalam pandangan Iwan Hammer, pengawasan terhadap pelaksanaan MBG harus dipahami sebagai instrumen untuk menjaga kualitas pelayanan, bukan semata-mata mencari kesalahan.
Ia mengimbau seluruh pengelola SPPG untuk melakukan evaluasi secara berkala terhadap proses pengadaan bahan baku, pengolahan makanan, pengemasan, distribusi, hingga penyajian kepada peserta didik.
Apabila terdapat kendala di lapangan, hendaknya segera dikoordinasikan dengan pihak yang berwenang agar dapat diselesaikan sesuai mekanisme yang berlaku. Yang paling utama adalah hak peserta didik untuk memperoleh makanan bergizi tetap terpenuhi,” katanya.
Iwan juga mengajak pemerintah daerah, sekolah, pengelola SPPG, serta masyarakat untuk bersama-sama mendukung pelaksanaan Program MBG melalui pengawasan yang konstruktif dan komunikasi yang terbuka.
Dorong Pelaksanaan Sesuai Pedoman Resmi
Menurut Iwan Hammer, pedoman yang diterbitkan BGN menjadi acuan utama dalam penyelenggaraan Program MBG sehingga setiap penyelenggara diharapkan mematuhinya secara konsisten.
Ia menegaskan bahwa imbauan tersebut bersifat umum dan merupakan ajakan agar seluruh pihak yang terlibat terus menjaga mutu pelayanan kepada peserta didik.
Hingga pernyataan ini disampaikan, Iwan Hammer tidak menyebutkan adanya dapur SPPG atau sekolah tertentu di Sulawesi Selatan yang terbukti melanggar ketentuan BGN. Pernyataannya merupakan pandangan dan imbauan agar seluruh penyelenggara Program MBG menjalankan tugas sesuai standar yang berlaku.Tim
