SOPPENG | BreakingNewspost.id — Program Makan Bergizi Gratis (MBG) digulirkan pemerintah sebagai langkah strategis memperkuat fondasi kualitas sumber daya manusia, melalui pemenuhan kebutuhan gizi anak usia sekolah. Dengan anggaran yang bersumber sepenuhnya dari kas negara, program ini tak hanya memikul beban harapan untuk kesehatan generasi mendatang, melainkan juga tanggung jawab besar untuk dikelola secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.
Namun di lapangan, pertanyaan mulai bermunculan terkait akses informasi masyarakat terhadap pelaksanaannya. Salah satu yang paling mendasar dan menjadi sorotan di Kabupaten Soppeng adalah minimnya keterbukaan mengenai daftar menu harian yang disajikan oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Padahal, informasi ini menjadi hak warga negara untuk mengetahui apa yang disiapkan menggunakan uang mereka sendiri.
Merespons hal ini, Ketua Dewan Pengawas APKLI Perjuangan (APKLI-P) Wilayah Sulawesi, Iwan Hammer, menyampaikan desakan tegas: seluruh pengelola SPPG di Soppeng wajib membuka informasi menu secara terang-terangan. Bukan sekadar untuk memenuhi rasa ingin tahu, melainkan sebagai syarat mutlak akuntabilitas.
Keterbukaan bukan permintaan tambahan, melainkan hak dasar rakyat. Setiap rupiah yang dibelanjakan berasal dari kontribusi masyarakat. Maka masyarakat berhak tahu dengan pasti: nasi apa, lauk apa, sayur apa yang disajikan untuk anak-anak mereka. Jika ini saja ditutup-tutupi, bagaimana kita bisa percaya pada pengelolaan anggaran yang jauh lebih besar?” ujar Iwan dalam keterangannya, Senin (26/7/2026).
Mencegah Dugaan Lewat Keterbukaan
Iwan menegaskan, ketiadaan informasi resmi justru memelihara ruang bagi spekulasi, kabar simpang siur, hingga dugaan yang merugikan citra program. Seringkali ketidakpercayaan muncul bukan karena fakta yang buruk, melainkan karena data yang disembunyikan.
Kami mengusulkan langkah sederhana namun penting: tempelkan menu harian di papan pengumuman depan sekolah, unggah di akun resmi, atau beritahukan lewat grup komunikasi orang tua. Jika semuanya terang benderang, masyarakat bisa ikut mengawasi secara wajar, dan tuduhan yang tidak berdasar pun tak akan mudah tumbuh. Transparansi adalah benteng terbaik bagi program ini,” jelasnya.
Lebih dari Sekadar Terima Makanan
Selain menu, Iwan mengingatkan keberhasilan MBG tidak diukur dari seberapa banyak piring yang terisi, melainkan dari kesesuaiannya dengan standar gizi, kebersihan pengolahan, keamanan bahan pangan, serta keragaman menu. Program yang digadang-gadang sebagai lompatan kualitas kesehatan bangsa akan kehilangan maknanya jika mutu pelayanannya tidak terjaga dengan ketat.
Jangan sampai program yang mulia ini justru mengecewakan karena tata kelola yang buruk atau kualitas yang di bawah standar. Pelaksanaan harus profesional, jujur, dan benar-benar mengutamakan kepentingan anak-anak, bukan kepentingan lain di baliknya. Red
