SOPPENG | BreakingNewspost.id — Gangguan listrik dan persoalan ketersediaan air bersih di sejumlah wilayah Kabupaten Soppeng, Sulawesi Selatan Selasa (1/9/2026) mulai mendapat sorotan masyarakat. Aktivis masyarakat meminta pemerintah daerah tidak menunggu keluhan meluas untuk memastikan dua kebutuhan dasar warga tersebut tetap terpenuhi.
Pemadaman listrik dinilai berpotensi mengganggu aktivitas rumah tangga, perdagangan, usaha mikro, hingga pelayanan publik. Bagi pelaku usaha kecil, pasokan listrik yang tidak stabil dapat mengurangi waktu operasional dan menghambat penggunaan peralatan usaha.
Aktivis masyarakat menilai pemerintah perlu melihat persoalan energi bukan semata sebagai gangguan teknis, tetapi sebagai persoalan pelayanan publik yang berdampak langsung terhadap aktivitas ekonomi warga.
Di sisi lain, persoalan air bersih juga membutuhkan perhatian. Keterbatasan pasokan maupun gangguan distribusi dapat menyulitkan warga memenuhi kebutuhan sehari-hari, terutama masyarakat yang bergantung pada jaringan pelayanan air.
Dua persoalan tersebut memiliki karakter berbeda. Namun, keduanya menyangkut kebutuhan dasar yang menuntut kepastian pelayanan dari pemerintah dan instansi terkait.
Pemerintah Kabupaten Soppeng diminta segera memetakan wilayah yang terdampak, memastikan penyebab gangguan, serta menyiapkan langkah penanganan yang jelas dan terukur.
Untuk sektor kelistrikan, pemerintah perlu berkoordinasi dengan pihak penyedia energi agar masyarakat memperoleh informasi mengenai wilayah terdampak, jadwal gangguan, dan proses pemulihan. Sementara pada sektor air bersih, pemerintah perlu memastikan ketersediaan sumber air baku, mempercepat penanganan jaringan bermasalah, serta menyiapkan distribusi alternatif jika pasokan terhenti.
Transparansi juga menjadi bagian penting dalam penanganan. Pemerintah perlu menjelaskan kepada publik apakah gangguan tersebut bersifat sementara, berkaitan dengan faktor teknis atau kondisi alam, atau membutuhkan pembenahan infrastruktur dalam jangka panjang.
Sebab, ketika listrik dan air sama-sama terganggu, dampaknya tidak berhenti pada kenyamanan warga. Aktivitas ekonomi, pelayanan publik, dan kebutuhan rumah tangga ikut terpengaruh.
Karena itu, pemerintah diminta bergerak sebelum persoalan berkembang menjadi krisis pelayanan. Jangan menunggu warga menjerit lebih keras untuk memastikan kebutuhan dasar mereka terpenuhi.
Publik kini menunggu langkah konkret pemerintah: memastikan pasokan listrik mendapat penanganan yang jelas, air bersih tersedia, dan setiap gangguan disampaikan secara terbuka kepada masyarakat.
