SOPPENG | BreakingNewspost.id — Persoalan kebutuhan dasar warga Kabupaten Soppeng, Sulawesi Selatan, datang hampir bersamaan. Keluhan sulit memperoleh LPG 3 kilogram, antrean BBM, gangguan listrik, hingga persoalan air bersih memicu sorotan terhadap pemerintah daerah yang diminta bergerak cepat sebelum tekanan tersebut berkembang menjadi krisis pelayanan.
Aktivis hukum Rudiandi, C.BJ., C.EJ., C.In., turut menyoroti kondisi tersebut, Selasa (1/9/2026). meminta Pemerintah Kabupaten Soppeng tidak menunggu keluhan warga semakin meluas sebelum mengambil langkah konkret.
“Pemerintah harus hadir. Jangan menunggu masyarakat semakin terbebani. LPG, BBM, listrik, dan air bersih menyangkut kebutuhan dasar yang bersentuhan langsung dengan kehidupan dan aktivitas ekonomi masyarakat,” kata Rudiandi.
Persoalan LPG 3 kilogram menjadi salah satu sorotan. Keluhan mengenai sulitnya memperoleh gas bersubsidi dan informasi harga di atas harga eceran tertinggi (HET) perlu ditelusuri dan diverifikasi melalui pengawasan distribusi dari agen hingga pangkalan.
Di sektor BBM, antrean di sejumlah SPBU juga menjadi perhatian masyarakat. Pemerintah dan instansi terkait diminta memastikan distribusi berjalan sesuai ketentuan sehingga kebutuhan warga tetap terpenuhi.
Gangguan listrik menambah tekanan terhadap aktivitas masyarakat. Pasokan listrik yang tidak stabil berpotensi menghambat kegiatan rumah tangga, UMKM, pedagang, hingga pelayanan publik.
Sementara itu, persoalan air bersih menyentuh kebutuhan paling mendasar. Gangguan distribusi dan keterbatasan pasokan dapat memaksa sebagian warga mencari sumber alternatif untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Menurut Rudiandi, LPG, BBM, listrik, dan air berada di sektor yang berbeda. Namun, dampaknya bertemu pada satu titik, yakni kebutuhan dasar masyarakat dan keberlangsungan aktivitas ekonomi.
Ia meminta Pemkab Soppeng memperkuat koordinasi dan pengawasan distribusi LPG serta BBM, mendorong keterbukaan informasi mengenai gangguan listrik, dan mempercepat penanganan persoalan air bersih.
“Jangan sampai masyarakat harus berjuang sendiri mendapatkan kebutuhan dasarnya. Pemerintah harus memetakan persoalan, menjelaskan penyebabnya, kemudian memastikan ada solusi yang bisa dirasakan masyarakat,” ujarnya.
Pemerintah juga didorong membuka informasi mengenai penyebab gangguan, wilayah terdampak, serta langkah penanganannya. Keterbukaan diperlukan agar masyarakat mengetahui apakah persoalan tersebut bersifat sementara atau membutuhkan pembenahan distribusi dan infrastruktur dalam jangka panjang.
Untuk sektor air bersih, pemerintah sebelumnya telah membahas langkah pemenuhan kebutuhan air baku Soppeng. Namun, Rudiandi menilai setiap perencanaan harus diikuti kepastian pelaksanaan agar solusi tidak berhenti pada tahap perencanaan.
Persoalannya kini bukan sekadar apakah pemerintah mengetahui keluhan masyarakat. Pertanyaan yang lebih mendesak adalah seberapa cepat pemerintah bertindak ketika sejumlah kebutuhan dasar menghadapi tekanan dalam waktu hampir bersamaan.
LPG menopang kebutuhan rumah tangga. BBM menggerakkan mobilitas dan kegiatan ekonomi. Listrik menopang aktivitas masyarakat. Sementara air bersih merupakan kebutuhan yang tidak dapat ditunda.
Karena itu, publik menunggu langkah konkret Pemkab Soppeng: memastikan pasokan, mengawasi distribusi, membuka informasi, dan menyelesaikan persoalan secara terukur.
Ke mana Pemkab Soppeng? Publik tidak hanya menunggu jawaban, tetapi juga tindakan.
Hingga berita ini diterbitkan, tanggapan Pemerintah Kabupaten Soppeng dan instansi terkait mengenai kondisi pasokan serta langkah penanganan atas berbagai persoalan tersebut masih dalam proses konfirmasi.Red
