POLEWALI MANDAR | BreakingNewspost.Id — Kelangkaan Pertalite di sejumlah SPBU di Kabupaten Polewali Mandar (Polman) memunculkan pertanyaan terhadap tata kelola distribusi BBM bersubsidi. Di tengah antrean kendaraan yang disebut mengular hingga sekitar satu kilometer, Pertalite justru masih ditemukan dijual pengecer dengan harga lebih tinggi daripada harga di SPBU.
Aktivis hukum Rudiandi, C.FLE., C.BJ., C.EJ., C.In. mempertanyakan asal pasokan Pertalite yang dijual pengecer ketika masyarakat harus mengantre panjang di SPBU.
“Dari mana pengecer memperoleh Pertalite ketika masyarakat kesulitan mendapatkannya di SPBU?” ujar Rudiandi.
Kondisi tersebut belum dapat menjadi bukti adanya penyelewengan. Namun, perbedaan antara kelangkaan di SPBU dan ketersediaan BBM di tingkat pengecer perlu ditelusuri untuk memastikan distribusi Pertalite berjalan sesuai peruntukannya.
Sorotan terhadap distribusi BBM menguat setelah antrean panjang kendaraan terjadi di SPBU 74.913.49 Wonomulyo. Kendaraan roda dua dan roda empat dilaporkan memenuhi jalur menuju SPBU saat masyarakat berupaya mendapatkan Pertalite.
Pada saat yang sama, Pertalite masih ditemukan pada sejumlah penjual eceran. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai sumber BBM tersebut dan mekanisme perolehannya.
Pemeriksaan perlu memastikan apakah Pertalite yang dijual pengecer berasal dari sumber yang sah atau diperoleh melalui pembelian berulang di SPBU untuk kemudian dijual kembali. Hal itu membutuhkan data transaksi dan penelusuran rantai pasok, bukan sekadar dugaan berdasarkan keberadaan BBM eceran.
Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar sebelumnya menerapkan pembatasan pembelian Pertalite. Berdasarkan kebijakan tertanggal 9 September 2026, pembelian Pertalite dibatasi maksimal Rp35.000 untuk sepeda motor dan Rp200.000 untuk mobil setiap pengisian.
Kebijakan tersebut diharapkan memperluas akses masyarakat terhadap BBM bersubsidi. Namun, efektivitas pembatasan sangat bergantung pada pengawasan di lapangan, terutama terhadap pembelian berulang, dugaan pelangsiran, dan kemungkinan penjualan kembali.
Karena itu, pengawasan distribusi tidak cukup hanya melihat panjang antrean di SPBU. Pemerintah dan Pertamina perlu mencocokkan data pasokan dengan volume penjualan, waktu stok habis, pola transaksi, serta jumlah kendaraan yang melakukan pengisian.
Data tersebut penting untuk menjawab apakah kelangkaan terjadi karena pasokan yang terbatas, peningkatan konsumsi, gangguan distribusi, atau faktor lain dalam rantai penyaluran.
Pertamina Patra Niaga juga perlu menjelaskan kecukupan pasokan Pertalite untuk wilayah Polman serta memastikan BBM bersubsidi yang disalurkan benar-benar diterima konsumen yang berhak.Red
