KUPANG-BreakingNewspost.id — 12/3/2026, Kota Kupang – Anggota Fraksi Partai Golkar DPRD Kota Kupang, Randi Daud, melontarkan kritik keras terhadap Pemerintah Kota Kupang menyusul melonjaknya harga gas LPG yang kian tak terkendali menjelang hari raya. Ia menilai kondisi ini mencerminkan lemahnya pengawasan serta minimnya kehadiran negara dalam melindungi daya beli masyarakat kecil.
Harga gas LPG di tingkat pengecer telah menembus angka hingga Rp400 ribu per tabung, jauh di atas harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah. Randi mempertanyakan peran Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Kupang yang dinilai belum menunjukkan langkah konkret dalam menertibkan harga dan rantai distribusi LPG di lapangan.
“Pemerintah Kota Kupang harus segera mengambil langkah darurat untuk mengatasi masalah ini. Masyarakat kecil sudah cukup menderita dengan kenaikan harga barang-barang pokok, dan sekarang harga gas LPG juga melonjak,” kata Randi.
Randi juga menyoroti lemahnya koordinasi antara Pemerintah Kota Kupang dengan Pertamina selaku penyedia utama LPG. Ia menilai pemerintah seharusnya mendata seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) secara resmi agar mereka dapat mengambil LPG langsung dari Pertamina tanpa harus masuk ke jalur eceran.
“Kalau gas dipakai secara masif oleh SPPG tapi ambilnya di pengecer, tentu ini mengganggu pasar. Yang paling dirugikan adalah masyarakat kecil,” kata Randi dengan nada tegas. Ia menuntut adanya inspeksi mendadak, penindakan terhadap pengecer nakal, serta transparansi distribusi LPG di seluruh wilayah Kota Kupang.
Pemerintah Kota Kupang diminta segera mengambil langkah darurat sebelum situasi semakin membebani masyarakat. Randi menegaskan akan terus mengawal persoalan ini di lembaga legislatif dan mendesak evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan distribusi LPG.
Disperindag Kota Kupang diharapkan tidak hanya berfungsi sebagai penonton ketika harga melonjak drastis. Randi menambahkan bahwa pemerintah tidak boleh berlindung di balik alasan pasar atau mekanisme distribusi semata.
Randi juga mengingatkan bahwa momentum hari raya selalu menjadi periode rawan permainan harga, sehingga pengawasan seharusnya diperketat, bukan justru melemah. Ia meminta Pemerintah Kota Kupang segera mengambil langkah darurat sebelum situasi semakin membebani masyarakat.
Dengan demikian, Randi menegaskan bahwa keberpihakan pemerintah harus jelas- apakah kepada rakyat kecil atau pada pembiaran sistem yang merugikan publik. Masyarakat Kota Kupang menantikan tindakan nyata dari pemerintah untuk mengatasi masalah ini.
Pemerintah Kota Kupang belum memberikan pernyataan resmi terkait masalah ini. Namun, Randi berharap bahwa pemerintah akan segera mengambil langkah-langkah untuk mengatasi masalah harga gas LPG yang melonjak ini.
Reporter
Yohanes Tafaib
