SOPPENG| BreakingNewspost.id — Keran air yang kembali kering di sejumlah wilayah Kabupaten Soppeng, Sulawesi Selatan, memicu sorotan aktivis masyarakat. Gangguan distribusi PDAM yang berulang dinilai tidak boleh dipandang sebagai persoalan teknis biasa karena menyangkut kebutuhan dasar warga.
Sorotan itu mencuat Selasa (25/8/2026), setelah keluhan warga mengenai pasokan air PDAM kembali muncul. Di Kayangan bagian selatan, Kelurahan Botto, Kecamatan Lalabata, warga melaporkan air tidak mengalir selama sekitar satu pekan. Air sempat mengalir pada Kamis dini hari sekitar pukul 03.15 WITA, tetapi hanya bertahan sekitar 10 menit sebelum kembali terhenti.
Kondisi tersebut membuat sebagian warga harus mencari sumber air alternatif untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Keluhan serupa juga muncul pada Juli 2026 ketika warga Kayangan Selatan dilaporkan mengambil air dari Sumur Buccello setelah distribusi PDAM kembali macet.
Persoalan itu menjadi semakin serius karena gangguan layanan bukan pertama kali terjadi. Pada Mei 2026, kerusakan pompa di Asanae dilaporkan menyebabkan distribusi air tidak berjalan normal selama hampir tiga bulan. Sebagian warga bahkan harus membeli atau mencari air dari sumber lain untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga.
Rangkaian kejadian tersebut memunculkan pertanyaan mendasar: mengapa gangguan air bersih terus berulang di wilayah yang sama?
Aktivis masyarakat menilai pemerintah daerah bersama PDAM perlu memberikan penjelasan terbuka mengenai penyebab gangguan, kondisi sumber air baku, kapasitas produksi, jaringan perpipaan, pompa, hingga sistem distribusi kepada pelanggan.
Sorotan tersebut tidak serta-merta berarti seluruh wilayah Kabupaten Soppeng mengalami krisis air bersih. Namun, gangguan berulang di sejumlah kawasan menunjukkan adanya persoalan pelayanan yang perlu ditangani secara serius dan tidak cukup hanya dengan perbaikan sementara.
Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Soppeng 2026 juga mencatat bahwa meskipun cakupan penduduk yang memiliki akses air minum telah tinggi, pemerintah masih menghadapi keluhan masyarakat mengenai distribusi air yang belum lancar dan kualitas air. Dokumen tersebut turut menyebut kinerja PDAM yang belum optimal serta potensi air baku yang belum terinventarisasi dengan baik.
Data tersebut memperlihatkan bahwa persoalan air bersih bukan sekadar muncul karena keluhan warga dalam beberapa hari terakhir. Ada persoalan pelayanan dan pengelolaan sumber daya air yang membutuhkan pembenahan secara sistematis.
Di lapangan, persoalannya sederhana tetapi dampaknya besar. Ketika air tidak mengalir, warga tetap harus mandi, mencuci, memasak, membersihkan rumah, dan memenuhi kebutuhan keluarga. Tidak semua warga memiliki sumur atau sumber air alternatif.
Karena itu, gangguan distribusi selama berhari-hari bahkan berbulan-bulan dapat menambah beban masyarakat, terutama ketika warga harus membeli air atau mengambilnya dari lokasi yang jauh.
Pemerintah Kabupaten Soppeng bersama PDAM dan instansi teknis terkait perlu memastikan setiap gangguan memiliki penanganan yang jelas. Warga berhak mengetahui apa penyebab air berhenti mengalir, kapan perbaikan dilakukan, wilayah mana yang terdampak, dan kapan distribusi kembali normal.
Jika masalahnya terletak pada pompa, perbaikan harus dilakukan dengan target waktu yang terukur. Jika sumber air baku tidak mencukupi, pemerintah perlu menyiapkan sumber alternatif. Jika persoalannya berada pada jaringan distribusi, evaluasi teknis harus dilakukan hingga ke titik pelayanan pelanggan.
Langkah jangka panjang juga tidak kalah penting. Pemerintah perlu memperkuat sumber air baku, meningkatkan kapasitas produksi, memperbaiki jaringan perpipaan, memastikan pompa dan instalasi terpelihara, serta menyusun sistem distribusi yang mampu menghadapi perubahan kebutuhan masyarakat.
Bagi warga, berbagai rencana pembangunan dan pembahasan mengenai air baku pada akhirnya akan diukur dari satu hal: apakah air benar-benar mengalir ketika keran dibuka.
Karena itu, pemerintah daerah tidak cukup hanya merespons setelah keluhan masyarakat muncul. Persoalan yang berulang membutuhkan evaluasi menyeluruh agar gangguan serupa tidak terus menjadi siklus yang harus ditanggung warga.
Di sisi lain, PDAM juga perlu diberikan ruang untuk menjelaskan kondisi sebenarnya. Apakah gangguan disebabkan kerusakan teknis, keterbatasan air baku, gangguan jaringan, persoalan tekanan air, atau faktor lain. Penjelasan tersebut penting agar kritik publik tidak berkembang menjadi kesimpulan sepihak.
Hingga kini, persoalan air bersih di sejumlah wilayah Soppeng menjadi pekerjaan rumah yang tidak bisa diabaikan. Pemerintah daerah dituntut menghadirkan solusi yang terukur, sementara masyarakat membutuhkan kepastian bahwa kebutuhan dasar mereka tidak kembali terganggu.
Air bersih bukan kemewahan. Ketika keran warga berulang kali kering, yang dipertaruhkan bukan hanya kualitas pelayanan PDAM, tetapi juga kepercayaan masyarakat terhadap kemampuan pemerintah memenuhi kebutuhan dasar warganya.red
