SOPPENG | BreakingNewsPost.id — Aktivis hukum Rudiandi, C.BJ., C.EJ., C.In., meminta aparat penegak hukum (APH) menyelidiki dugaan penyalahgunaan BBM bersubsidi melalui rekomendasi pertanian di Kabupaten Soppeng, Sulawesi Selatan, Rabu (26/8/2026). Ia meminta penelusuran dilakukan menyeluruh untuk memastikan rekomendasi benar-benar digunakan sesuai kebutuhan usaha tani dan tidak menjadi celah penyimpangan distribusi subsidi.
Sorotan itu muncul setelah Rudiandi mengatakan pihak Pertamina yang dikonfirmasi secara daring belum menunjukkan dokumen rekomendasi pertanian ketika diminta memperlihatkan dasar penyaluran BBM bersubsidi. Ia juga menyebut permintaan informasi kepada pihak terkait belum memperoleh penjelasan yang memadai.
Menurut Rudiandi, kondisi tersebut perlu diklarifikasi karena dokumen rekomendasi berkaitan dengan dasar penerima memperoleh BBM bersubsidi serta volume yang dapat disalurkan.
“APH perlu turun langsung melakukan verifikasi. Kalau rekomendasi benar-benar digunakan untuk kebutuhan pertanian, tentu harus dapat dibuktikan melalui data dan kondisi di lapangan,” ujar Rudiandi.
Ia meminta APH tidak hanya memeriksa pengguna BBM di lapangan, tetapi juga menelusuri penerbitan rekomendasi, identitas penerima, dasar pengajuan, volume BBM yang direkomendasikan, transaksi pembelian, serta kesesuaian penggunaan dengan kegiatan pertanian.
Dugaan Penyimpangan Harus Dibuktikan
Rudiandi menegaskan bahwa dugaan praktik mafia BBM tidak dapat disimpulkan hanya berdasarkan adanya rekomendasi pertanian. Indikasi tersebut harus diuji melalui dokumen, data transaksi, dan kondisi faktual di lapangan.
APH, kata dia, dapat memeriksa dokumen rekomendasi, identitas penerima, kendaraan atau alat mesin pertanian, volume BBM yang dibeli, serta kesesuaian antara kebutuhan BBM dan luas lahan yang tercantum dalam dokumen.
Jika ditemukan ketidaksesuaian antara rekomendasi dan praktik penyaluran, temuan tersebut dapat menjadi dasar pemeriksaan lebih lanjut. Sebaliknya, jika seluruh proses terbukti sesuai ketentuan, hasil pemeriksaan perlu disampaikan sebagai klarifikasi terhadap dugaan yang berkembang.
Rantai Distribusi Diminta Ditelusuri
Rudiandi juga meminta APH menelusuri rantai distribusi secara menyeluruh, bukan hanya memeriksa konsumen atau penerima akhir.
Proses penerbitan rekomendasi, penyaluran BBM, pencatatan transaksi, hingga penggunaan oleh penerima perlu diperiksa untuk memastikan setiap tahapan berjalan sesuai ketentuan.
“Yang perlu dilihat bukan hanya siapa yang membeli BBM, tetapi juga dasar rekomendasinya, berapa volumenya, untuk siapa, dan apakah sesuai dengan kebutuhan pertanian,” katanya.
Menurut dia, transparansi data penting untuk menguji apakah subsidi telah disalurkan kepada pihak yang berhak. Data penerima, dasar penerbitan rekomendasi, volume BBM, dan riwayat transaksi dapat menjadi bahan pemeriksaan.
Pertamina dan Instansi Terkait Diminta Klarifikasi
Hingga berita ini disusun, belum ada kesimpulan hukum bahwa telah terjadi praktik mafia BBM bersubsidi berkedok rekomendasi pertanian di Soppeng. Dugaan tersebut masih membutuhkan verifikasi dan pembuktian dari pihak berwenang.
Pertamina, dinas yang menerbitkan rekomendasi, serta pihak penerima BBM perlu diberikan ruang untuk memberikan klarifikasi mengenai mekanisme penyaluran dan penggunaan rekomendasi tersebut.
Keterangan dari masing-masing pihak diperlukan agar persoalan dapat diuji berdasarkan dokumen dan fakta di lapangan, bukan semata-mata berdasarkan dugaan.
Rudiandi berharap APH menindaklanjuti informasi tersebut apabila terdapat laporan, dokumen, atau bukti awal yang dapat diverifikasi. Jika ditemukan pelanggaran, pihak yang terbukti terlibat diharapkan diproses sesuai ketentuan hukum.
Sebaliknya, apabila penyaluran BBM dan penggunaan rekomendasi terbukti sesuai aturan, hasil pemeriksaan juga perlu disampaikan secara terbuka kepada masyarakat.
Dengan demikian, pengawasan BBM bersubsidi dapat berjalan transparan, sementara seluruh pihak tetap memperoleh ruang untuk memberikan klarifikasi dan mendapatkan perlindungan atas asas praduga tak bersalah.Tim/Red
