SOPPENG | BreakingNewsPost.id — Dugaan pengiriman BBM bersubsidi dari Kabupaten Soppeng, Sulawesi Selatan, menuju Sulawesi Tenggara pada Sabtu (4/9/2026) mendorong desakan agar aparat penegak hukum menelusuri seluruh rantai distribusinya. Pemeriksaan dinilai perlu dilakukan dari sumber BBM, dasar pembelian, dokumen rekomendasi, hingga tujuan akhir pengangkutan.
Sorotan tersebut tidak hanya menyasar proses pengambilan BBM di stasiun pengisian, tetapi juga validitas rekomendasi yang menjadi dasar pembelian. Aparat diminta memastikan apakah volume BBM yang diambil benar-benar sesuai dengan kebutuhan penerima yang tercantum dalam dokumen.
Aktivis hukum Rudiandi C.BJ., C.EJ., C.In. meminta penyidik tidak berhenti pada pemeriksaan administratif. Menurut dia, surat rekomendasi Dinas Pertanian perlu diuji dengan kondisi faktual penerima di lapangan.
Dokumen, kata Rudiandi, semestinya dapat dibandingkan dengan data kelompok tani, luas lahan, jenis kegiatan pertanian, kebutuhan BBM, volume yang direkomendasikan, serta frekuensi pengambilan.
“Jangan hanya melihat ada atau tidaknya surat rekomendasi. Yang harus diuji adalah kesesuaian antara rekomendasi dengan kondisi faktual di lapangan,” kata Rudiandi.
Rekomendasi Dinas Pertanian Jadi Titik Awal
Persoalan menjadi penting ketika BBM bersubsidi yang diperuntukkan bagi kebutuhan tertentu diduga bergerak keluar wilayah hingga Sulawesi Tenggara. Jika dugaan tersebut benar, aparat perlu memastikan siapa yang membeli, berapa volumenya, untuk kepentingan apa, serta bagaimana BBM tersebut dapat diangkut keluar daerah.
Pemeriksaan juga perlu mencocokkan identitas penerima dengan dokumen rekomendasi. Kelompok tani atau pengguna yang tercantum dalam rekomendasi dapat dimintai keterangan mengenai kebutuhan BBM dan realisasi penggunaannya.
Hal lain yang perlu ditelusuri adalah frekuensi pengambilan. Bila terdapat pengambilan berulang, aparat dapat membandingkan jumlah BBM yang dibeli dengan kapasitas kebutuhan kegiatan pertanian yang menjadi dasar rekomendasi.
Dengan demikian, surat rekomendasi tidak berdiri sendiri. Dokumen tersebut harus memiliki hubungan yang jelas dengan penerima, kegiatan, lokasi, kebutuhan, dan volume BBM yang diberikan.
Dari SPBU hingga Tujuan Akhir
Rantai distribusi juga perlu ditelusuri dari titik pengisian. Data transaksi di SPBU dapat menjadi salah satu sumber untuk mengetahui kendaraan yang melakukan pengambilan, waktu transaksi, jenis BBM, serta jumlah yang dibeli.
Jika ditemukan pola transaksi berulang, data tersebut dapat dibandingkan dengan dokumen rekomendasi dan identitas penerima. Pemeriksaan kemudian dapat diperluas pada proses pengangkutan.
Pertanyaan berikutnya adalah ke mana BBM tersebut dibawa.
Dugaan perjalanan dari Soppeng menuju Sulawesi Tenggara membuat tujuan akhir menjadi bagian penting dalam penelusuran. Aparat perlu memastikan apakah BBM tetap digunakan untuk kepentingan yang tercantum dalam rekomendasi atau justru berpindah kepada pihak lain.
Namun, dugaan tersebut tetap harus dibuktikan melalui pemeriksaan dan alat bukti yang sah. Perjalanan kendaraan dari satu wilayah ke wilayah lain, misalnya, belum dengan sendirinya membuktikan adanya penyalahgunaan BBM bersubsidi.
Jangan Berhenti pada Administrasi
Rudiandi menilai pemeriksaan menyeluruh penting agar persoalan tidak berhenti pada ada atau tidaknya dokumen rekomendasi.
Menurut dia, aparat perlu menguji hubungan antara dokumen dan fakta lapangan. Mulai dari siapa pemohon rekomendasi, siapa penerima manfaat, berapa luas lahan yang dikelola, berapa kebutuhan BBM, berapa volume yang dibeli, sampai bagaimana BBM tersebut digunakan.
Pemeriksaan juga dapat mencakup pihak-pihak yang terlibat dalam proses pengajuan dan penerbitan rekomendasi apabila ditemukan ketidaksesuaian antara dokumen dan kondisi sebenarnya.
Dengan pola pemeriksaan tersebut, penyidik dapat melihat apakah persoalan hanya berkaitan dengan administrasi atau terdapat indikasi penyimpangan dalam rantai distribusi.
Pertamina Diminta Perkuat Verifikasi
Selain aparat penegak hukum, pengawasan pada titik penyaluran juga menjadi sorotan. Data transaksi BBM dapat menjadi informasi penting untuk mencocokkan penggunaan dengan rekomendasi yang menjadi dasar pembelian.
Verifikasi menjadi semakin penting jika terdapat pembelian berulang menggunakan dokumen yang sama atau rekomendasi yang secara administratif sah, tetapi penggunaannya tidak sesuai dengan peruntukan.
Dalam konteks ini, transparansi data dan koordinasi antara pihak terkait diperlukan untuk memastikan BBM bersubsidi benar-benar diterima oleh kelompok atau pengguna yang berhak.
Pemeriksaan tersebut sekaligus dapat menjawab pertanyaan mendasar: apakah BBM yang diambil dari Soppeng benar-benar digunakan untuk kebutuhan pertanian sebagaimana tercantum dalam rekomendasi, atau terdapat aliran lain di luar peruntukan?
Sampai adanya hasil pemeriksaan resmi, dugaan aliran BBM bersubsidi dari Soppeng menuju Sulawesi Tenggara tetap merupakan dugaan. Kepastian mengenai ada atau tidaknya pelanggaran harus didasarkan pada hasil penyelidikan, dokumen, keterangan para pihak, serta bukti lain yang diperoleh aparat penegak hukum.Red
