SOPPENG — Pertumbuhan ekonomi Soppeng tercatat positif. Namun, angka itu menyisakan pertanyaan: apakah pertumbuhan ekonomi benar-benar memperbesar pendapatan dan daya beli masyarakat?
Aktivis Rudiandi, C.FLE., C.BJ., C.EJ., C.In., Sabtu (19/9/2026), meminta pertumbuhan ekonomi tidak dibaca sebatas angka makro. pemerintah perlu menunjukkan bagaimana pertumbuhan tersebut berdampak pada pendapatan masyarakat, terutama petani dan pelaku usaha kecil.
“Yang perlu dilihat bukan hanya pertumbuhannya. Pertanyaannya, bagaimana uang berputar dan siapa yang merasakan dampaknya?” kata Rudiandi.
Data BPS Kabupaten Soppeng menunjukkan ekonomi daerah pada 2025 tumbuh 4,77 persen secara kumulatif. Pada Triwulan IV-2025, pertumbuhan ekonomi secara tahunan mencapai 5,05 persen.
BPS mencatat sektor tersier menjadi sektor dengan pertumbuhan tertinggi pada Triwulan IV-2025. Dari sisi pengeluaran, konsumsi rumah tangga tumbuh 3,98 persen.
Angka tersebut menunjukkan aktivitas ekonomi bergerak. Namun, pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto tidak dengan sendirinya menggambarkan bagaimana pendapatan tersebar di tingkat rumah tangga.
Di sinilah sektor pertanian menjadi penting.
Petani menghadapi sejumlah komponen biaya produksi, mulai dari pupuk, benih, tenaga kerja, pengolahan lahan, transportasi, hingga biaya pascapanen. Besarnya biaya tersebut ikut menentukan pendapatan bersih yang diterima setelah hasil produksi dijual.
Ketika biaya produksi meningkat sementara harga komoditas tidak memberikan margin yang memadai, pendapatan petani dapat tertekan.
Dampaknya bisa merembet ke sektor lain.
Pendapatan petani berkaitan dengan kemampuan mereka berbelanja di pasar, warung, menggunakan jasa transportasi, serta membeli kebutuhan rumah tangga. Karena itu, perubahan pendapatan sektor pertanian dapat ikut memengaruhi aktivitas perdagangan dan usaha kecil di tingkat lokal.
Rudiandi mempertanyakan apakah pertumbuhan ekonomi Soppeng sudah tercermin dalam kondisi tersebut.
Sektor mana yang menjadi mesin pertumbuhan? Berapa kontribusi sektor pertanian? Siapa yang memperoleh nilai tambah terbesar? Dan apakah peningkatan aktivitas ekonomi diikuti kenaikan pendapatan masyarakat?
Pertanyaan itu tidak cukup dijawab hanya dengan angka pertumbuhan agregat.
BPS menerbitkan data PDRB Soppeng berdasarkan lapangan usaha dan pengeluaran. Data tersebut dapat digunakan untuk melihat struktur ekonomi daerah serta sektor-sektor yang menjadi sumber pertumbuhan.
Pemerintah daerah, kata Rudiandi, perlu membuka indikator yang lebih dekat dengan kehidupan warga. Pendapatan, daya beli, kesempatan kerja, harga komoditas, biaya produksi, kemiskinan, serta perkembangan usaha mikro dan kecil dapat menjadi bagian dari ukuran dampak pertumbuhan ekonomi.
Sebab, ekonomi yang tumbuh secara agregat belum tentu dirasakan dengan cara yang sama oleh setiap kelompok masyarakat.
Pertumbuhan ekonomi adalah angka. Perputaran uang adalah aktivitas yang dirasakan sehari-hari.
Di antara keduanya terdapat pertanyaan yang perlu dijawab: seberapa besar pertumbuhan ekonomi Soppeng mengalir ke rumah tangga, petani, pedagang kecil, dan pelaku usaha lokal?
Pertanyaan itu menjadi ruang yang perlu diperiksa lebih jauh.
Bukan untuk mempertentangkan data pertumbuhan dengan kondisi masyarakat, melainkan untuk menguji apakah pertumbuhan ekonomi telah berjalan seiring dengan peningkatan pendapatan dan daya beli warga.
Pada akhirnya, yang dipertaruhkan bukan sekadar besarnya angka pertumbuhan. Yang lebih penting adalah ke mana pertumbuhan itu mengalir dan sejauh mana manfaat ekonominya dirasakan masyarakat.Catatan faktual: bila angka 9,38 persen memang harus dipertahankan di judul, sumber dan periodenya perlu dicantumkan secara eksplisit. Kalau tidak, judul di atas lebih konsisten dengan data BPS yang digunakan dalam naskah.Red
