KONAWE SELATAN, Breakingnewspost.id – Forum Masyarakat Ranowila mempertanyakan hasil Audit Investigasi yang dilakukan Inspektorat Daerah Kabupaten Konawe Selatan terhadap pengelolaan Dana Desa Ranowila, Kecamatan Wolasi, pada 23 Juni 2026. Hingga pertengahan Juli 2026, forum mengaku belum memperoleh informasi resmi mengenai hasil audit maupun tindak lanjut yang telah dilakukan pemerintah daerah.
Pertanyaan tersebut disampaikan di tengah masih berlangsungnya proses penyidikan dugaan penyalahgunaan Dana Desa yang ditangani Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Sulawesi Tenggara. Menurut Forum Masyarakat Ranowila, keterbukaan informasi mengenai perkembangan audit dan penanganan perkara dinilai penting untuk menjaga kepercayaan publik sekaligus menghindari munculnya spekulasi di tengah masyarakat.
Koordinator Forum Masyarakat Ranowila, Risal, mengatakan audit investigasi dilakukan setelah pihaknya melaporkan Kepala Desa Ranowila ke Polda Sulawesi Tenggara atas dugaan penyalahgunaan Dana Desa.
Menurut Risal, berdasarkan informasi yang diperoleh pihaknya dari proses pemeriksaan, terdapat dugaan ketidaksesuaian dalam pelaksanaan sejumlah program desa, di antaranya pengadaan pupuk cair dan pembayaran honor atau gaji tokoh adat yang disebut belum direalisasikan sebagaimana mestinya.
Dari hasil pemeriksaan Inspektorat pada 23 Juni 2026, pengadaan pupuk cair dan pembayaran gaji tokoh adat sudah jelas tidak disalurkan dan tidak dibayarkan,” ujar Risal.»
Pernyataan tersebut merupakan keterangan dari pihak pelapor. Hingga berita ini disusun, hasil resmi Audit Investigasi Inspektorat Daerah Kabupaten Konawe Selatan belum dipublikasikan kepada masyarakat.
Soroti Pencairan Dana Desa
Selain mempertanyakan hasil audit, Forum Masyarakat Ranowila juga menyoroti informasi mengenai pencairan Dana Desa di tengah masih berlangsungnya proses penyidikan dugaan korupsi oleh Ditreskrimsus Polda Sulawesi Tenggara.
Menurut Risal, kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan di kalangan masyarakat karena mereka belum memperoleh penjelasan resmi mengenai mekanisme pencairan anggaran maupun status penanganan perkara.
Kasus dugaan korupsi Kepala Desa Ranowila masih disidik oleh Polda Sultra, tetapi Dana Desa sudah dicairkan. Yang kami sesalkan, kepala desa juga tidak mengadakan rapat atau menyampaikan informasi kepada masyarakat mengenai kegiatan tersebut. Setahu kami, desa yang sedang berproses hukum biasanya dana desanya dipending oleh pemerintah kabupaten,” katanya.»
Pernyataan tersebut merupakan pandangan Forum Masyarakat Ranowila. Mekanisme pencairan Dana Desa sendiri pada prinsipnya mengacu pada ketentuan pemerintah mengenai pemenuhan persyaratan administrasi dan hasil evaluasi instansi yang berwenang.
Minta Keterbukaan Informasi
Forum Masyarakat Ranowila juga mengungkapkan bahwa pihaknya sebelumnya telah menyampaikan laporan terkait dugaan pelanggaran keterbukaan informasi publik. Namun hingga kini, menurut mereka, belum ada informasi mengenai perkembangan penanganan laporan tersebut.
Risal menilai keterbukaan informasi merupakan bagian penting dari tata kelola pemerintahan desa yang akuntabel, terlebih ketika terdapat laporan masyarakat yang sedang diproses oleh aparat pengawas maupun aparat penegak hukum.
Pernyataan senada disampaikan Sakir, warga Desa Ranowila yang juga merupakan saksi pelapor dalam perkara tersebut.
Ia berharap seluruh proses penanganan laporan, baik dugaan penyalahgunaan Dana Desa maupun dugaan pelanggaran keterbukaan informasi publik, dilakukan secara profesional, objektif, transparan, dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Menurut Sakir, kepastian informasi sangat dibutuhkan masyarakat agar tidak berkembang berbagai asumsi yang dapat memperkeruh situasi di desa.
Dorong Transparansi dan Kepastian Hukum
Forum Masyarakat Ranowila meminta Inspektorat Daerah Kabupaten Konawe Selatan segera menyampaikan hasil Audit Investigasi apabila telah selesai dilaksanakan. Selain itu, forum juga berharap Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan dan aparat penegak hukum memberikan informasi mengenai perkembangan penanganan perkara sesuai kewenangan masing-masing.
Bagi masyarakat, keterbukaan informasi dinilai menjadi bagian penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang akuntabel serta memperkuat kepercayaan publik terhadap proses pengawasan dan penegakan hukum.
Hingga berita ini diterbitkan, belum terdapat keterangan atau tanggapan resmi dari Kepala Desa Ranowila, Inspektorat Daerah Kabupaten Konawe Selatan, Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan, maupun Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sulawesi Tenggara terkait pernyataan Forum Masyarakat Ranowila. Apabila tanggapan resmi telah diperoleh, redaksi akan memperbarui berita ini sebagai bagian dari prinsip pemberitaan yang berimbang.
