TETEWATU | BreakingNewspost.id — Keluhan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Pasar Tetewatu mengenai sulitnya memperoleh elpiji 3 kilogram membuka persoalan yang lebih besar daripada sekadar ketersediaan gas. Di balik tabung yang sulit ditemukan, terdapat pertanyaan mengenai pasokan, distribusi, harga, dan efektivitas pengawasan barang bersubsidi.
Bagi pedagang makanan dan pelaku UMKM lainnya, elpiji 3 kilogram merupakan bagian dari kebutuhan produksi sehari-hari. Ketika pasokan tersendat, kegiatan usaha ikut terdampak. Biaya untuk memperoleh bahan bakar dapat meningkat, sementara menaikkan harga jual belum tentu menjadi pilihan ketika daya beli konsumen terbatas.
Keluhan dari pasar karena itu perlu dibaca sebagai indikator kondisi ekonomi di tingkat bawah. Jika biaya produksi meningkat sementara transaksi melemah, ruang keuntungan pelaku usaha kecil semakin sempit.
Persoalannya kemudian bergeser: apakah kesulitan memperoleh elpiji di Pasar Tetewatu disebabkan pasokan yang memang terbatas, distribusi yang tidak merata, atau ada persoalan lain dalam rantai penyaluran?
Pertanyaan tersebut disoroti aktivis hukum Rudiandi.CFLE. Ia meminta pemerintah dan instansi terkait tidak berhenti pada pemeriksaan ketersediaan stok di tingkat agen atau pangkalan, tetapi menelusuri keseluruhan rantai distribusi.
Kalau pelaku UMKM sudah mengeluhkan kelangkaan, pemerintah perlu membuka data distribusi dan memastikan apakah pasokan memang berkurang atau terdapat persoalan pada rantai distribusinya,” ujar Rudiandi.»
Menurut dia, pengawasan terhadap elpiji 3 kilogram perlu berbasis data. Pemerintah harus dapat menjelaskan berapa alokasi pasokan untuk wilayah tersebut, berapa yang benar-benar masuk, ke mana distribusinya, serta bagaimana barang tersebut sampai kepada konsumen.
Di sinilah titik penting persoalannya.
Stok yang tercatat tersedia di tingkat distributor belum otomatis berarti kebutuhan masyarakat terpenuhi. Ukuran yang lebih dekat dengan kepentingan publik adalah apakah pelaku UMKM dan masyarakat yang berhak dapat memperoleh elpiji ketika membutuhkan, dengan harga sesuai ketentuan.
Rudiandi juga mempertanyakan perlunya transparansi pada rantai distribusi. Menurutnya, pemeriksaan lapangan idealnya tidak hanya mencatat jumlah tabung yang tersedia pada saat petugas datang, tetapi juga mencocokkannya dengan dokumen penerimaan, frekuensi pasokan, volume distribusi, serta penjualan di tingkat pangkalan.
Dengan cara itu, pemerintah dapat mengetahui apakah keluhan masyarakat merupakan persoalan pasokan sesaat atau menunjukkan pola yang lebih luas.
Dari Tabung Gas ke Biaya Produksi
Bagi UMKM, persoalan elpiji tidak berdiri sendiri.
Pedagang makanan, misalnya, menggunakan elpiji untuk memasak dan mengolah produk yang dijual. Jika bahan bakar sulit diperoleh, waktu produksi dapat terganggu. Jika harus membeli melalui saluran lain dengan harga lebih tinggi, biaya usaha meningkat.
Namun, tambahan biaya tersebut tidak selalu dapat langsung dibebankan kepada konsumen.
Pasar memiliki batas daya beli. Kenaikan harga makanan dapat membuat konsumen mengurangi pembelian. Akibatnya, pelaku usaha menghadapi tekanan dari dua arah: biaya produksi meningkat, sementara penjualan belum tentu bertambah.
Situasi tersebut menjadikan ketersediaan energi bersubsidi sebagai bagian dari persoalan ekonomi lokal.
Karena itu, pemerintah perlu melihat keluhan UMKM bukan hanya sebagai persoalan distribusi komoditas, tetapi juga sebagai persoalan keberlangsungan usaha masyarakat.
Yang Perlu Dibuka Bukan Sekadar Stok
Rudiandi mendorong pemerintah daerah dan instansi terkait melakukan pemeriksaan menyeluruh di kawasan Pasar Tetewatu.
Ada sejumlah data yang penting untuk dibandingkan: alokasi pasokan, realisasi distribusi, jumlah pangkalan, jadwal kedatangan pasokan, jumlah tabung yang disalurkan, harga pada tingkat pangkalan, serta harga yang dibayar konsumen.
Perbandingan tersebut dapat memperlihatkan apakah terdapat kesenjangan antara pasokan yang secara administratif tercatat dengan barang yang benar-benar tersedia bagi masyarakat.
Jika pasokan sesuai alokasi tetapi masyarakat tetap kesulitan memperoleh elpiji, maka perlu dicari titik persoalannya.
Sebaliknya, jika memang terjadi penurunan pasokan, pemerintah perlu memberikan penjelasan mengenai penyebab dan langkah penanganannya.
Dengan demikian, perdebatan tidak berhenti pada klaim “gas langka” atau “stok tersedia”. Kedua pernyataan tersebut harus diuji dengan data.
Pengawasan Jangan Berhenti di Atas Kertas
Persoalan berikutnya adalah harga.
Informasi mengenai harga elpiji 3 kilogram di lapangan harus diverifikasi secara langsung. Jika ditemukan harga yang berbeda dari ketentuan, pemerintah perlu menjelaskan penyebabnya dan memastikan mekanisme pengawasan berjalan.
Namun, tanpa data transaksi dan pemeriksaan lapangan, terlalu dini menyimpulkan bahwa kenaikan harga merupakan akibat dari pelanggaran distribusi.
Karena itu, prinsip kehati-hatian tetap diperlukan.
Yang dibutuhkan masyarakat bukan sekadar operasi pemeriksaan sesaat, melainkan sistem pengawasan yang mampu menjawab tiga pertanyaan sederhana: berapa barang yang masuk, ke mana barang itu pergi, dan berapa harga yang dibayar masyarakat.
Jika tiga pertanyaan tersebut dapat dijawab secara terbuka, ruang spekulasi mengenai kelangkaan dapat dipersempit.
Sebaliknya, jika data tidak tersedia atau sulit diakses, keluhan masyarakat akan terus berada di wilayah dugaan tanpa jawaban yang memadai.
UMKM Menunggu Kepastian
Keluhan pelaku UMKM Pasar Tetewatu pada akhirnya menjadi ujian bagi tata kelola distribusi barang bersubsidi.
Bagi pemerintah, persoalannya bukan hanya memastikan tabung tersedia di gudang atau pangkalan. Pemerintah perlu memastikan elpiji tersebut benar-benar sampai kepada masyarakat yang berhak dan dapat diperoleh dengan harga sesuai ketentuan.
Bagi pelaku UMKM, kepastian pasokan berarti kepastian menjalankan usaha.
Dan bagi publik, persoalannya sederhana: jika pasokan memang tersedia, mengapa pelaku usaha di pasar masih mengeluhkan kesulitan mendapatkannya?
Pertanyaan itu hanya dapat dijawab melalui keterbukaan data dan pemeriksaan lapangan.
Sampai ada penjelasan resmi dan data yang dapat diverifikasi, keluhan kelangkaan elpiji 3 kilogram di Pasar Tetewatu perlu ditempatkan sebagai informasi awal yang masih memerlukan pembuktian, bukan sebagai kesimpulan telah terjadi penyimpangan distribusi.
Di titik inilah pengawasan pemerintah diuji: bukan hanya memastikan ada tabung di atas kertas, tetapi memastikan barang bersubsidi benar-benar hadir di tangan masyarakat yang membutuhkan.
Liputan:M.Nur
