KUPANG | BreakingNewspost.id — Gubernur Nusa Tenggara Timur, Emanuel Melkiades Laka Lena, menegaskan rencana pembentukan Kawasan Perdagangan Bebas atau Free Trade Zone (FTZ) di wilayah perbatasan NTT dan Republik Demokratik Timor-Leste (RDTL) harus menjadi momentum strategis untuk mengubah kawasan perbatasan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru yang nyata meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Pernyataan ini disampaikan Gubernur Melki saat menjadi narasumber dalam Undana Talk, diskusi publik yang diselenggarakan Universitas Nusa Cendana bekerja sama dengan Pos Kupang di Studio Podcast Pos Kupang, Rabu (29/7/2026). Diskusi mengangkat tema “Lintas Batas ke Sabuk Ekonomi: Mampukah FTZ Mengangkat Kesejahteraan Rakyat NTT?”
Posisi Geografis Sebagai Modal Utama
Menurut Gubernur Melki, posisi NTT yang berbatasan langsung dengan Timor-Leste merupakan keunggulan strategis yang harus dimanfaatkan secara maksimal dan dijalankan dengan perencanaan matang.
“Hubungan lintas batas antara NTT dan Timor-Leste yang menjanjikan secara ekonomi ini harus kita optimalkan dan eksekusi dengan baik, agar menjadi kawasan yang benar-benar mendatangkan manfaat bagi kedua pihak,” ujarnya.
Ia menargetkan seluruh persiapan teknis dapat diselesaikan tahun ini atau paling lambat tahun depan, seiring menunggu regulasi resmi dari pemerintah pusat. Pembentukan FTZ memerlukan proses hukum dan administratif bertahap, sehingga Pemprov NTT kini memfokuskan pada penyusunan pra-studi kelayakan, pengumpulan data dasar, penentuan batas kawasan, model ekonomi, identifikasi kebutuhan infrastruktur, serta konsolidasi dengan pemerintah kabupaten, perguruan tinggi, pelaku usaha, dan pemerintah pusat.
“Kami tidak ingin tergesa-gesa tanpa dasar yang kuat, tetapi juga tidak boleh berhenti hanya pada wacana,” tegasnya.
Komunikasi Baik dengan Timor-Leste dan Persiapan Masyarakat
Gubernur Melki mengungkapkan komunikasi dengan Pemerintah Timor-Leste berjalan sangat baik dan mendapat respons positif terhadap gagasan ini. Di sisi lain, persiapan juga dilakukan bersama pemerintah kabupaten di wilayah perbatasan terkait lokasi dan pengembangan kawasan.
Selain infrastruktur dan regulasi, hal yang paling ditekankan adalah kesiapan masyarakat sebagai pelaku utama. Edukasi terus digalakkan agar warga siap menghadapi perubahan skala ekonomi dan mampu beradaptasi dengan standar perdagangan internasional.
“Masyarakat harus siap. Mereka adalah subjek sekaligus yang akan menikmati dan menggerakkan FTZ ini. Standar ekonomi kita akan naik menjadi standar antarnegara, dan mereka harus siap menghadapi berbagai kemungkinan,” jelasnya.
Bukan Sekadar Perdagangan, Melainkan Perubahan Struktur Ekonomi
Lebih dalam, Gubernur Melki menegaskan FTZ bukan sekadar fasilitas keluar-masuk barang, melainkan langkah strategis mengubah kawasan perbatasan yang selama ini dianggap wilayah belakang menjadi beranda depan Indonesia sekaligus pusat pertumbuhan ekonomi baru.
Ia mengingatkan NTT harus berhenti dari pola lama yang hanya menjual bahan mentah. Komoditas unggulan seperti sapi, jambu mete, kopi, rumput laut, tenun, dan hasil pertanian lainnya harus diolah di dalam daerah agar menciptakan nilai tambah, lapangan kerja, dan peningkatan pendapatan masyarakat.
NTT memiliki prasyarat lengkap: batas darat dengan Timor-Leste, Pos Lintas Batas Negara (PLBN), komoditas unggulan, serta posisi strategis sebagai gerbang menuju kawasan Pasifik. Namun keunggulan ini hanya bermanfaat jika diubah menjadi pusat produksi, industri pengolahan, dan pertumbuhan ekonomi yang menyentuh masyarakat luas.
Ajakan Siap Bersaing dan Menjadi Tuan Rumah
Menutup paparannya, Gubernur Melki mengajak seluruh elemen masyarakat, pelaku usaha, koperasi, dan UMKM untuk mulai mempersiapkan diri menyambut hadirnya FTZ.
“Ini adalah berkat tersembunyi di tengah situasi yang kita alami. Saya berharap pengusaha dan pelaku UMKM NTT menjadikan ini momentum persiapan, agar saat FTZ berjalan, kitalah yang menjadi pelaku utama dan tuan rumah di wilayah kita sendiri,” pungkasnya.
Penulis: Bergita Abi
