SOPPENG | BreakingNewspost.id — Harga Pertalite dan Bio Solar di tingkat pengecer di Kabupaten Soppeng dikeluhkan warga karena jauh lebih tinggi dibandingkan harga pada jalur resmi. Sabtu (12/9/2026), persoalan itu kembali memunculkan pertanyaan mengenai asal pasokan, jalur distribusi, dan pengawasan BBM bersubsidi setelah keluar dari SPBU.
Keluhan terutama datang dari warga yang tinggal jauh dari SPBU. Keterbatasan akses membuat pengecer menjadi pilihan ketika kebutuhan BBM tidak dapat ditunda. Konsekuensinya, konsumen harus membayar lebih mahal.
Seorang warga mengaku mengeluh dengan kondisi tersebut. Menurut dia, subsidi pemerintah semestinya meringankan beban masyarakat.
“Pemerintah sudah memberikan subsidi, tetapi kalau masyarakat harus membeli dengan harga yang sangat tinggi di pengecer, tentu sangat memberatkan. Kami berharap ada pengawasan dan penertiban,” ujar warga yang meminta identitasnya tidak disebutkan.
Aktivis hukum Rudiandi C.FLE., C.BJ., C.EJ., C.In. menyoroti persoalan tersebut. Menurut dia, masalah tidak cukup dilihat dari selisih harga. Asal pasokan, pola pembelian, dan jalur distribusi BBM bersubsidi perlu ditelusuri.
“Pengawasan harus melihat dari hulu sampai hilir. Jangan hanya melihat antrean di SPBU, tetapi juga bagaimana BBM itu bergerak setelah keluar dari SPBU,” ujar Rudiandi.
Jika BBM bersubsidi tersedia di SPBU tetapi kemudian muncul di tingkat pengecer dengan harga lebih tinggi, pemerintah dan aparat perlu memastikan asal pasokan tersebut. Apakah berasal dari pembelian konsumen yang sah atau terdapat pola distribusi lain yang perlu diperiksa?
Rudiandi meminta pola transaksi di SPBU turut diperiksa. Pembelian berulang dan volume pengisian perlu ditelusuri apabila ditemukan pola transaksi yang tidak wajar. Kemungkinan penjualan kembali juga perlu diperiksa berdasarkan data.
Menurut dia, pemeriksaan diperlukan untuk membedakan persoalan pasokan, keterbatasan akses, tingginya permintaan, dan kemungkinan penyimpangan distribusi.
“Kalau ada pelanggaran, harus ditindak. Kalau tidak ada, pemerintah juga perlu menjelaskan kepada masyarakat apa penyebab harga Pertalite dan Bio Solar di tingkat pengecer menjadi mahal,” katanya.
Persoalan kemudian bergeser dari harga ke rantai pasok. Bagaimana BBM bersubsidi berpindah dari titik penyaluran resmi hingga ke tangan pengecer?
Pertanyaan tersebut membutuhkan pemeriksaan, bukan asumsi. Jika ditemukan penjualan kembali BBM bersubsidi yang melanggar ketentuan, aparat dapat mengambil tindakan sesuai aturan. Namun dugaan penyalahgunaan tidak dapat dinyatakan sebagai fakta tanpa bukti dan hasil pemeriksaan.
Karena itu, aparat penegak hukum (APH) bersama instansi terkait diminta turun ke lapangan. Pemeriksaan dapat mencakup ketersediaan BBM di SPBU, pola transaksi, pembelian berulang, hingga peredaran BBM di wilayah yang jauh dari SPBU.
Warga berharap pemeriksaan dilakukan secara berkala, bukan hanya setelah keluhan muncul. Pengawasan dinilai penting terutama di wilayah yang akses terhadap SPBU terbatas.
Bagi masyarakat, masalahnya sederhana. Mereka membutuhkan BBM untuk bekerja dan menjalankan aktivitas sehari-hari. Ketika jalur resmi sulit dijangkau, pengecer menjadi pilihan. Harga tinggi akhirnya menjadi beban konsumen.
Kondisi itu kembali menguji efektivitas pengawasan. Jika distribusi berjalan normal, bagaimana BBM bersubsidi bisa tersedia di tingkat pengecer? Jika harga resmi terkendali, apa yang menyebabkan harga di tingkat konsumen melonjak?
Pertanyaan tersebut membutuhkan jawaban berbasis data. Pemerintah dan aparat perlu memastikan apakah persoalannya berada pada pasokan, distribusi, pola pembelian, atau faktor lain.Red
