KEFAMENANU, BreakingNewsPost.id — Efisiensi anggaran tidak boleh berubah menjadi alasan untuk menghentikan pembangunan. Di tengah tekanan fiskal nasional dan keterbatasan APBD, Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU) justru dituntut lebih cermat mengelola uang rakyat sekaligus membuka ruang bagi inovasi.
Pesan itu disampaikan Bupati TTU Yosep Falentinus Delasalle Kebo dalam upacara Parade Detik-Detik Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tingkat Kabupaten TTU di Lapangan Upacara Kantor Bupati TTU, Senin, 17 Agustus 2026.
“Efisiensi bukanlah alasan untuk berhenti membangun. Efisiensi tidak berarti memadamkan api inovasi, tapi menguji kita untuk mengelola setiap rupiah uang rakyat secara cermat, tepat sasaran dan berdaya guna tinggi,” kata Bupati Falen dalam sambutannya.
Menurut dia, keterbatasan fiskal harus dijawab dengan kemauan kerja, tata kelola yang baik, serta keberanian mencari skema pembiayaan alternatif. Salah satunya melalui optimalisasi dana tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR).
Skema tersebut, kata Falen, telah dimanfaatkan untuk membangun sejumlah fasilitas di lingkungan pemerintahan dan ruang publik TTU. Di antaranya Gapura Sonaf Besi Kantor Bupati TTU dan Taman Doa St. Antonius Padua yang disebut menjadi simbol identitas Kota Beradat serta keluhuran budaya Salu Miomaffo-Kuluan Maubes.
Pemerintah daerah juga merencanakan sejumlah fasilitas lain melalui dukungan CSR, seperti selasar sepanjang jalan masuk Kantor Bupati, fasilitas kebugaran luar ruang, ATM Center, serta fasilitas publik lainnya.
“Keterbatasan justru memacu kita untuk semakin lincah berinovasi,” ujarnya.
SDM Jadi Pilar Pembangunan
Falen mengatakan pembangunan TTU tidak boleh berhenti pada pembangunan fisik. Kualitas sumber daya manusia harus menjadi ukuran utama keberhasilan pembangunan.
“Pemerintah Kabupaten TTU menempatkan pembangunan SDM sebagai pilar utama. Anak-anak TTU memiliki hak yang sama untuk bermimpi besar, menguasai teknologi dan bersaing di panggung nasional maupun internasional,” katanya.
Keberpihakan pemerintah terhadap sektor pendidikan, menurut dia, diwujudkan melalui pembagian seragam dan perlengkapan sekolah gratis, dukungan laptop serta perangkat teknologi pendidikan, hingga revitalisasi fasilitas sekolah melalui sinergi APBN dan APBD.
Pemerintah daerah juga menjalankan Program Pembangunan Rumah Layak Huni Terima Kunci Plus Sanitasi atau RLH-TULUS untuk meningkatkan kualitas hunian masyarakat.
Sementara pembangunan Bandara Jack Ukat di Sasi, Kefamenanu, disebut terus dipercepat. Menurut Falen, pembangunan tersebut sebagian didukung skema CSR dan diharapkan menjadi gerbang konektivitas udara sekaligus pusat pertumbuhan ekonomi baru di kawasan perbatasan.
Dukungan pemerintah, lanjut dia, juga mencakup bantuan sosial, hibah pembangunan rumah ibadah, perbaikan jalan utama kota, penataan terminal, serta pembangunan pasar sebagai penggerak ekonomi masyarakat.
Pemerintah Diminta Hadir Saat Rakyat Terpuruk
Falen menekankan pembangunan tidak boleh kehilangan dimensi kemanusiaan. Pemerintah, menurut dia, harus hadir bukan hanya ketika masyarakat menikmati keberhasilan, tetapi juga ketika warga berada dalam kondisi paling sulit.
Melalui Dinas Sosial, Pemkab TTU menggulirkan Program Bantuan Duka sebagai salah satu bentuk jaring pengaman sosial bagi masyarakat kurang mampu.
“Program ini lahir dari kepedulian mendalam saat warga kurang mampu menghadapi fase tersulit dalam hidup mereka,” ujar Falen.
Ia menyebut filosofi program tersebut sederhana: “Yang meninggal kita makamkan secara terhormat, yang masih hidup jangan tinggalkan beban.”
Pesan itu, kata dia, menjadi pengingat bagi seluruh jajaran birokrasi TTU agar pembangunan tidak semata-mata berbicara mengenai angka, proyek, dan infrastruktur, tetapi juga menyentuh persoalan kemanusiaan.
“Pembangunan harus memiliki dimensi kemanusiaan yang menyentuh persoalan paling mendasar,” katanya.
Klaim Prestasi Pelayanan Publik dan Keuangan
Dalam bidang tata kelola pemerintahan, Falen menyampaikan sejumlah capaian yang menurutnya menjadi bagian dari upaya memperkuat pelayanan publik dan transparansi.
Ia menyebut TTU memperoleh Apresiasi Daerah Peduli Layanan Publik dan Keterbukaan Informasi Tahun 2025 dari Kementerian PANRB dan Kompas TV. Menurut Falen, TTU menjadi satu-satunya daerah di NTT yang memperoleh penghargaan tersebut melalui sejumlah terobosan, termasuk layanan Call Center 112 dan keterbukaan informasi.
Ia juga menyebut TTU meraih peringkat pertama kepatuhan pelayanan publik di NTT dan mempertahankan Zona Hijau selama dua tahun berturut-turut dengan skor 91,82.
Di sektor pengelolaan keuangan, Falen mengatakan Pemkab TTU mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI selama enam kali berturut-turut hingga laporan keuangan pemerintah daerah tahun anggaran 2025.
Di bidang kesehatan, pemerintah daerah juga menerima Universal Health Coverage (UHC) Award 2026 serta Sertifikat Eliminasi Malaria Tahun 2025 dari Kementerian Kesehatan.
Namun, Falen mengingatkan capaian tersebut bukan alasan bagi pemerintah untuk berpuas diri. Masih ada pekerjaan rumah yang harus diselesaikan, mulai dari infrastruktur, pendidikan, perlindungan keluarga hingga peningkatan kualitas pelayanan publik.
“Jangan pernah merasa puas. Masih banyak jalan yang harus diperbaiki, masih banyak anak yang membutuhkan dukungan pendidikan, masih banyak keluarga yang harus dilindungi dan masih banyak pelayanan yang harus disempurnakan,” katanya.
Dalam momentum HUT ke-81 Kemerdekaan RI, ia mengajak seluruh aparatur pemerintah dan masyarakat TTU memperkuat disiplin, integritas serta semangat melayani.
“Utamakan kepentingan rakyat, berpikirlah out of the box dan teruslah berinovasi,” ujar Falen.
Yuven Fernandez
