MAKASSAR,BreakingNewspost.id — Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Investigation Crime Corruption Republik Indonesia (ICC-RI) Sulawesi Selatan, Iwan Hammer, menilai berbagai keluhan masyarakat mengenai menurunnya daya beli, sulitnya memperoleh pekerjaan, lesunya aktivitas usaha kecil, hingga menTiingkatnya beban biaya hidup harus menjadi perhatian serius pemerintah di semua tingkatan. Menurutnya, keberhasilan pembangunan tidak cukup diukur melalui besarnya nilai investasi, tingginya serapan anggaran, ataupun capaian indikator makro semata, tetapi harus tercermin dari meningkatnya kesejahteraan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.
Pernyataan tersebut disampaikan Iwan sebagai pandangan organisasi yang, menurutnya, lahir dari aspirasi masyarakat yang diterima ICC-RI dalam menjalankan fungsi kontrol sosial. Ia menegaskan bahwa pernyataan tersebut bukan tuduhan terhadap pemerintah, melainkan dorongan agar setiap kebijakan dievaluasi secara objektif demi memastikan manfaat pembangunan benar-benar dirasakan oleh rakyat.
Ukuran keberhasilan pembangunan bukan hanya laporan yang terlihat baik di atas meja atau angka-angka statistik yang menunjukkan pertumbuhan. Yang paling penting adalah apakah rakyat merasa kehidupannya membaik, apakah mereka lebih mudah mendapatkan pekerjaan, apakah usaha kecil berkembang, dan apakah kebutuhan pokok semakin terjangkau,” kata Iwan Hammer.
Menurutnya, dalam beberapa waktu terakhir masih banyak masyarakat yang mengeluhkan melemahnya kemampuan ekonomi keluarga. Pelaku UMKM disebut menghadapi tantangan berupa penurunan omzet, sementara sebagian petani dan nelayan masih menghadapi persoalan harga hasil produksi yang tidak stabil serta meningkatnya biaya operasional. Di sisi lain, masyarakat juga mengeluhkan tekanan biaya hidup yang dinilai semakin berat.
Iwan menilai kondisi tersebut patut menjadi bahan evaluasi bersama. Namun, ia tidak menyatakan bahwa seluruh daerah mengalami situasi yang sama atau bahwa penyebabnya berasal dari satu faktor tertentu. Menurutnya, pemerintah perlu melakukan evaluasi berbasis data terhadap berbagai indikator ekonomi, termasuk daya beli, tingkat pengangguran, perkembangan UMKM, dan kondisi sektor pertanian maupun perikanan.
Ia juga mengingatkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada dasarnya merupakan instrumen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Karena itu, setiap program yang dibiayai oleh uang negara harus memiliki manfaat yang terukur dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.
Rakyat tidak hanya ingin melihat proyek selesai atau anggaran terserap. Mereka ingin merasakan manfaatnya secara nyata. Ketika masyarakat masih kesulitan memenuhi kebutuhan dasar, pemerintah perlu mengevaluasi apakah belanja publik telah tepat sasaran dan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat,” ujarnya.
Menurut Iwan, pengawasan terhadap penggunaan anggaran tidak boleh berhenti pada aspek administratif semata. Efektivitas setiap program juga harus diukur dari dampaknya terhadap kehidupan masyarakat. Ia menilai keberhasilan pembangunan semestinya tercermin pada meningkatnya kesempatan kerja, bertumbuhnya aktivitas ekonomi lokal, serta menguatnya sektor usaha mikro, kecil, dan menengah sebagai tulang punggung perekonomian daerah.
Ia juga menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara. Menurutnya, keterbukaan informasi akan memperkuat kepercayaan publik sekaligus menjadi salah satu instrumen pencegahan penyimpangan dalam penggunaan anggaran.
Uang negara adalah amanah rakyat. Karena itu, setiap kebijakan harus dapat dijelaskan secara terbuka, dapat diaudit, dan dapat dipertanggungjawabkan. Transparansi bukan sekadar kewajiban hukum, tetapi juga bentuk penghormatan kepada masyarakat sebagai pemilik kedaulatan,” katanya.
Sebagai organisasi yang bergerak di bidang pengawasan, ICC-RI, lanjut Iwan, akan terus menjalankan fungsi kontrol sosial secara independen dengan mengedepankan data, dokumen, dan ketentuan hukum yang berlaku. Ia menegaskan bahwa organisasi yang dipimpinnya tidak ingin membangun opini tanpa dasar ataupun menyimpulkan adanya kegagalan kebijakan tanpa kajian yang memadai.
Iwan mengajak pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat untuk membangun sinergi dalam menghadapi tantangan ekonomi. Menurutnya, pemulihan dan penguatan ekonomi memerlukan kebijakan yang berpihak pada sektor produktif, memperluas kesempatan kerja, memperkuat UMKM, menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok, serta memastikan setiap program pembangunan benar-benar menjangkau masyarakat yang membutuhkan.
Hingga berita ini disusun, belum terdapat tanggapan resmi dari pemerintah terkait pernyataan Iwan Hammer tersebut. Oleh karena itu, untuk memenuhi prinsip cover both sides, redaksi memberikan ruang hak jawab kepada pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk menyampaikan penjelasan mengenai kondisi ekonomi terkini, capaian indikator ekonomi, kebijakan yang telah ditempuh, serta langkah-langkah yang sedang dilakukan untuk menjaga daya beli masyarakat, memperkuat sektor usaha, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.
@Red
