SOPPENG|BreakingNewspost.id — Kelangkaan LPG subsidi 3 kilogram kembali menjadi sorotan di Kabupaten Soppeng. Di tengah tingginya ketergantungan masyarakat terhadap gas melon sebagai kebutuhan pokok rumah tangga dan pelaku usaha mikro, warga mengaku semakin sulit memperoleh LPG di pangkalan resmi. Kondisi tersebut tidak hanya memunculkan keresahan, tetapi juga menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas tata kelola distribusi barang bersubsidi di daerah.
Ketua DPW APKLI-P Sulawesi Selatan, Iwan Hammer, mengungkapkan bahwa berdasarkan informasi yang dihimpun dari masyarakat pada Kamis (16/7/2026), sejumlah warga mengaku menerima jawaban serupa ketika mendatangi beberapa pangkalan resmi untuk membeli LPG subsidi. Menurut laporan yang diterimanya, petugas pangkalan menyampaikan bahwa tabung yang tersedia telah “ada pemiliknya”.
Informasi tersebut, kata Iwan, belum dapat dipastikan kebenarannya dan masih memerlukan klarifikasi dari pihak-pihak yang berwenang. Namun, menurutnya, laporan yang datang dari masyarakat tidak boleh diabaikan karena menyangkut kebutuhan dasar warga.
Kalau informasi itu benar, tentu masyarakat berhak memperoleh penjelasan. Siapa yang dimaksud sebagai pemilik tabung tersebut? Apakah ada mekanisme tertentu yang memang diatur dalam sistem distribusi LPG bersubsidi, atau ada persoalan lain yang menyebabkan masyarakat tidak bisa membeli langsung di pangkalan? Semua itu perlu dijelaskan secara terbuka agar tidak berkembang menjadi spekulasi,” ujar Iwan.
Jawaban “sudah ada pemiliknya” kemudian menjadi perbincangan di tengah masyarakat. Bagi warga yang datang dengan harapan memperoleh LPG subsidi, jawaban tersebut justru memunculkan pertanyaan baru. Sebab, hingga kini belum ada penjelasan resmi mengenai mekanisme yang dimaksud.
Di sisi lain, masyarakat kecil tidak terlalu mempersoalkan istilah atau mekanisme distribusi. Yang mereka rasakan adalah semakin sulitnya memperoleh LPG bersubsidi, sementara kebutuhan rumah tangga maupun usaha kecil tidak dapat ditunda. Sebagian warga mengaku harus mendatangi beberapa pangkalan, bahkan membeli dari pengecer dengan harga lebih tinggi agar aktivitas sehari-hari tetap berjalan.
LPG 3 kilogram merupakan program subsidi pemerintah yang diperuntukkan bagi rumah tangga berpenghasilan rendah, pelaku usaha mikro, nelayan sasaran, dan petani sasaran. Karena itu, setiap gangguan distribusi akan selalu berdampak langsung pada kelompok masyarakat yang paling rentan terhadap gejolak ekonomi.
Persoalan tersebut, menurut Iwan, menjadi ujian bagi pemerintah daerah dalam menjalankan fungsi pengawasan. Pemerintah diharapkan tidak hanya memastikan ketersediaan pasokan, tetapi juga memastikan proses distribusi berlangsung transparan, akuntabel, dan mudah dipahami masyarakat.
Yang dibutuhkan masyarakat bukan sekadar jawaban bahwa stok habis atau sudah ada pemiliknya. Yang dibutuhkan adalah kepastian bahwa distribusi berjalan sesuai aturan dan hak masyarakat sebagai penerima subsidi tetap terlindungi,” katanya.
APKLI-P Sulawesi Selatan juga mendorong pemerintah daerah bersama Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi, Hiswana Migas, agen, dan pangkalan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pola distribusi LPG subsidi di Kabupaten Soppeng. Evaluasi tersebut dinilai penting untuk mengetahui apakah persoalan yang terjadi disebabkan oleh keterbatasan pasokan, kendala distribusi, tingginya permintaan, atau faktor lain yang memerlukan penanganan.
Selain itu, organisasi tersebut berharap instansi pengawas melakukan pemantauan langsung apabila memang terdapat laporan masyarakat mengenai kesulitan memperoleh LPG di pangkalan. Langkah tersebut dinilai penting agar setiap informasi dapat diuji berdasarkan fakta dan data, bukan sekadar asumsi yang berkembang di ruang publik.
Hingga berita ini disusun, belum diperoleh tanggapan resmi dari pihak Pertamina Patra Niaga, Hiswana Migas, agen maupun pangkalan yang disebut dalam laporan masyarakat terkait informasi bahwa tabung LPG di sejumlah pangkalan telah “ada pemiliknya”. Oleh karena itu, informasi tersebut masih memerlukan verifikasi dan klarifikasi dari pihak-pihak yang berwenang.
Di balik polemik kelangkaan LPG subsidi, tersimpan harapan sederhana dari masyarakat Soppeng. Mereka berharap negara hadir melalui pengawasan yang efektif, distribusi yang transparan, dan kebijakan yang benar-benar berpihak kepada masyarakat yang berhak menerima subsidi. Sebab, ukuran keberhasilan sebuah program subsidi bukan hanya terletak pada jumlah tabung yang disalurkan, melainkan pada kepastian bahwa masyarakat kecil dapat memperolehnya dengan mudah, tepat sasaran, dan sesuai harga yang telah ditetapkan pemerintah.Red
