BANJARMASIN — Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan mulai menyusun arah kebijakan sektor pertanian dan ketahanan pangan untuk Tahun Anggaran 2027 melalui proses sinkronisasi perencanaan dan penganggaran lintas pemangku kepentingan. Langkah ini dilakukan untuk memastikan program yang disusun selaras dengan prioritas nasional sekaligus menjawab kebutuhan daerah.
Rapat koordinasi yang digelar oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) Kalsel menjadi forum strategis dalam menyatukan arah kebijakan, mulai dari perencanaan program hingga alokasi anggaran yang lebih terukur.
Sekretaris DPKP Kalsel, Saptono, mengatakan bahwa perencanaan pembangunan sektor pertanian membutuhkan pendekatan yang matang, terintegrasi, dan berbasis data agar kebijakan yang dihasilkan tepat sasaran.
“Melalui forum ini, diharapkan seluruh pihak memiliki kesamaan pandangan dalam memadukan strategi, program, dan kegiatan prioritas untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Ia menambahkan, arah kebijakan pertanian ke depan harus mengacu pada regulasi terbaru, termasuk ketentuan dalam Permendagri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 yang mengatur urusan pangan serta sektor tanaman pangan dan hortikultura. Penyesuaian ini dinilai penting untuk memperkuat perencanaan berbasis kinerja.
Dalam konteks daerah, program yang disusun juga diarahkan mendukung visi pembangunan Kalimantan Selatan, termasuk penguatan konsep Gerbang Logistik Kalimantan. Sektor pertanian diharapkan menjadi salah satu pilar utama dalam mendukung ketahanan pangan sekaligus pengembangan ekonomi daerah.
Sejumlah program prioritas telah disiapkan, di antaranya pengawasan pangan segar asal tumbuhan, pengembangan lumbung pangan masyarakat, pengelolaan cadangan pangan pemerintah, serta optimalisasi lahan pertanian. Selain itu, pengembangan komoditas hortikultura seperti cabai, pisang, jeruk, dan nanas juga menjadi fokus.
Untuk Tahun Anggaran 2027, pagu indikatif yang diusulkan mencapai lebih dari Rp137 miliar. Namun, angka tersebut masih akan disesuaikan dalam proses finalisasi dokumen perencanaan.
Saptono menegaskan, di tengah tuntutan efisiensi anggaran, setiap program harus dirancang secara terukur dan memberikan dampak nyata.
“Setiap alokasi anggaran harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat,” katanya.
Meski demikian, sejumlah pengamat menilai tantangan ke depan tidak hanya terletak pada perencanaan, tetapi juga pada konsistensi implementasi di lapangan, termasuk pengawasan program dan keterlibatan petani sebagai pelaku utama sektor pertanian.
Dengan sinkronisasi yang dilakukan sejak tahap awal, pemerintah daerah berharap kontribusi sektor pertanian terhadap ketahanan pangan nasional dapat semakin kuat, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.
Herman Soetiady
