POLEWALI MANDAR — Kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) di Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat, kembali menjadi sorotan, Rabu (9/9/2026). Aktivis masyarakat Rudiandi, C.BJ., C.EJ., C.In meminta satuan tugas terkait turun langsung ke lapangan untuk memeriksa pasokan dan menelusuri jalur distribusi hingga tingkat stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU).
Rudiandi menilai persoalan BBM tidak cukup dilihat dari ketersediaan stok di SPBU. Pemerintah dan instansi terkait perlu mencocokkan data pasokan, kuota, jadwal pengiriman, serta realisasi penyaluran dengan kondisi yang dihadapi masyarakat.
«“Kalau pasokan tercatat tersedia, tetapi masyarakat masih kesulitan mendapatkan BBM, harus dicari tahu titik persoalannya,” ujarnya.»
Ia meminta pengawasan dilakukan dari hulu hingga hilir. Pemeriksaan, kata dia, perlu memastikan kesesuaian antara volume BBM yang dikirim, diterima SPBU, dan disalurkan kepada konsumen.
Aktivis Minta Data Distribusi Diperiksa
Rudiandi mendorong pemerintah dan Satgas membuka data yang dapat dipublikasikan mengenai kuota dan realisasi penyaluran BBM di Polman.
Menurut dia, keterbukaan data penting untuk mengetahui titik gangguan apabila terdapat perbedaan antara catatan distribusi dan kondisi di lapangan.
«“Jangan hanya melihat apakah stok ada atau tidak. Yang perlu diperiksa adalah bagaimana BBM itu didistribusikan sampai ke masyarakat,” katanya.»
Ia menilai pemeriksaan berbasis data diperlukan agar penyebab kelangkaan tidak disimpulkan secara sepihak. Jika persoalan terjadi akibat keterlambatan pengiriman, peningkatan kebutuhan, atau faktor teknis, penyebab tersebut perlu dijelaskan berdasarkan hasil pemeriksaan.
Sebaliknya, apabila ditemukan pelanggaran, pihak berwenang dapat mengambil tindakan sesuai kewenangan dan ketentuan hukum.
Kelangkaan Berpotensi Ganggu Aktivitas Warga
Kesulitan memperoleh BBM dapat berdampak pada mobilitas dan kegiatan ekonomi masyarakat. Pelaku usaha, pengemudi angkutan, petani, nelayan, dan pekerja yang menggunakan kendaraan membutuhkan kepastian pasokan untuk menjalankan aktivitas sehari-hari.
Antrean atau keterbatasan pasokan juga berpotensi menyita waktu dan menambah biaya operasional.
Karena itu, Rudiandi meminta pemerintah tidak hanya mengandalkan pengawasan administratif, tetapi juga memeriksa kondisi faktual di lapangan.
Satgas Diminta Turun Langsung
Rudiandi meminta Satgas mendatangi SPBU dan titik distribusi untuk memperoleh gambaran faktual mengenai kondisi pasokan.
Pemeriksaan, kata dia, perlu mencakup volume pasokan, jadwal pengiriman, realisasi penyaluran, serta kondisi stok.
Ia menegaskan, dugaan penyimpangan tidak boleh langsung dianggap sebagai fakta sebelum terdapat pemeriksaan dan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.
«“Yang dibutuhkan masyarakat adalah kepastian. Kalau ada masalah distribusi, jelaskan masalahnya. Kalau ada pelanggaran, tindak sesuai aturan,” ujarnya.»
Masyarakat Menunggu Kepastian
Di tengah persoalan tersebut, masyarakat membutuhkan penjelasan mengenai penyebab sulitnya memperoleh BBM. Pemerintah dan instansi terkait diharapkan menjelaskan langkah yang dilakukan untuk memulihkan pasokan sekaligus memastikan distribusi berjalan sesuai ketentuan.
Bagi masyarakat, persoalan BBM bukan sekadar antrean di SPBU. Ketersediaan bahan bakar berkaitan langsung dengan mobilitas, pekerjaan, dan aktivitas ekonomi sehari-hari.
Karena itu, pemeriksaan distribusi dari hulu hingga hilir dinilai penting untuk memastikan setiap tahapan penyaluran berjalan sesuai aturan.
Sampai ada hasil pemeriksaan resmi, penyebab kelangkaan dan dugaan persoalan distribusi tersebut belum dapat disimpulkan sebagai pelanggaran. Publik menunggu langkah Satgas dan instansi berwenang untuk memastikan kondisi sebenarnya serta memberikan penjelasan yang dapat dipertanggungjawabkan.Red
