SOPPENG,BreakingNewspost.id – Persoalan kelangkaan gas Elpiji 3 kilogram (kg) bersubsidi yang kembali dikeluhkan masyarakat di berbagai wilayah Kabupaten Soppeng memantik perhatian Dewan Pimpinan Wilayah Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia Perjuangan (DPW APKLI-P) Sulawesi Selatan. Organisasi yang selama ini banyak bersentuhan dengan pelaku usaha mikro, pedagang kaki lima, dan masyarakat kecil itu menilai pemerintah perlu bergerak cepat agar persoalan tersebut tidak terus berulang.
Kepala Bidang Humas dan Informasi DPW APKLI-P Sulawesi Selatan, Rudiandi, mengatakan kelangkaan LPG 3 kg bukan sekadar persoalan distribusi komoditas energi, tetapi telah menyentuh aspek ekonomi masyarakat. Menurutnya, kelompok yang paling merasakan dampak adalah rumah tangga berpenghasilan rendah, pelaku UMKM, pedagang kaki lima, hingga usaha kecil yang setiap hari bergantung pada gas bersubsidi untuk menjalankan aktivitas ekonomi.
Apabila masyarakat harus berkeliling mencari gas bersubsidi atau membeli dengan harga di atas ketentuan, maka yang paling merasakan dampaknya adalah rakyat kecil. Kondisi seperti ini tidak boleh dianggap sebagai persoalan biasa yang terus berulang tanpa penyelesaian yang jelas,” ujar Rudiandi.
Ia menuturkan, DPW APKLI-P Sulawesi Selatan menerima berbagai informasi dari masyarakat mengenai sulitnya memperoleh LPG 3 kg di sejumlah pangkalan. Bahkan, menurut laporan yang diterima organisasinya, terdapat warga yang harus mencari hingga ke wilayah lain karena stok di pangkalan resmi telah habis.
Menurut Rudiandi, kondisi tersebut berpotensi mengganggu aktivitas ekonomi masyarakat kecil. Pedagang makanan, pelaku usaha rumahan, dan UMKM yang bergantung pada LPG bersubsidi berisiko mengalami kenaikan biaya operasional apabila terpaksa membeli gas dengan harga lebih tinggi atau kesulitan memperoleh pasokan.
Ia berpandangan pemerintah daerah bersama PT Pertamina Patra Niaga perlu segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pola distribusi LPG 3 kg di Kabupaten Soppeng. Evaluasi tersebut, menurutnya, penting untuk memastikan apakah persoalan bersumber dari meningkatnya kebutuhan masyarakat, keterbatasan kuota, distribusi yang belum optimal, atau faktor lain yang memerlukan penanganan khusus.
Apabila kuota yang tersedia memang sudah tidak sebanding dengan kebutuhan riil masyarakat, maka pemerintah daerah perlu segera berkoordinasi dengan pemerintah pusat maupun Pertamina agar dilakukan penyesuaian. Sebaliknya, apabila persoalannya berada pada distribusi, maka pengawasan harus diperketat sehingga pasokan benar-benar sampai kepada masyarakat yang berhak,” katanya.
Rudiandi juga mengingatkan bahwa LPG 3 kg merupakan barang bersubsidi yang diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan pelaku usaha mikro sesuai ketentuan pemerintah. Karena itu, menurutnya, pengawasan terhadap penyaluran harus dilakukan secara konsisten agar tidak terjadi penyimpangan maupun distribusi yang tidak tepat sasaran.
Selain memastikan ketersediaan stok, ia meminta pemerintah meningkatkan transparansi informasi kepada masyarakat mengenai kondisi pasokan dan langkah-langkah yang sedang dilakukan untuk mengatasi kelangkaan. Menurutnya, keterbukaan informasi dapat mengurangi kepanikan masyarakat sekaligus mencegah munculnya spekulasi yang berpotensi memperkeruh situasi.
Kami berharap pemerintah hadir memberikan kepastian. Masyarakat membutuhkan solusi nyata, bukan hanya penjelasan bahwa stok akan segera datang. Yang dibutuhkan adalah jaminan bahwa kebutuhan dasar masyarakat dapat terpenuhi secara berkelanjutan,” ujarnya.
DPW APKLI-P Sulawesi Selatan juga berharap koordinasi antara Pemerintah Kabupaten Soppeng, Pertamina Patra Niaga, agen, dan pangkalan resmi diperkuat agar penyebab kelangkaan dapat diidentifikasi secara komprehensif. Langkah tersebut dinilai penting untuk menghasilkan solusi jangka pendek sekaligus mencegah persoalan serupa kembali terjadi pada masa mendatang.
Di sisi lain, berbagai pihak menyebutkan bahwa meningkatnya konsumsi LPG pada musim kemarau diduga ikut memengaruhi tingginya permintaan di lapangan, termasuk penggunaan gas oleh sebagian masyarakat untuk menunjang aktivitas tertentu. Namun demikian, penyebab pasti kelangkaan di Kabupaten Soppeng masih memerlukan penjelasan resmi dari instansi yang berwenang.
Hingga berita ini diterbitkan, belum terdapat keterangan resmi dari Pemerintah Kabupaten Soppeng maupun PT Pertamina Patra Niaga yang secara khusus menjelaskan penyebab kelangkaan LPG 3 kg yang dikeluhkan masyarakat di sejumlah wilayah Kabupaten Soppeng.
Tim/Red
