KONAWE|BreakingNewspost.id — Kelangkaan pupuk bersubsidi kembali menjadi keluhan utama petani di Kecamatan Onembute, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara. Di tengah harapan pemerintah menjaga ketahanan pangan nasional melalui ketersediaan sarana produksi pertanian, para petani justru menghadapi persoalan mendasar: pupuk subsidi yang menjadi penopang utama produktivitas lahan semakin sulit diperoleh.
Informasi yang dihimpun di lapangan pada 18 Juli 2026 menunjukkan bahwa sejumlah petani mengaku telah berulang kali mendatangi kios resmi penyalur pupuk bersubsidi. Namun, jawaban yang diterima hampir selalu sama, yakni stok telah habis atau belum tersedia.
Kami sudah beberapa kali datang ke kios. Jawabannya selalu habis. Kami bingung, sebenarnya pupuk subsidi itu ke mana?” ujar seorang petani yang meminta identitasnya tidak dipublikasikan.
Kelangkaan tersebut terjadi pada saat kebutuhan pupuk memasuki fase penting dalam siklus budidaya tanaman. Keterlambatan pemupukan berpotensi menurunkan produktivitas hasil panen, meningkatkan biaya produksi karena petani terpaksa membeli pupuk nonsubsidi dengan harga jauh lebih mahal, bahkan tidak sedikit yang memilih mengurangi dosis pemupukan.
Bagi petani kecil, kondisi ini bukan sekadar persoalan ketersediaan pupuk, melainkan menyangkut keberlangsungan usaha tani dan ketahanan ekonomi keluarga. Di tengah harga hasil pertanian yang fluktuatif, keterbatasan akses terhadap pupuk bersubsidi semakin mempersempit ruang bagi petani untuk memperoleh keuntungan yang layak.
Situasi tersebut memunculkan pertanyaan yang berkembang di tengah masyarakat. Apakah kelangkaan ini disebabkan oleh terbatasnya alokasi pupuk subsidi untuk wilayah Onembute? Apakah distribusi mengalami keterlambatan? Apakah penebusan pupuk meningkat sehingga stok cepat habis? Ataukah terdapat persoalan lain dalam rantai distribusi yang perlu dievaluasi?
Pertanyaan-pertanyaan tersebut memerlukan jawaban berdasarkan data dan hasil pengawasan dari instansi yang berwenang. Hingga saat ini belum terdapat bukti yang dapat dijadikan dasar untuk menyimpulkan adanya penyimpangan dalam penyaluran pupuk subsidi. Karena itu, setiap dugaan perlu diuji melalui pemeriksaan dan verifikasi oleh pihak terkait.
Pemerintah sendiri terus menegaskan bahwa sistem distribusi pupuk subsidi telah diperkuat melalui mekanisme digital. PT Pupuk Indonesia (Persero) menyatakan telah mengembangkan sistem pemantauan distribusi secara real time melalui Command Center dan aplikasi iPubers yang memungkinkan pengawasan stok hingga tingkat kios serta memantau proses penebusan oleh petani yang terdaftar.
Dengan sistem tersebut, secara teori potensi kekurangan stok maupun anomali distribusi dapat lebih cepat terdeteksi. Namun, kondisi yang dirasakan petani di lapangan menunjukkan masih adanya kesenjangan antara sistem pengawasan dan realitas yang dihadapi masyarakat.
Kondisi di Onembute menjadi pengingat bahwa keberhasilan program pupuk subsidi tidak hanya diukur dari besarnya alokasi nasional, tetapi juga dari kemampuan memastikan pupuk benar-benar tersedia saat dibutuhkan petani dan dapat ditebus sesuai ketentuan.
Sejumlah kalangan menilai perlunya audit lapangan terhadap ketersediaan stok di kios resmi, kesesuaian data alokasi dengan realisasi penyaluran, serta evaluasi terhadap mekanisme distribusi dari gudang hingga ke tangan petani. Langkah tersebut dinilai penting untuk memastikan tidak terjadi hambatan administratif maupun persoalan distribusi yang mengakibatkan petani kesulitan memperoleh haknya.
Transparansi data penyaluran juga dinilai menjadi bagian penting dalam membangun kepercayaan publik. Dengan keterbukaan informasi mengenai alokasi, stok, dan realisasi penebusan di setiap wilayah, masyarakat dapat mengetahui apakah kelangkaan dipicu oleh tingginya kebutuhan, keterlambatan distribusi, atau faktor lainnya.
Hingga berita ini ditulis, belum diperoleh keterangan resmi dari Dinas Pertanian Kabupaten Konawe, distributor pupuk, maupun kios penyalur terkait penyebab kelangkaan pupuk subsidi di Kecamatan Onembute. Media ini masih berupaya memperoleh konfirmasi dari pihak-pihak terkait guna mendapatkan penjelasan yang utuh dan berimbang.
Petani berharap pemerintah daerah, Dinas Pertanian, PT Pupuk Indonesia, distributor, serta aparat pengawas segera melakukan pengecekan menyeluruh terhadap rantai distribusi pupuk bersubsidi di Kecamatan Onembute. Langkah tersebut dinilai penting agar kelangkaan tidak terus berulang dan program subsidi pupuk benar-benar memberikan manfaat bagi petani yang berhak menerimanya.
Sebab pada akhirnya, pupuk subsidi bukan sekadar komoditas yang diperjualbelikan. Ia merupakan instrumen negara untuk menjaga produksi pangan nasional. Ketika petani kesulitan memperoleh pupuk pada saat yang paling dibutuhkan, yang dipertaruhkan bukan hanya hasil panen, melainkan juga kepercayaan masyarakat terhadap efektivitas tata kelola distribusi pupuk bersubsidi.
Liputan:M.nur
