SOPPENG | BreakingNewspost.id — Ketua DPRD Kabupaten Soppeng, H. Andi Muhammad Farid, menegaskan bahwa pers tidak cukup hanya menjadi penyampai informasi. Media harus menjalankan fungsi kontrol sosial untuk memastikan penyelenggaraan pemerintahan tetap transparan dan kepentingan masyarakat tidak terabaikan.
Penegasan itu disampaikan Andi Farid saat menghadiri peringatan HUT ke-14 Ikatan Wartawan Online (IWO) Soppeng di Jalan Kemakmuran, Watansoppeng, Senin (7/9/2026).
Andi Farid mengapresiasi keberadaan IWO Soppeng yang dinilainya telah menjadi bagian dari dinamika pembangunan daerah. Ia juga menyampaikan selamat kepada jajaran IWO Soppeng di bawah kepemimpinan Kamaruddin.
Menurut Andi Farid, pengawasan terhadap pemerintahan tidak dapat hanya mengandalkan mekanisme internal. Perspektif publik diperlukan untuk menguji pelaksanaan kebijakan dan melihat persoalan yang muncul di lapangan.
«“Dalam penyelenggaraan pemerintahan kita tidak bisa kawal dengan diam-diam. Maka peran media sangat dibutuhkan,” katanya.»
Ia menilai pers memiliki posisi strategis karena dapat menjadi penghubung antara pemerintah dan masyarakat. Melalui pemberitaan, media dapat menyampaikan kebijakan pemerintah sekaligus mengangkat persoalan publik yang membutuhkan perhatian.
Andi Farid juga mendorong pemerintah memperkuat komunikasi dengan insan pers dan lembaga swadaya masyarakat (LSM). Menurutnya, keterlibatan berbagai unsur diperlukan agar penyelenggaraan pemerintahan berjalan terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
«“Sangat penting kerja sama dengan insan pers, LSM agar penyelenggaraan pemerintahan berjalan dengan baik. Karena jika tidak tercapai, yang akan menjadi korban adalah masyarakat,” ujarnya.»
Namun, ia menekankan bahwa sinergi tidak boleh dimaknai sebagai penghilangan fungsi kritik. Pers tetap memiliki tanggung jawab untuk mengawasi dan mengkritisi kebijakan pemerintah berdasarkan fakta.
Di tengah derasnya informasi digital, Andi Farid juga mengingatkan wartawan agar menjaga profesionalisme. Verifikasi, akurasi, keberimbangan, dan kepentingan publik harus menjadi dasar dalam menyajikan informasi.
Media, kata dia, juga berperan meluruskan informasi yang simpang siur sehingga masyarakat tidak menjadi korban informasi yang keliru atau belum teruji.
Karena itu, ia berharap IWO Soppeng dan seluruh insan pers terus memberikan kontribusi nyata bagi daerah melalui pemberitaan yang kritis sekaligus konstruktif.
«“Teruslah memberikan kontribusi nyata bagi Kabupaten Soppeng,” pesannya.»
Andi Farid kemudian mengajak pemerintah, lembaga, institusi, pers, LSM, dan masyarakat menjaga komunikasi serta silaturahmi. Menurut dia, ruang dialog diperlukan agar kritik dan aspirasi publik dapat disampaikan tanpa mengganggu hubungan antarlembaga.
Pada titik ini, fungsi kontrol pers menjadi penting. Pemerintah membutuhkan media untuk menyampaikan informasi kepada publik, sementara masyarakat membutuhkan pers untuk mengetahui sekaligus mengawasi kebijakan pemerintah.
Karena itu, sinergi tidak semestinya berubah menjadi hubungan yang membuat pers kehilangan jarak kritisnya terhadap kekuasaan.
Pemerintahan yang sehat bukan pemerintahan yang bebas dari kritik. Pemerintahan yang sehat adalah pemerintahan yang terbuka terhadap kritik, mampu menjelaskan kebijakannya, serta bersedia melakukan perbaikan ketika ditemukan kekurangan.
Momentum HUT ke-14 IWO Soppeng menjadi pengingat bahwa keberadaan pers dalam demokrasi lokal bukan sekadar pelengkap. Pers harus tetap menjadi mata publik—mengabarkan yang dikerjakan pemerintah, sekaligus menguji apakah kebijakan tersebut benar-benar menjawab kepentingan masyarakat.
(Petta Duga)
