SOPPENG,BreakingNewsPost.id – Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia Perjuangan (DPW APKLI-P) Sulawesi Selatan, Iwan Hammer, memimpin pembentukan kepengurusan baru Dewan Pimpinan Daerah (DPD) APKLI-P Kabupaten Soppeng periode 2026–2031. Langkah ini menjadi bagian dari upaya memperkuat konsolidasi organisasi sekaligus meningkatkan peran APKLI-P dalam mendorong pemberdayaan pedagang kaki lima dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di daerah.
Proses pembentukan kepengurusan yang berlangsung di Kabupaten Soppeng dihadiri jajaran pengurus DPW APKLI-P Sulawesi Selatan, calon pengurus DPD APKLI-P Kabupaten Soppeng, serta sejumlah pelaku UMKM. Kehadiran kepengurusan baru diharapkan mampu memperkuat struktur organisasi hingga tingkat kabupaten agar lebih efektif menjalankan fungsi pembinaan, pendampingan, dan advokasi bagi anggotanya.
Dalam arahannya, Iwan Hammer menegaskan bahwa pembentukan kepengurusan bukan sekadar memenuhi kebutuhan administratif organisasi, melainkan merupakan langkah strategis untuk memperkuat koordinasi dan memperluas ruang perjuangan pedagang kaki lima di tengah dinamika ekonomi yang terus berubah.
Menurutnya, pedagang kaki lima dan pelaku UMKM memiliki peran penting dalam menopang perekonomian daerah. Selain menciptakan lapangan kerja, sektor tersebut juga berkontribusi terhadap perputaran ekonomi masyarakat serta peningkatan kesejahteraan keluarga.
Karena itu, kata dia, organisasi harus hadir sebagai wadah yang mampu menjembatani aspirasi para pelaku usaha dengan pemerintah maupun berbagai pemangku kepentingan lainnya.
“Kepengurusan yang baru diharapkan menjadi rumah bersama bagi para pedagang kaki lima. Organisasi harus hadir memperjuangkan kepentingan anggota, memperkuat kapasitas usaha mereka, sekaligus menjadi mitra strategis pemerintah dalam membangun ekonomi kerakyatan,” ujar Iwan Hammer.
Ia juga menekankan pentingnya membangun organisasi yang profesional, solid, serta berorientasi pada pelayanan kepada anggota. Menurutnya, kepengurusan di tingkat daerah harus mampu melahirkan program kerja yang konkret dan menyentuh kebutuhan pelaku usaha, mulai dari pendampingan legalitas usaha, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, perluasan akses pembiayaan, hingga pengembangan jaringan pemasaran.
Lebih lanjut, Iwan Hammer mengajak seluruh pengurus yang baru terbentuk membangun komunikasi yang baik dengan pemerintah daerah, pelaku usaha, lembaga keuangan, dan berbagai pihak terkait. Sinergi tersebut dinilai penting agar kebijakan yang menyangkut pedagang kaki lima dapat dirumuskan secara partisipatif dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.
Selain menjalankan fungsi advokasi, APKLI-P juga diharapkan aktif memberikan edukasi kepada anggotanya mengenai tata kelola usaha yang baik, kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku, serta pentingnya menjaga ketertiban, kebersihan, dan kenyamanan lingkungan usaha.
Pembentukan kepengurusan DPD APKLI-P Kabupaten Soppeng ini dipandang sebagai langkah awal memperkuat konsolidasi organisasi di tingkat daerah. Dengan struktur kepengurusan yang baru, APKLI-P diharapkan semakin adaptif dalam merespons berbagai tantangan yang dihadapi pedagang kaki lima dan pelaku UMKM, termasuk perubahan pola perdagangan, perkembangan teknologi digital, serta meningkatnya persaingan usaha.
Kegiatan berlangsung dalam suasana penuh kebersamaan dan ditutup dengan komitmen seluruh peserta untuk memperkuat APKLI-P sebagai organisasi yang memperjuangkan kepentingan pedagang kaki lima dan UMKM sekaligus menjadi mitra strategis pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi kerakyatan di Kabupaten Soppeng.
Reporter: Tim Liputan
