BARITO SELATAN-BreakingNewspost.id – Warga Desa Rangga Ilung, Kabupaten Barito Selatan, Kalimantan Tengah, mendesak Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polda Kalimantan Tengah untuk segera turun tangan. Mereka meminta aparat pengawas internal kepolisian melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap dugaan keterlibatan oknum anggota polisi yang diduga berperan sebagai pelindung atau “beking” aktivitas kapal pengangkut batu bara di wilayah tersebut.
Menurut keterangan masyarakat, isu keterlibatan oknum aparat dalam melindungi aktivitas yang dinilai menyalahi aturan bukanlah hal baru. Isu ini telah lama bergulir dan dinilai memerlukan jawaban hukum yang nyata, transparan, serta tidak tebang pilih.
Warga menegaskan, jika terbukti benar terdapat aparat yang menyalahgunakan wewenang demi kepentingan tertentu, maka tindakan tersebut merupakan pengkhianatan terhadap amanah negara dan dapat mencederai kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian.
Kami tidak ingin menuduh tanpa dasar. Karena itu kami meminta Propam turun melakukan pemeriksaan. Kalau memang tidak ada pelanggaran, sampaikan kepada masyarakat. Tetapi kalau ada oknum yang bermain, proses secara hukum tanpa pandang bulu,” tegas salah seorang tokoh masyarakat.
Masyarakat menegaskan bahwa mereka tidak menolak kegiatan usaha yang berjalan sesuai aturan perundang-undangan. Namun, keberatan muncul apabila terdapat dugaan perlindungan oknum terhadap kegiatan yang melanggar hukum atau mengabaikan regulasi yang berlaku.
Kehadiran oknum yang diduga menjadi “beking”, menurut warga, tidak hanya melemahkan penegakan hukum, tetapi juga menciptakan persepsi bahwa hukum dapat dipermainkan oleh mereka yang memiliki kekuasaan atau kedekatan tertentu. Kondisi semacam ini dinilai berbahaya karena dapat mengikis rasa keadilan.
Minta Investigasi Profesional
Karena itu, warga mendesak Polda Kalimantan Tengah tidak menutup mata terhadap informasi yang berkembang. Mereka meminta dilakukan investigasi internal yang profesional, termasuk memeriksa pihak-pihak yang diduga terlibat dan menelusuri kemungkinan adanya aliran dana atau penyalahgunaan wewenang lainnya jika ditemukan bukti yang cukup.
Selain menargetkan kepolisian, masyarakat juga berharap instansi terkait lainnya memperketat pengawasan terhadap aktivitas pengangkutan batu bara di jalur sungai, agar seluruh kegiatan berjalan sesuai koridor hukum.
Warga menilai, kepercayaan publik hanya akan terbangun jika kepolisian berani melakukan pembersihan internal (cleaning house). Tidak boleh ada perlindungan terhadap oknum yang mencoreng nama baik institusi. Penegakan hukum, menurut mereka, harus berlaku sama bagi siapa saja, tanpa memandang pangkat dan jabatan.
Hak Jawab
Hingga berita ini diturunkan, belum terdapat tanggapan atau keterangan resmi dari pihak Polda Kalimantan Tengah maupun Propam Polda Kalimantan Tengah terkait desakan dan dugaan yang disampaikan masyarakat. Oleh karena itu, seluruh klaim yang disampaikan masih harus dibuktikan melalui proses penyelidikan dan pemeriksaan sesuai mekanisme hukum yang berlaku.
Masyarakat berharap aspirasi ini tidak berhenti sebagai keluhan semata, melainkan menjadi awal bagi komitmen penegakan integritas dan supremasi hukum yang nyata.
Reporter: Tim
