KONAWE | BreakingNewsPost.id — Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kecamatan Onembute, Kabupaten Konawe, kembali menjadi perhatian publik setelah muncul informasi mengenai dugaan perubahan menu makanan yang diterima peserta didik. Isu tersebut memunculkan pertanyaan tentang kesesuaian pelaksanaan program dengan standar gizi yang telah ditetapkan oleh Badan Gizi Nasional (BGN).
Program MBG merupakan salah satu program prioritas pemerintah yang bertujuan meningkatkan kualitas gizi anak-anak Indonesia melalui penyediaan makanan bergizi di lingkungan sekolah. Karena menggunakan anggaran negara dan menyangkut pemenuhan hak dasar peserta didik, pelaksanaannya dituntut memenuhi prinsip transparansi, akuntabilitas, serta pengawasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
Sorotan terhadap pelaksanaan program di Onembute mengemuka setelah beredar dokumentasi yang diklaim berasal dari salah satu pelaksanaan MBG di wilayah tersebut. Dokumentasi itu memperlihatkan menu berupa hamburger dengan isian irisan tomat, timun, dan daun selada. Informasi tersebut kemudian memunculkan beragam pertanyaan dari masyarakat mengenai apakah komposisi menu tersebut telah memenuhi standar kecukupan gizi sebagaimana diatur dalam pedoman Program MBG.
Aktivis antikorupsi Iwan Hammer menilai polemik yang berkembang semestinya dijawab melalui keterbukaan informasi, bukan sekadar penjelasan normatif. Menurutnya, masyarakat memiliki hak untuk mengetahui apakah makanan yang diterima peserta didik benar-benar memenuhi standar gizi yang menjadi tujuan utama program nasional tersebut.
Yang dipersoalkan bukan bentuk makanannya, melainkan apakah menu yang diberikan sudah memenuhi standar gizi sesuai pedoman Program MBG. Karena menggunakan uang negara, masyarakat berhak mengetahui dasar penyusunan menu tersebut,” ujar Iwan Hammer.»
Ia menegaskan bahwa kritik yang disampaikannya bukan ditujukan untuk mendiskreditkan Program MBG maupun pihak penyelenggara. Sebaliknya, ia menilai pengawasan publik merupakan bagian dari upaya memastikan program berjalan sesuai tujuan awal, yakni meningkatkan status gizi anak dan kualitas sumber daya manusia Indonesia.
Menurut Iwan Hammer, apabila memang terdapat perubahan menu dibandingkan dengan perencanaan awal, pihak pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Kecamatan Onembute perlu menjelaskan alasan perubahan tersebut secara terbuka. Penjelasan itu, menurutnya, perlu mencakup pertimbangan ahli gizi, ketersediaan bahan pangan, nilai kandungan gizi, hingga mekanisme persetujuan apabila terjadi penyesuaian menu.
Selain itu, ia meminta Badan Gizi Nasional melakukan evaluasi menyeluruh apabila ditemukan adanya perbedaan antara siklus menu yang telah direncanakan, daftar bahan pangan yang disiapkan, dan makanan yang benar-benar diterima peserta didik di sekolah.
Menurutnya, audit tidak hanya menyangkut kualitas makanan, tetapi juga perlu menelusuri seluruh rantai pelaksanaan program, mulai dari proses pengadaan bahan baku, penyusunan siklus menu, distribusi makanan, hingga mekanisme pengawasan internal di tingkat SPPG.
Transparansi adalah bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat. Semakin terbuka pelaksanaan program, semakin tinggi kepercayaan publik terhadap Program MBG,” katanya.»
Di sisi lain, sejumlah orang tua siswa yang ditemui media berharap adanya penjelasan resmi dari pihak penyelenggara. Mereka mengaku tidak mempersoalkan variasi menu selama makanan yang diberikan memenuhi kebutuhan gizi anak-anak sesuai standar yang telah ditetapkan pemerintah.
pemerhati kebijakan publik juga menilai keberhasilan Program MBG tidak hanya diukur dari jumlah penerima manfaat, tetapi juga dari kualitas makanan, kecukupan gizi, konsistensi pelaksanaan di lapangan, efektivitas penggunaan anggaran, serta keterbukaan informasi kepada masyarakat. Menurut mereka, pengawasan oleh media, masyarakat, akademisi, dan lembaga pengawas merupakan bagian dari mekanisme kontrol yang sehat dalam tata kelola pemerintahan.
Dalam perspektif tata kelola anggaran, transparansi pelaksanaan program dinilai menjadi faktor penting untuk mencegah munculnya spekulasi maupun persepsi negatif di tengah masyarakat. Keterbukaan mengenai standar menu, komposisi gizi, siklus makanan, hingga mekanisme evaluasi diyakini dapat memperkuat kepercayaan publik terhadap program strategis nasional tersebut.
Reporter:Rd
