SOPPENG | BreakingNewsPost.id — Keluhan orang tua siswa mengenai penyajian Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di SDN 230 Calio, Kabupaten Soppeng, Sulawesi Selatan, mendorong aktivis hukum Rudiandi, C.BJ., C.EJ., C.In., meminta pihak terkait segera melakukan verifikasi. Keluhan tersebut menyangkut dugaan ketidaksesuaian penyajian makanan dengan ketentuan program MBG.
Informasi itu dihimpun dari salah seorang orang tua siswa yang meminta identitasnya tidak dipublikasikan, Selasa (25/8/2026). Rudiandi meminta keluhan tersebut tidak diabaikan, tetapi juga tidak langsung dianggap sebagai bukti adanya pelanggaran sebelum dilakukan pemeriksaan.
“Keluhan ini jangan langsung dianggap sebagai pelanggaran. Tetapi jangan pula diabaikan. Harus ada pemeriksaan di lapangan untuk memastikan apakah penyajian makanan yang diterima siswa memang sudah sesuai dengan ketentuan,” ujar Rudiandi.
Menurut Rudiandi,C.BJ.,C.EJ.,C.In., standar MBG tidak hanya berkaitan dengan jenis makanan, tetapi juga mencakup kecukupan gizi, porsi, keamanan pangan, kualitas makanan, serta proses penyajian kepada penerima manfaat.
Menu MBG dapat berubah sesuai kebutuhan dan ketersediaan bahan pangan. Namun, perubahan tersebut tetap harus mengacu pada ketentuan teknis dan kebutuhan gizi penerima manfaat.
Karena itu, Rudiandi, C.BJ.,C.EJ.,C.In., meminta pemeriksaan dilakukan berdasarkan kondisi faktual. Pemeriksaan, kata dia, perlu mencakup jenis menu, komposisi makanan, ukuran porsi, kondisi makanan saat diterima siswa, waktu distribusi, hingga tata cara penyajiannya.
Penyajian Menu Perlu Diverifikasi
Rudiandi,C.BJ.,C.EJ.,C.In., menilai penyajian merupakan bagian penting dalam pelaksanaan MBG. Makanan yang secara komposisi memenuhi kebutuhan gizi tetap harus diberikan dalam kondisi layak, aman, dan sesuai prosedur.
Jika keluhan berasal dari orang tua siswa, guru, maupun masyarakat, pihak terkait dinilai perlu turun langsung melakukan verifikasi.
“Yang perlu dicari adalah fakta. Apakah masalahnya pada menu, porsi, kualitas makanan, distribusi, atau cara penyajiannya. Jangan sampai publik hanya mendapatkan informasi sepihak tanpa pemeriksaan,” katanya.
hasil pemeriksaan dapat menjadi dasar untuk menentukan apakah keluhan tersebut hanya persoalan teknis atau terdapat ketidaksesuaian dalam pelaksanaan program.
SPPG Diminta Transparan
Rudiandi juga meminta Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang melayani SDN 230 Calio memberikan penjelasan mengenai menu dan standar penyajian yang diterapkan.
Menurut dia, keterbukaan informasi penting agar orang tua dan masyarakat mengetahui bagaimana makanan disiapkan dan disalurkan kepada siswa.
«“Kalau memang sudah sesuai standar, jelaskan kepada masyarakat berdasarkan data. Kalau ditemukan kekurangan, lakukan perbaikan. Intinya transparansi,” ujar Rudiandi.»
Ia juga meminta pihak sekolah membuka ruang bagi orang tua untuk menyampaikan keluhan terkait pelaksanaan MBG tanpa mengabaikan proses verifikasi.
Minta Pemeriksaan Lapangan
Rudiandi meminta dinas terkait, pihak sekolah, pengelola SPPG, serta unsur pengawasan program MBG melakukan pemeriksaan apabila keluhan tersebut terus berkembang.
Pemeriksaan, kata dia, sebaiknya tidak berhenti pada administrasi. Petugas perlu melihat langsung makanan yang diterima siswa dan mencocokkannya dengan menu, porsi, kualitas, keamanan pangan, serta prosedur distribusi.
«“Jangan hanya melihat apakah makanan sudah dibagikan. Yang harus dipastikan adalah apakah makanan yang diterima siswa memang sesuai dengan standar yang ditetapkan,” tegasnya.»
Dengan pemeriksaan faktual, publik dapat mengetahui apakah persoalan di SDN 230 Calio berkaitan dengan teknis penyajian atau terdapat aspek lain yang perlu diperbaiki.
Jangan Buru-Buru Menyimpulkan
Rudiandi menegaskan bahwa sorotan tersebut bukan bentuk tuduhan terhadap pihak SPPG maupun sekolah.
Ia meminta semua pihak mengedepankan pemeriksaan dan bukti sebelum menarik kesimpulan.
«“Jangan ada pihak yang langsung dituduh. Tetapi jangan juga ada keluhan masyarakat yang tidak diperiksa. Program ini menyangkut makanan anak-anak dan menggunakan anggaran negara, sehingga pengawasannya harus serius,” katanya.»
Menurut Rudiandi, transparansi dan evaluasi diperlukan untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pelaksanaan program MBG.
SPPG dan Sekolah Belum Berikan Klarifikasi
Hingga berita ini diterbitkan, pihak SPPG yang melayani SDN 230 Calio dan pihak sekolah belum memberikan keterangan resmi mengenai keluhan penyajian makanan tersebut.Tim/Red.
