Soppeng-BreakingNewspost.id — Di tengah gencarnya pemerintah mendorong penguatan ketahanan pangan nasional dan peningkatan produksi jagung, persoalan distribusi pupuk subsidi kembali mencuat di Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng, Sulawesi Selatan. Pasokan pupuk subsidi yang masuk ke wilayah tersebut dinilai belum sebanding dengan luas lahan pertanian serta tingginya kebutuhan petani pada musim tanam tahun ini.
Kecamatan Lilirilau selama ini dikenal sebagai salah satu sentra pertanian jagung di Kabupaten Soppeng. Berdasarkan data BPP kec lilirilau, luas lahan pertanian tanah kering untuk tanaman jagung di wilayah itu diperkirakan mencapai sekitar 10.000 hektare.
Dengan luasan tersebut, kebutuhan pupuk petani disebut berada pada angka yang cukup besar setiap musim tanam. Pupuk menjadi salah satu faktor utama yang menentukan produktivitas tanaman, terutama pada fase awal pertumbuhan jagung yang membutuhkan unsur hara cukup tinggi.
Koordinator Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Kecamatan Lilirilau, Haji Hansiar, mengatakan kebutuhan pupuk untuk tanaman jagung memang tergolong tinggi jika dihitung berdasarkan luas lahan pertanian yang ada.
Menurut dia, rata-rata kebutuhan pupuk urea mencapai sekitar 250 kilogram per hektare, sementara pupuk Phonska berkisar 300 kilogram per hektare.
“Kalau melihat luas lahan jagung di Lilirilau yang mencapai ribuan hektare, tentu kebutuhan pupuk petani juga sangat besar. Untuk satu hektare saja, kebutuhan pupuk sudah ratusan kilogram,” ujar Haji Hansiar.
Jika mengacu pada angka tersebut, kebutuhan pupuk untuk keseluruhan lahan jagung di Kecamatan Lilirilau diperkirakan mencapai ribuan ton dalam satu musim tanam. Kondisi itu membuat distribusi pupuk subsidi menjadi perhatian serius, terutama ketika pasokan yang masuk ke tingkat pengecer dinilai masih sangat terbatas.
Ketua DPD APKAN RI Kabupaten Soppeng, Jamaluddin, menyoroti distribusi pupuk subsidi yang disebut hanya berkisar lima ton ke tingkat pengecer resmi. Menurutnya, jumlah tersebut sangat jauh dari kebutuhan riil petani di lapangan.
“Kalau hanya sekitar lima ton yang masuk ke pengecer resmi, itu jelas sangat jauh dari cukup. Sementara lahan pertanian jagung kita mencapai ribuan hektare dan petani sedang memasuki musim tanam,” kata Jamaluddin.
Ia menilai persoalan pupuk subsidi hampir selalu menjadi keluhan petani setiap musim tanam. Menurut dia, kondisi tersebut menunjukkan masih adanya ketimpangan antara kebutuhan nyata petani dengan distribusi pupuk yang diterima di lapangan.
Jamaluddin juga meminta pemerintah bersama instansi terkait melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem distribusi pupuk subsidi, mulai dari penentuan kuota hingga pengawasan penyaluran di tingkat pengecer.
Menurutnya, alokasi pupuk seharusnya disusun berdasarkan luas lahan pertanian, kebutuhan tanaman, dan jumlah petani aktif agar distribusi lebih tepat sasaran dan tidak menimbulkan keresahan di masyarakat.
“Jangan sampai program ketahanan pangan terus digembar-gemborkan, tetapi kebutuhan dasar petani justru tidak terpenuhi. Pupuk ini kebutuhan utama untuk menjaga produksi pertanian,” ujarnya.
Di lapangan, sejumlah petani mengaku mulai kesulitan memperoleh pupuk subsidi karena stok di pengecer cepat habis. Sebagian petani bahkan terpaksa membeli pupuk nonsubsidi dengan harga lebih mahal agar jadwal tanam tidak tertunda.
Kondisi tersebut dinilai menambah beban biaya produksi petani, terutama di tengah meningkatnya kebutuhan operasional pertanian pada musim tanam tahun ini. Petani khawatir keterbatasan pupuk dapat berdampak langsung terhadap produktivitas hasil panen jagung ke depan.
Persoalan pupuk subsidi sendiri selama beberapa tahun terakhir masih menjadi isu berulang di sejumlah daerah sentra pertanian. Keterbatasan pasokan, keterlambatan distribusi, hingga ketidaksesuaian alokasi dengan kebutuhan lapangan dinilai menjadi tantangan yang belum sepenuhnya terselesaikan.
Bagi petani di Lilirilau, ketersediaan pupuk bukan sekadar persoalan distribusi barang, tetapi menyangkut keberlangsungan produksi pertanian dan sumber penghidupan masyarakat tani. Karena itu, mereka berharap pemerintah tidak hanya fokus pada target produksi nasional, tetapi juga memastikan kebutuhan dasar petani benar-benar tersedia dan mudah diakses di lapangan.
Liputan:Rd
