SOPPENG | BreakingNewsPost.id — Penggunaan LPG 3 kilogram pada sejumlah pompanisasi di Kecamatan Ganra, Kabupaten Soppeng, dipertanyakan setelah rekomendasi pengambilan BBM bersubsidi dari Dinas Pertanian Kabupaten Soppeng disebut masih diterbitkan bagi petani perseorangan.
Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan mendasar: jika mesin pompa menggunakan LPG 3 kilogram, atas dasar apa rekomendasi BBM subsidi masih diterbitkan? Ke mana BBM yang direalisasikan berdasarkan rekomendasi itu digunakan?
Sorotan tersebut mencuat pada Sabtu (5/9/2026) setelah kondisi pompanisasi di lapangan dibandingkan dengan informasi mengenai penerbitan rekomendasi BBM subsidi.
Aparat penegak hukum (APH) diminta mengusut persoalan tersebut secara menyeluruh. Pemeriksaan dapat mencakup identitas pemohon, luas lahan, jenis dan kondisi mesin pompa, bahan bakar yang digunakan, dasar penghitungan kebutuhan BBM, volume yang direkomendasikan, hingga realisasi pengambilan di SPBU.
Data transaksi SPBU juga penting dicocokkan dengan dokumen rekomendasi. Dari pencocokan itu dapat diketahui siapa yang mengambil BBM, kapan transaksi dilakukan, berapa volumenya, serta apakah pembelian tersebut sesuai dengan kebutuhan pertanian yang menjadi dasar penerbitan rekomendasi.
Dokumen administrasi selanjutnya perlu dibandingkan dengan kondisi faktual di lapangan. Langkah tersebut untuk memastikan rekomendasi diterbitkan berdasarkan kebutuhan pertanian yang nyata dan BBM subsidi digunakan sesuai peruntukannya.
Aktivis Rudiandi C.BJ., C.EJ., C.In meminta APH tidak berhenti pada pemegang rekomendasi, tetapi menelusuri proses penerbitannya.
«“Kalau benar ada pompanisasi yang menggunakan LPG 3 kilogram, sementara rekomendasi BBM subsidi masih diterbitkan, dasar penerbitannya perlu diperiksa. Data administrasi harus dicocokkan dengan kondisi di lapangan,” ujarnya.»
Menurut Rudiandi, pemeriksaan harus menjawab siapa yang mengajukan rekomendasi, siapa yang melakukan verifikasi, siapa yang menerbitkan, berapa kuota yang diberikan, dan siapa yang merealisasikan pengambilan BBM di SPBU.
“Yang perlu dipastikan adalah kesesuaian antara dokumen, mesin pompa, luas lahan, kebutuhan bahan bakar, dan realisasi BBM,” katanya.
Dinas Pertanian Kabupaten Soppeng juga diminta membuka mekanisme verifikasi sebelum rekomendasi diterbitkan. Termasuk bagaimana memastikan mesin pompa masih beroperasi, jenis bahan bakar sesuai dengan data pengajuan, serta kebutuhan BBM masih tersedia.
Jika ditemukan perbedaan antara data rekomendasi dan kondisi di lapangan, perbedaan tersebut perlu diverifikasi dan dijelaskan secara terbuka.
Persoalannya bukan hanya siapa yang mengambil BBM subsidi, tetapi apakah rekomendasi yang menjadi dasar pengambilan tersebut masih sesuai dengan kondisi dan kebutuhan pertanian yang sebenarnya.
Penelusuran terhadap dokumen rekomendasi dan data transaksi BBM menjadi penting untuk menjawab ke mana BBM digunakan dan apakah seluruhnya benar-benar mendukung kegiatan pertanian.Red
